Postingan

Menampilkan postingan dari Januari, 2012

Perbaikan Sekolah DAK Tanpa Diberi Pintu

Gambar
Rehab kelas di SDN Kromengan 3 Kab Malang Proyek perbaikan sekolah dengan DAK pendidikan menimbulkan masalah di SDN Kromengan 3, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang. Sebab pelaksana proyek perbaikan sekolah itu tidak memasang daun pintu pada tiga lokal kelas yang telah diperbaiki. Sekolah sendiri tidak mengetahui apakah proyek itu sudah selesai atau belum karena tidak ada pemberitahuan.   ”Sepertinya belum selesai, tapi sudah tidak ada aktifitas lagi,” ujar Paidin Sudaryanto, guru kelas V ketika ditemui di lokasi sekolah, Rabu (25/1). Hal ini bisa dilihat karena sudah tidak ada bahan bangunan/peralatan di sekolah itu. Pembangunan di sekolah itu terakhir dilakukan pada pekan lalu. Para siswa di SDN itu, selain belajar di lokal kelas yang tersisa, juga ada yang belajar di tempat lain. Dari pengamatan di lapangan, dari tiga lokal ruangan yang diperbaiki, hanya dua lokal yang ada perbaikan keramik putihnya. Sementara satu lokal lainnya tetap menggunakan keramik putih lama. Sedang

Pemkab Malang Ogah Berlaku Sebagai PPTKIS

Peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada TKI harus makin besar dan jelas. Hal ini karena sebanyak 85 persen masalah TKI di luar negeri, sebenarnya telah dimulai saat masih di daerah.Masalah dari daerah misalnya terkait perekrutan TKI, percaloan, hingga tak beresnya urusan administrasi kependudukan. Ketika masalah di dalam negeri sudah ruwet sejak awal,   ketika terjadi apa-apa, perlindungan kepada para TKI minim. Sebab tak jarang, TKI yang bermasalah sesuai identitas yang dimiliki dari daerah A, ternyata sejatinya berasal dari daerah B. Hal-hal seperti ini menyulitkan pemantauan. Permasalahan TKI yang kerap muncul seperti pemalsuan dokumen, pra penempatan hingga penempatan dll. ”Menurut saya, peran pemerintah daerah dimulai sejak dari perekrutan, penyelesaian dokumen dll. Tidak perlu mendirikan badan baru, tapi di dinas yang sudah ada seperti di Disnaker,” ujar Soepriyatno, Ketua Tim Panja RUU perubahan UU No 39/2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI usai j

Ingin Tuntaskan 26 Dusun Tak Berlistrik

Pemkab Malang ingin menuntaskan 26 dusun di sejumlah kecamatan yang belum dialiri listrik. Namun karena keterbatasan anggaran, maka ’pembebasan’ itu perlu dilakukan secara bertahap. ”Mungkin perlu anggaran Rp 26 miliar. Anggaran cukup besar itu. Kalau langsung dilakukan juga sangat berat,” ujar Rendra Kresna, Bupati Malang, Selasa (24/1). Ada tiga sumber yang bisa dijadikan energi listrik yaitu menggunakan solar cell, pembangkit listrik mikro hidro atau diesel. Namun solar cell, dijelaskannya perawatannya juga tidak mudah karena harus memperhatikan akinya. Paling memungkinkan dengan menggandeng PLN namun pemkab akan menyiapkan instalasinya. Selanjutnya, peralatan itu dihibahkan ke PLN agar bisa dialiri listriknya. Hal itu pernah dilakukan Pemkab Malang ketika menerangkan dusun yang berada di Desa Dawuhan, Kecamatan Poncokusumo sekitar dua tahun lalu. Katanya, meski PLN menyediakan listrik, namun untuk pemasangan juga masih dilihat potensinya. Hal itu juga dimaklumi oleh pemkab karena
Gambar
Harga Raskin Menjadi Rp 2.500/Kg Kamis, 22 Desember 2011 | 21:11 MALANG | SURYA Online - Harga beras untuk rakyat miskin (raskin) direncanakan dinaikkan menjadi Rp 2.500/kg dari semula Rp 1.600/kg. Hal itu diungkapkan oleh Deputi Menko Kesra, Adang Setiawan di Jakarta, Rabu (21/12/2011) yang rencananya akan diberlakukan pada tahun depan. Sebagai kompensasi, maka jika biasanya jatah raskin diberikan sebanyak 15 kg, maka per rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS PM) akan mendapat 20 kg. Sedang pemerintah mengalokasi anggaran subsidi raskin sebanyak Rp 15,3 triliun. Penerima raskin menyatakan berat kenaikkan itu jika tidak disertai peningkatan kualitas. ”Biasanya,  saya hanya memakai komposisi ¼  kg raskin dan dicampur dengan beras kualitas bagus ¾ kg. Jika sudah dicampur, baru mendapatkan hasil nasi yang layak,” kata Slamet Adiwiyono, loper susu yang menjadi penerima raskin. Warga RT 29/RW 07 Desa Sidorahayu, Kecamatan Wagir, Kabu
Gambar
Galih Slamet Wiyono, Peniru Kicau 100 Burung Kembalikan Burung Juara, Kantongi Rp 2 Juta Rabu, 18 Mei 2011 | 07:00 WIB Dibaca: 2,843 SUARA BURUNG - Galih WS (49) dengan salah satu burung piaraannya menirukan kicauan burung, Selasa (17/5). Foto: surya/hayu yudha prabowo  Ketekunan dan dedikasi pada sesuatu, pasti akan menghasilkan keahlian dan tentu saja uang serta ketenaran. Inilah yang dialami Galih Slamet Wiyono setelah berpuluh tahun mempelajari dan menirukan suara beragam jenis burung. Sylvianita Widyawati Malang MalangMenirukan secara persis kicau burung, apalagi sampai 100 macam, bukan urusan latihan setahun dua tahun. Slamet berlatih sejak usia 15 tahun, hingga kini usia 49 tahun, sampai benar-benar bisa menipu burung yang sebenarnya. “Pertama dulu ya..coba-coba. Lho kok bisa? Akhirnya sampai sekarang bisa menirukan suara burung, mungkin lebih dari 100 suara,” kata Slamet ketika ditemui di rumahnya di Sukun Gempol RT4/RT

Wabup Belum Berencana Maju Ke Muscab Demokrat

Wakil Bupati Malang, A Subhan masih belum punya rencana maju ke muscab Partai Demokrat Kabupaten Malang. Informasi yang berendar, setidaknya ada dua nama yang ingin maju yaitu N2 dan Tono ST, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Malang saat ini. ”Kalau nanti dapat amanat Partai Demokrat baik dari Ketua Umum Anas Urbaningrum dan Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Pak De Karwo (Soekarwo, Gubernur Jawa Timur), saya baru mau maju. Tapi kalau secara pribadi, saya masih belum punya rencana ke arah itu,” kata A Subhan, Selasa (17/1). Bagi Subhan sendiri, Partai Demokrat memang bukan hal baru karena ia juga berangkat dari parpol ini sebagai kendaraan politiknya ketika mengikuti pemilu kada Kabupaten Malang. Saat itu, ia bergandengan dengan Rendra Kresna dari Partai Golkar yang juga diusung oleh parpol koalisi dan memang. Kata Subhan, konsentrasinya saat ini adalah menyelesaikan sisa tugasnya selama empat tahun mendatang sebagai wakil bupati. ”Apa yang ditugaskan pak bupati akan saya ker

Rp 540 M APBN Digerojok ke Kabupaten Malang

Kabupaten Malang dengan APBN 2012 akan mendapatkan dana dekonsentrasi sebesar Rp 540.734.475.000 yang disebarkan ke tujuh SKPD Pemkab Malang dan 29 instansi vertikal di wilayah Kabupaten Malang. Instansi vertikal itu seperti Polres Malang, BNN Kabupaten Malang, BPS Kabupaten Malang, Stasiun Geofisika Karangkates, Kejari Kepajen, dll. Sedang tujuh SKPD Pemkab Malang penerima dana dekon yaitu Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, BPM, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Badan Ketahanan Pangan, Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Menurut Nehruddin, Kepala Bappekab Malang, dana sebesar itu tidak masuk APBD Kabupaten Malang, namun ditempatkan di KPPN Malang. ”Meski begitu, setiap tiga bulannya, mereka harus memberikan laporan ke bupati. Sebab tugas bupati sesuai dengan PP No 7 Tahun 2008 tentang dekonsentrasi dan tugas pembantuan disebutkan bahwa kepala daerah memiliki sejumlah tugas yaitu melakukan sinkronisasi, pembinaa

Tukar Guling Pantai Ngliyep Ditolak

Gambar
Rencana tukar guling lahan milik Perhutani oleh Pemkab Malang yang saat ini dijadikan objek wisata menemui kendala.  Luas  lahan Perhutani di kawasan Pantai Ngliyep yang berada di Desa Kedungsalam, Kecamatan Donomulyo ditolak dalam kajian tim terpadu (timdu) yang berjumlah 17 orang. Timdu ini antara lain dari Plonologi, LIPI, pemerhati lingkungan dll. Tim ini juga sudah mengecek ke lokasi-lokasi yang menjadi objek tukar guling di Kabupaten Malang.. ”Awalnya yang ditolak sebanyak 3,2 hektare dari total lahan 10,2 hektare. Tapi dalam pertemuan terakhir, untuk lahan di Pantai Ngliyep ditolak semua dalam kajian timdu,” ujar Edy Susanto, Kabag Pertanahan Pemkab Malang, Senin (16/1). Alasan penolakannya karena merupakan kawasan hutan lindung. Pemkab Malang sendiri berharap persetujuan dari Menteri Kehutanan tetap bisa datang karena penolakan itu baru sampai pada kajian di tingkat timdu. ”Kami berupaya terus agar bisa lolos sebagaimana sudah kami sampaikan dalam surat kepada Menhut

Kelain Hati, Motor PAC PD Ditarik

Aksi penarikan sepeda motor kendaraan operasional PAC Partai Demokrat (PD) Gondanglegi pada Sabtu sore (14/1)   diduga karena PAC ini   tidak memberikan dukungan kepada Tono ST, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Malang yang ingin maju lagi ke muscab.   Siari, Ketua PAC PD Gondanglegi mengaku memang tertarik memberikan dukungan kepada Subhan, Wakil Bupati Malang. Informasinya, saat ini yang ingin maju di muscab ada dua orang, yaitu Tono ST dan N2 (Subhan, Red). A Subhan sendiri ketika maju ke pemilu kepala daerah Kabupaten Malang lalu memang memakai kendaraan Partai Demokrat karena ia bukan orang partai. Karena itu, Siari menduga penarikan motor itu karena terkait kegiatannya memberikan dukungan kepada kandidat lain. Menurutnya, pilihan ke kandidat lain karena ingin ada perubahan di Partai Demokrat. ”Pak Tono secara pribadi orangnya baik, namun pendekatan ke PAC-PAC kurang. Begitu juga masalah pengkaderannya,” tutur Siari, Minggu (15/1). Menurutnya, sebelum motor merek Happy itu di

Rusunawa Pekerja Dibuat di Lawang

Rumah susun sewa (rusunawa) untuk pekerja dipastikan akan dirikan di Kecamatan Lawang pada tahun ini. Lokasinya nanti sangat strategis karena dekat jalan raya, pabrik dan pasar. Rusunawa itu akan berdiri di lahan kelurahan eks desa. Opsi ada di dua lahan yaitu di Kelurahan Kalirejo seluas 2,1 hektare dan di Kelurahan Lawang seluas 1,5 hektare. ”Rencananya, rusunawa dibangun pada tahun ini karena dana untuk pembangunannya sudah siap Rp 15 miliar untuk rusunawa twin block dari Kementrian Perumahan Rakyat,” jelas Wahyu Hidayat, Kepala Perumahan Kabupaten Malang, Rabu (18/1). Namun yang menjadi persoalan saat ini adalah adanya SK Menpera yang baru pada 2011   yang mengharuskan bahwa penerima anggaran rusunawa (Pemkab Malang) harus menyediakan tiga hal yaitu mebeler, jaringan listrik dan air. Sehingga ketika rusunawa itu bisa dioperasionalkan, maka seluruh kebutuhan untuk penghuninya sudah dipenuhi. Namun hal itu dirasa sangat berat jika harus dipenuhi segera karena menyangkut pengadaan

24 PAC Partai Demokrat Desak Muscab

Gambar
Sebanyak 24 PAC Partai Demokrat (PD) Kabupaten Malang sepakat mendesak kepada DPC Partai Demokrat untuk segera mempercepat musyawarah cabang (muscab) 2012 untuk memilih pengurus pada periode 2012-2017. Dorongan itu dilakukan karena mereka ingin ada perubahan di PD. Hal itu termasuk pada sistem-sistemnya karena nantinya terkait pada pemilu legislatif dan pilpres 2014 mendatang. Untuk menuju 2014, persiapannya tinggal dua tahun. Sementara di satu sisi, PAC merupakan ujung tombak partai. “Sebab Partai Demokrat adalah partai pemenang pemilu,” kata Heri. Meski hal itu tidak lepas dari figur Presiden SBY. Informasi dari PAC-PAC, muscab harus sudah selesai pada Februari sesuai dengan himbauan dari DPP sejak delapan bulan yang lalu. “Agenda pertemuan 24 PAC ini hanya berisi desakan muscab dan tidak bicara dukung mendukung ke calon,” ujar Heri Purwantoko, Ketua PAC Partai Demokrat Kalipare, Kamis (19/1). Katanya, mendorong muscab merupakan kewenangan dari PAC. Alasannya, di PAC sudah kondu

Wendit Minim Biaya Pemeliharaan

Gambar
Taman Wisata Air Wendit yang berada di Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang kondisinya memprihatinkan. Hal ini karena minim untuk anggaran perawatannya. Bagian atap tenda yang terpasang untuk berteduh pengunjung sudah tidak ada lagi. Kalaupun ada atapnya, tapi ada yang robek. Pada wahana air tumpah bahkan ditumbuhi lumut. Sedang di bagian bawah kolamnya seperti kehijau-hijauan. Ratna Nurhayati, Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang yang membawahi pengelolaan Wendit tidak menutup mata dengan kondisi itu. ”Iya memang begitu adanya. Anggaran untuk perawatan memang turun sedikit,” kata Ratna disela kegiatan sidak Komisi A dan C DPRD Kabupaten Malang di Wendit, Kamis (19/1). Namun ia tidak bersedia menyebut berapa jumlah dana perawatan untuk Wendit. Sementara Nila Rahmawati, anggota Komisi C ketika melihat wahana waterboom juga prihatin dengan kedalaman kolamnya yang hanya 40 cm. Padahal papan luncurnya cukup tinggi. ”Wah..kalau seperti ini kan kasihan pengunju

Sambil Bermuktamar, Inden Mobil Esemka

Gambar
Presiden SBY buka muktamar (foto: Hayu)  Mobil esemka nampaknya sedang mendapat perhatian masyarakat, termasuk peserta Muktamar Thariqoh XI di Pondok Pesantren Al Munawwarriyah, Bululawang, Kabupaten Malang, Rabu (11/1). Mobil Esemka SUV 2.0.i yang merupakan rakitan uksi SMKN 6 Kota Malang bersanding dengan mobil Esemka Digdaya produksi SMKN 1 Singosari dan mobil lainnya. Hingga Rabu sore setidaknya sudah ada 47-an orang yang inden di stan itu. Harga mobil Esemka SUV dibanderol sekitar Rp 125 jutaan. ”Yang penting inden dulu nanti dicarikan uangnya,” komentar salah satu peserta muktamar yang nampak mencatatkan namanya untuk inden. Sebab dibandingkan dengan mobil sejenis produksi pabrikan harganya Rp 350 jutaan. H Eman Suryaman, Ketua PWNU Jawa Barat sudah berniat inden 200 unit dan siap menjadi ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek) lewat PT Kebomas Mobilindo. Kebomas merupakan singkatan Kebangkitan Mobil Nasional). Namun untuk itu, masih harus menunggu persetujuan dulu dengan Kementri

Tak Berani Pasangi Solar Cell di Jalibar

Komisi D DPRD Kabupaten Malang berharap pada kawasan jalibar (jalan lintas barat) yang menghubungkan Kecamatan Kepanjen-Kecamatan Ngajum nantinya dipasangi dengan PJU berbasis solar cell. Tujuannya akan bisa mengurangi pengeluaran pemerintah daerah untuk membayar biaya langganan listrik ke PLN. ”Sebab di kawasan itu belum ada sama sekali jaringan listrik. Lebih hemat jika nanti dipasangi solar cell. Meski investasi awalnya mahal, namun kan sudah tidak mengluarkan anggaran lagi,” ujar Unggul Nugroho, Sekretaris Komisi D, Minggu (15/1). Namun menurut M Anwar, Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Malang menyatakan pihaknya sudah memastikan akan memasang PJU yang memakai jaringan listrik dari PLN. ”Awalnya memang ada dua opsi yaitu PJU memakai solar cell atau PLN. Tapi kami memutuskan memasang PJU dengan listrik dari PLN,” kata Anwar. Sebab ia menilai kawasan di jalibar masih rawan jika dipasangi solar cell karena memerlukan aki. Ia khawatir nanti ada pengambilan aki dan berdampak pada k

Juni, Taman Wisata Wendit Jadi BLU

Taman Wisata Air Wendit direncanakan Pemkab Malang akan menjadi BLU (Badan Layanan Umum). Dengan menjadi BLU, maka Wendit bisa mengurus dirinya dengan leluasa, termasuk menggaet investor. ”Dengan menjadi BLU, maka kesulitan seperti penganggaran ketika ada perbaikan-perbaikan, bisa melakukan sendiri. Kalau dengan status seperti sekarang ini kan harus melewati birokrasi yang panjang,” ujar Abdul Malik, Sekda Kabupaten Malang usai pertemuan dengan Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang di ruang kerjanya, Senin (16/1). Malik mencontohkan seperti harus menganggarkan dalam APBD. Untuk itu, Pemkab Malang menargetkan Wendit bisa menjadi BLU pada Juni nanti. Sehingga saat ini persiapan teknis dan administrasi bisa dilakukan. Pemkab Malang mewacanakan Wendit jadi BLU sejak 2007, terutama sejak keluarnya Permendagri No 31/2005 tentang BLU. Untuk itu, pemkab sudah melakukan bertahap pada RSUD Kanjuruhan, lumbung desa dan saat ini kepada Wendit   dan berikutnya pada puskemas. Katanya,

Harga Susu Impor Sudah Semurah Lokal

Pasca penandatanganan perdagangan bebas antara ASEAN, Australia dan Selandia Baru yang mulai diberlakukan sejak minggu lalu dikhawatirkan menimbulkan dampak pada produk susu lokal. Sebab saat ini saja ketergantungan pada produk susu impor secara nasional sudah mencapai 70 persen. Sisanya, sebanyak 30 persen dipasok dari produk susu lokal. “Kadang harga susu impor juga sudah mendekati harga susu lokal,” jelas Hermanyadi, Ketua KUD Dau, Kabupaten Malang, Selasa (17/1). Katanya, harga susu lokal antara Rp 3.000-Rp 3.200 per liter. Untuk itu, ia berharap pemerintah tetap memproteksi produk lokal dengan tidak begitu saja memberikan bea impor nol persen, sehingga harga susu impor masih di atas susu lokal. Sebelumnya, bea impor masih diberlakukan lima persen. Menurut Herman, kondisi saat ini, harga susu lokal juga masih murah. “Idealnya, harga susu di tingkat peternak mencapai Rp 4000 per liter,” ungkapnya. Dengan begitu, peternak memiliki gairah untuk memelihara sapi-sapi perahnya karena

Musim Hujan, Waspadai Demam Berdarah

Gambar
Warga perlu mewaspadai musim hujan saat ini dengan adanya penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh nyamuk aedes aegypti. Sambil menjaga kesehatan diri, agar tidak dilupakan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Menurut dr Arbani Mukti Wibowo, Plt Kabid Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular Dinkes Kabupaten Malang menyatakan meski pada awal tahun ini belum ada data penderita DB, tapi tetap perlu melakukan pencegahan. ”Jangan lupa melakukan kegiatan 3M (menguras, menutup dan mengubur). Kegiatan ini efektif untuk melakukan pencegahan penyakit DB,” jelas dr Arbani. Sebab dengan kegiatan 3M, maka bisa meningkatkan kebersihan dan pemberantasan jentik aedes aegypti. Menurutnya, selain DB, warga juga harus waspada penyakit malaria. DB, lanjutnya, biasanya lebih menyerang warga perkotaan.Sedang penyakit malaria biasanya menimpa warga di daerah pesisir pantai. Jumlah penderita DB pada 2010 mencapai 1.333 orang. Kemudian penyakit malaria menyerang 66 orang. Sementara pada 2011, pe

Dukung Esemka Kerjasama Dengan Karoseri

Gambar
foto/nedi putra aw-Mobil esemka produksi SMKN 1 Singosari Meski menyambut baik respons masyarakat terhadap mobil esemka, namun SMK diharapkan tidak melupakan fokus utamanya sebagai lembaga pendidikan. Bukan sebagai tempat produksi mobil. Namun apa yang didapat siswa dari SMK dengan bisa merakit mobil itu bisa dijadikan bekal bagi mereka kelak. Misalkan jika tidak melanjutkan kuliah. Bahwa ketika mereka bekerja kelak, mereka sudah mempunyai kemampuan untuk merakit mobil. “Sebab tujuan mereka (para siswa) belajar ke SMK kan untuk mendapatkan keterampilan,” kata Rendra Kresna, Bupati Malang, Jumat (6/1).  Karena itu ia tidak setuju sekolah nantinya berfungsi sebagai pabrik mobil esemka. ”Jangan sampai sekolah jadi pabrik. Jadi sekolah harus kerjasama dengan karoseri hingga bengkel. Dengan begitu, akan selalu ada support untuk produksi esemka,” jelas politisi dari Partai Golkar. Katanya, kalaupun anak-anak SMK selalu memproduksi terus jenis mobilnya, maka itu semacam protot

Konflik Stikes, Bupati Beri Waktu Seminggu

Bupati Malang, Rendra Kresna memanggil para petinggi Stikes, perwakilan mahasiswa, Kadinkes Kabupaten Malang di Pringgitan, Jumat (6/1) pasca demo mahasiswa di DPRD Kabupaten Malang beberapa waktu lalu. Pertemuan yang berlangsung lebih dari dua jam itu juga dihadiri oleh Plt Inspektur Kabupaten Malang, para asisten di Setda Kabupaten Malang, Kabag Hukum dan staf ahli bupati, Edy Suhartono. ”Saya beri waktu seminggu ke Ketua Stikes, Abdurrachman untuk melakukan koordinasi di internal agar bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sana,” jelas Rendra Kresna usai pertemuan. Masalah yang dimaksud, termasuk menampung aspirasi atau masukan dari mahasiswa. Di satu sisi,   ia juga berpesan agar para pembantu ketua (puket) juga saling menjaga kekompakan demi kebaikan perguruan tinggi itu. Sebab Pemkab Malang sebagai pemilik Stikes ingin sekolah itu menjadi baik dan tidak mengorbankan para mahasiswa yang ingin menyelesaikan pendidikan di sana. Keluhan mahasiswa yang perlu diperbaiki adal

Yuk..Wisata Petik Jeruk Baby Manis di Dau

Gambar
Jeruk manis produksi petani di Kecamatan Dau, Kab Malang Wisata petik jeruk baby manis diminati karena bisa memetik jeruk sendiri di lokasi. Selain itu juga bisa langsung memakannya di kebun tersebut, Yang datang adalah mereka yang ingin refreshing melepas kepenatan atas kegiatan keseharian mereka. ”Tak hanya para siswa, tapi juga para guru selain masyarakat umum,” jelas Suwaji, petani jeruk Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Kamis (5/1). Di wilayah Dau, lahan yang ditanami jeruk sebanyak 740 hektare. Namun untuk pengelolaan wisata petik jeruk baby dalam kelolaan gapoktan Mitra 2. Untuk masuk ke lokasi wisata itu perlu membayar Rp 10.000/orang dan bisa menikmati empat buah jeruk di lokasi. Wisata ini sudah dipopulerkan para petani jeruk itu sejak tiga tahun lalu. Model wisata ini juga menjadi salah satu andalan Kabupaten Malang untuk menarik wisatawan. ”Hasil yang diperoleh dari tiket masuk wisata jeruk, nantinya dibagikan kepada para petani dan pemandu w