Cerita Cerita

MALANG- PT Jamsostek sudah memberikan surat kuasa khusus (SKK) kepada Kejari Kepanjen untuk menangani upaya penanggihan kepada perusahaan yang melakukan penunggakkan pembayaran iuran Jamsostek.  Total ada 17 perusahaan yang menunggak iuran Jamsostek senilai Rp 3,8 miliar hingga Juni 2011. Dari  17 perusahaan itu, kejari telah melakukan langkah pemanggilan kepada mereka beberapa waktu lalu. Namun sebanyak 12 perusahaan tidak mengindahkan panggilan Kejari Kepanjen. Namun sebanyak lima perwakilan perusahaan datang memenuhi panggilan itu.  “!2 Perusahaan tidak datang tanpa keterangan,” ujar Budi Purwanto SH, Kasi Datun Kejari Kepanjen, Senin (19/3). Dari lima perusahaan itu, sebanyak satu perusahaan masih belum melunasi namun  mulai mencicil, namun yang empat perusahaan telah melunasi iurannya.  Tapi ia tidak menyebutkan nilai tunggakan iuran Jamsostek yang telah dilunasi oleh empat perusahaan itu.  Perusahaan itu bergerak di berbagai bidang mulai perusahaan rokok, pergudangan, bengk

MALANG- Sebanyak 360-an pendemo melakukan penolakan kenaikkan BBM juga disuarakan oleh GERAM (Gerakan Rakyat Malang) yang melakukan aksi berjalan dari Stadion Kanjuruhan Kepanjen ke gedung DPRD Kabupaten Malang, Selasa (27/3).  Sementara anggota Polres Malang yang menjaga sekitar 480-an polisi . Para pendemo membawa sejumlah poster terkait dampak kenaikkan BBM.  Seperti tulisan BBM Naik Rakyat Menjerit, Jangan Jadikan Rakyat Jadi Pengemis   serta membawa gambar seperti SBY yang ditulisi dengan Mr Lebay.  Setelah menyampaikan orasi, sebanyak sembilan orang diterima oleh Ketua DPRD Kabupaten Malang, Hari Sasongko serta Purnomo Anwar dari Fraksi Partai Golkar, serta lima anggota dewan lainnya dari Fraksi PDIP. Mereka  yaitu Yoyok Pandan, Sugeng Pujianto, Mulik Yulianto, Bambang Winarto, Sugiyanto dan Reni Purwiningtyas. Perwakilan pendemo sempat menyatakan kecewa karena hanya ditemui sedikit oleh anggota dewan. Padahal jumlah anggota dewan ada 50 orang.  “Anggota dewan lainnya ada y

MALANG-Bupati Malang, Rendra Kresna meminta kepada pengelola SPBU untuk dibuka selama 24 jam sejak H-3 dari rencana kenaikkan BBM pada awal April mendatang. Tujuannya agar tidak ada kesan kelangkaan BBM menjelang kenaikkan. “Sebab keberadan SPBU di Kabupaten Malang beda dengan yang di Kota Malang yang rata-rata sudah buka 24 jam. Untuk yang berada di wilayah Kabupaten Malang, kadang jam 22.00 WIB sudah tidak ada pembelinya, terutama yang berada di desa,” kata Rendra usai rakor BBM yang dihadiri oleh Pertamina, Hiswana Migas, pengelola SPBU, YLKI, MUI, Polres Malang dan DPRD Kabupaten Malang.  Karena itu, ia minta ke Pertamina agar distribusi juga tetap lancar. “Kalau siang hari ada demo terkait BBM, Pertamina akan mengirimkan pasokannya pada malam hari dan dikawal oleh polisi,” ungkap bupati. Selain itu, ia juga meminta kepada kades/lurah serta para camat untuk melihat SIUP (surat izin usaha perdagangan) untuk UMKM sehingga ketika memberikan rekom pembelian BBM dengan jeriken mem

Jumlah Tower di Kabupaten Malang 2010     : 344 tower 2011     : 382 tower Yang sudah multi operator sebanyak 93 tower Sumber: Dishubkominfo Kabupaten Malang MALANG- Begitu keluar SKB tiga menteri terkait menara telekomunikasi bersama, nampaknya sudah diantisipasi oleh operator telepon. Dari data di Dishubkominfo Kabupaten Malang, setidaknya kini sudah ada 93 tower yang dijadikan tower bersama. ”Satu tower bisa diisi dua hingga tiga operator,” jelas Khairul Anwar, Kabid Kominfo, Dishubkominfo Kabupaten Malang.  Ia menyebut tower itu antara lain tersebar di sejumlah kecamatan perkotaan. Khairul menyebutkan seperti seperti di Lawang, jumlah tower multi operator (MS) sebanyak lima tower. Kemudian di Singosari ada delapan tower, di Karangploso ada tiga tower, di Kecamatan Dau ada dua tower, di Tumpang ada satu tower dan di Poncokusumo ada empat tower. ”Mengoperasikan diri di tower bersama merupakan inisiatif dari operator sendiri. Sebab untuk memaksakan mereka, kami sendi

Desa Randugading, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang ditargetkan menjadi desa tuntas tanpa rumah tak layak huni dari anggaran Kementrian Perumahan Rakyat.  Pada 2011 sudah dituntaskan untuk 150 rumah tidak layak huni. Tahun ini, diusulkan lagi untuk 100 rumah di desa itu diusulkan mendapat Rp 900 juta.  Sementara sebanyak 50-75 rumah akan dituntaskan secara swadaya oleh pemerintah desa.   “Pada 2011 lalu mendapat Rp 1,4 miliar. Rp 1 miliar untuk perbaikan rumah dan Rp 400 juta untuk prasarana umum,” jelas Wahyu Hidayat, Kepala Kantor Perumahan Kabupaten Malang, Minggu (25/3).  Menurutnya, untuk disebut rumah layak huni yaitu dengan memperhatikan atap, lantai dan dindingnya. Jika rumahnya sehat, maka akan memberi pengaruh positif pada penghuninya.  Kata Wahyu, dengan adanya kebijakan baru dari kementrian yang ingin fokus pada satu wilayah, maka pihaknya bertekad untuk menuntaskan rumah tidak layak huni di Kecamatan Tajinan. “Sebab dari kementrian tidak ingin program ini disebar ke

Potensi perikanan di wilayah laut cukup besar sehingga menjadi incaran para nelayan dari wilayah lain. Namun untuk melakukan penangkapan, sejauh ini masih terkendala dengan sarana yang tidak dimiliki yaitu kapal pengawas berkecepatan tinggi sejenis speedboad.  “Masih banyak illegal fishing , sementara pertahanan kita masih lemah,” ujar Endang Retnowati, Kadis Perikanan dan Kelautan Kabupaten Malang, Minggu (25/3). Karena sarana pengawasannya tidak memiliki, maka pihaknya juga tidak bisa bertindak lebih jauh.  Namun berapa besar potensi illegal fishing juga tidak bisa diprediksikan jumlahnya. “Kapal pengawas sangat perlu. Setidaknya perlu ada satu unit dululah dan nanti bisa dikerjasamakan dengan TNI AL,” ujar Atik, panggilan akrabnya, Katanya, ia pernah membicarakan secara informal dengan komandan Pangkalan TNI AL Malang yang lama namun masih belum ditindaklanjutinya setelah ada pergantian komandan yang baru. Alasannya, sebagai persiapan jika memang pengajuan kapal pengawas disetu

Komuter Lawang-Kepanjen: -Beroperasi menjelang Lebaran -Memanfaatkan  Stasiun KA yang sudah ada, yaitu Stasiun KA Lawang, Singosari (Kab Malang), Blimbing, Kota Baru, Kotalama (Kota Malang), Stasiun KA Pakisaji dan Stasiun KA Kepanjen (Kab Malang) -KRD dengan tempat duduk menghadap depan -Ber AC, kapasitas 80 orang per gerbong ----------------------------------------------------------------------------- Rencana pengoperasian  kereta api komuter  jurusan  Lawang-Kepanjen makin  mendekati realisasi.  Untuk uji coba komuter itu direncanakan akan dilakukan menjelang Lebaran tahun ini. Hal itu terungkap dalam rapat pembahasan terkait rencana pengoperasian komuter di Malang  yang dilakukan di Jakarta, Kamis (22/3). Rapat dihadiri oleh  Direktur Lalu Lintas Perkeretaapian Ditjen Perkeretapian, Asriel Syafii, perwakilan Dishub Kota Malang dan Kabupaten Malang, Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur, PT Inka, PT KAI dan  DAOPS 8 Jawa Timur.  “Komuternya sudah siap satu unit di PT Ink

foto: Hayu Yudha Prabowo Sebanyak 30 warga dari target 60 warga sekitar TPA Talangagung, Kepanjen menikmati gas metan yang disalurkan lewat pipa paralon ke rumah warga sejak seminggu terakhir. Selama ini sebenarnya TPA ini sudah memproduksi gas metan dari produksi sampahnya. Namun baru disediakan lewat ampul plastik yang ada di TPA itu. “Tapi ternyata kurang kepraktisannya. Warga sekitar kadang mengambil, kadang tidak,” ujar Romdhoni, Kadis Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang, Rabu (21/3).  Dengan adanya penyaluran gas metan ke saluran rumah warga, maka warga mendapatkan gas metan ini secara gratis yang sehingga bisa mengurangi uang pembelian elpiji bersubsidi 3 kg yang biasanya mereka pakai.  Salah satu penggunanya adalah Ny Mustiati, warga Desa Talangagung, RT I/RW 5 yang rumahnya sekitar 250 meter dari TPA Talangagung. Ia mulai memanfaatkan gas metan itu setelah disalurkan lewat paralon untuk kegiatan di dapurnya.  “Saat ambil gas metan di ampul plastik dulu di TPA,

Jika rencana kenaikkan BBM diberlakukan, angkutan pedesan sudah ancang-ancang ingin menaikkan tarifnya. Di satu sisi, jumlah penumpang juga makin sepi sehingga terkadang sulit memenuhi setoran. “Kalau nanti setelah kenaikkan makin sulit mendapatkan setoran, ya..angkutan saya kembalikan ke pemiliknya. Masak kerja bakti? Sementara di rumah, keluarga kan juga membutuhkan uang juga,” ujar Hari Purnomo, sopir GPP (Gadang-Petungroto Ngajum).  Menurut pria yang tinggal di Ngajum ini, tarif antar terminal yaitu dari Terminal Gadang Kota Malang sampai Terminal Petungroto Ngajum, ia biasanya menarik Rp 7.500 per penumpang. “Tapi jika jarak-jarak pendek, saya beri tarif Rp 2.500 per penumpang,” katanya ketika ditemui sedang ngetem di Pasar Pakisaji, Jumat (23/3). Ia tengah menunggu  penumpang untuk naik angdesnya. Sudah setengah jam menunggu, ia baru mendapat dua penumpang. Soal kenaikkan tarif,  ia sudah ancang-ancang naik  meski mungkin menjadi agak berat buat penumpang. Namun kondisi seper

Buah kelengkeng Tumpang diolah jadi sari buah Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang dikenal sebagai penghasil buah kelengkeng. Tak sekedar hanya menikmati buah segarnya, Ny Yuli Buantoro,49, selalu mengolah buah kelengkeng itu untuk sari buah. “Awalnya buat minuman keluarga, terutama suami saya pasti selama meminta saya membuatkan sari buah kelengkeng,” cerita Ny Yuli, Mingu (18/3). Suaminya, Buantoro adalam mantan Kades Malangsuko, Kecamatan Tumpang. Menurutnya, kelengkeng memiliki banyak khasiat. Karena itu selalu menjadi minuman segar di keluarganya. Manfaat kelengkeng yaitu pada  daging buah ini terdapat kandungan sukrosa, glukosa, protein, lemak, vitamin A, vitamin B dll  yang berguna bagi kesehatan. Kombinasi dari senyawa-senyawa di buah itu melahirkan berbagai khasiat, di antaranya mengedurkan saraf. Sehingga dalam berbagai literasi disebutkan bahwa buah lengkeng memberikan efek penenang dan berkhasiat mengatasi gelisah dan susah tidur

Proses mengurus akte kelahiran di Ds Sumberbening, Kec Bantur Pelayanan langsung kepada  masyarakat seperti kepengurusan akte kelahiran, KTP,KK mendapat sambutan antusias warga Desa Sumberbening ,Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Pos pelayanan itu didirikan terkait kegiatan Bina Desa yang dilakukan oleh Bupati Malang di desa tertinggal itu. Sejumlah SKPD juga melakukan pelayanan langsung ke warga sesuai bidangnya. Dari dua kali kegiatan Bina Desa yang dilakukan bupati, pelayanan akte kelahiran untuk anak usia 0-1 tahun, di Desa Bendosari, Kecamatan Pujon berhasil memproses 80 akte kelahiran. Sedang di Desa Pandansari, Kecamatan Poncokusumo memproses 70-an akte kelahiran. Baidi, warga Desa Sumberbening terlihat ikut antre mengurus akte kelahiran anak ketiganya, M Wahyu Santoso yang baru berusia satu bulan. “Iya, satu minggu lalu saya dengar di desa ini ada pelayanan akte kelahiran. Makanya langsung antusias. Daripada mengurus ke kantor Kepanjen  (kantor Dispendukcapil Kabupate

Kepengurusan perizinan IMB masih didominasi oleh pengusaha. Sementara dari warga dinilai masih kurang. “Mungkin banyak warga yang masih belum menggangap penting perizinan IMB termasuk manfaatnya,” jelas Bahrudin, Kabid Pembangunan UPT Perizinan Kabupaten Malang, Minggu (18/3).   Sebab jika hunian warga sudah mengurus IMB, maka bisa memberikan  perlindungan keselamatan dan kenyamanan penghuninya, memperoleh kepastian hokum terkait keberadaan bangunan itu dan bisa menjadi salah satu persyaratan mengajukan kredit ke bank. Dicontohkan ketika ada salah satu warga yang ingin mengurus IMB ke pihaknya terkait rencana rumah barunya, setelah diberi penjelasan, ada yang keberatan soal biayanya. “Kalau mengurus IMB di tempat kami, terkait biaya-biayanya juga sudah jelas. Mungkin selain masalah kendala anggaran, juga karena warga tidak tahu manfaatnya apa dengan mengurus IMB,” tambah Bahrudin. Sebenarnya, potensi di masyarakat masih banyak. Karena itulah, UPT Perizinan ingin melakukan mapping t

Pemkab Malang menaikkan kuota para GTT/PTT yang diberi bantuan. Jika pada tahun lalu, bantuan diberikan untuk 1.508 GTT/PTT, maka tahun ini akan diberikan ke 2.700 GTT/PTT.  “Jumlah 2.700 orang itu adalah mereka  yang mendapat SK dari dinas,” jelas Nurul Yaqin, Penasehat Paguyupan GTT/PTT Kabupaten Malang, Jumat (16/3).  Hingga saat ini, jumlah GTT/PTT mencapai 7000 orang.  Nilai bantuan mencapai Rp 500.000/orang yang diberikan setiap tahunnya.  Bantuan telah diberikan oleh Pemkab Malang untuk kelima kalinya pada tahun ini.  Menurut guru di SMKN 1 Singosari ini, para tenaga honorer seperti GTT yang belum mendapat SK Dindik Kabupaten Malang, mereka masih memakai SK dari kepala sekolah. Bantuan ini sangat berarti bagi para tenaga honorer karena untuk tenaga guru yang mengajar di TK, mereka hanya mendapat honor antara Rp 100.000-Rp 300.000 per bulan. Sementara untuk pengajar di SD, honor per bulan mereka antara Rp 100.000-Rp 600.000. Sementara yang mengajar di SMP, SMA-SMK, honor per

Nampaknya para nelayan yang ingin membeli BBM lewat jeriken masih diperbolehkan. Dalam rapat antara Kementrian Kelautan dan Perikanan,BP Migas dan Pertamina sudah ada kesepakatan meski masih belum secara tertulis.  “Ini terutama bagi daerah yang tidak memiliki SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan),” ujar Syarif Cicip Sutarjo, Menteri Kelautan dan Perikanan di Pringgitan, Jumat (16/3).  Untuk itu, rencananya, para nelayan akan diberi  kartu nelayan dan voucher yang tidak bisa dipalsukan.  “Yang melakukan pengontrolan tetap dari Pertamina dan BP Migas sehingga tidak bisa disalahgunakan,” kata menteri asal Partai Golkar itu. Di Kabupaten Malang sendiri, SPBN masih ada di kawasan Pantai Sendangbiru, Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Sementara di kawasan pantai-pantai lainnya masih belum ada. Sehingga para nelayan masih harus membeli di SPBU-SPBU. Terkait kartu nelayan, jelas Endang Retnowati, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang. Menurutnya sampai sekarang baru 645 n

Kedatangan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Abu Rizal Bakrie dimanfaatkan untuk meresmikan kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Malang sekaligus menggelar dialog dengan UMKM, poktan dan nelayan, Kamis (14/3). Kunjungannya itu ditemani sejumlah pengurus DPP dan DPD Partai Golkar Jawa Timur. Sudarsono, Kades Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan yang juga ketua KUD setempat meminta kepada Ical, panggilan akrab pengusaha ini untuk membantu sejumlah peralatan buat nelayan di wilayahnya. Di Desa Tambakrejo, ada dua pantai yang dijadikan mata pencaharian nelayan yaitu Pantai Tamban dan Pantai Sendangbiru. “Seperti alat penangkat ikan gurita. Selama ini, nelayan kekurangan peralatan penangkapan ikan itu,” kata Sudarsono pada Ical dalam dialog di aula DPD Partai Golkar.   Kata Sudarsono, dengan jumlah nelayan yang cukup banyak, meski sudah memberikan kontribusi devisa pada negara karena kegiatan ekspor ikan tuna, namun nelayan masih belum bisa mendapatkan perbaikan mutu soal kualitas ikan.

SDN Sumbersuko 3 Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang akan diusulkan mendapat DAK 2012. Ini setelah ia melihat sendiri enam lokal di SDN   itu memang sudah memprihatinkan. Karena kelasnya tidak layak dipakai, siswanya harus berdesak-desakan di dua lokal kelas di SDN Sumbersuko 1.   “Satu kelas ada yang sampai 60 siswa,” ujar Wahyudi, Kabid TK SD Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Kamis (15/3). Dua SDN itu memang berdekatan. Bahkan sudah direncanakan oleh Dindik,   SDN Sumbersuko 3 akan dimerger dengan SDN Sumbersuko 1. Meski realitanya sudah bergabung belajar bersama begitu juga dengan gurunya, tapi secara legal belum disahkan oleh Bupati Malang lewat SK merger. Harapan Wahyud, jika gedung di SDN Sumbersuko 3 diperbaiki, maka siswanya tidak perlu berada di kelas dalam jumlah banyak. Prioritas pihaknya untuk memberikan DAK 2012 ini memang kepada sekolah-sekolah yang benar-benar kondisinya memprihatinkan. “Seperti di SDN Sumbersuko 3, meski tanpa pengajuan DAK kepada kami, nanti kami us

Para investor yang meninggalkan pasar-pasar BOT (built of transfer)   disayangkan oleh Komisi A DPRD Kabupaten Malang. Sebab tidak menunjukkan itikad baiknya mengurus pasar padahal kerja samanya masih belum berakhir.   Di satu sisi, Pemkab Malang nampaknya juga kurang bisa memberikan penekanan kepada para investor itu sehingga terkesan tidak memberikan pengawasan yang serius kepada para investor.   Padahal   dengan kaburnya para investor pasar BOT itu, yang dirugikan dari kerjasama BOT itu juga pemerintah daerah sendiri . “Harusnya yang masih menjadi tanggungan investor, kini malah menjadi beban pemerintah dan pedagang,” komentar Miskari, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Malang, Kamis (15/3).   Sebab dengan ditinggalkan investornya, maka kondisi pasar sangat buruk dan memerlukan banyak perbaikan. Katanya, jika melihat kondisi seperti itu, ia menilai pada waktu dulu nampaknya tidak ada mekanisme yang jelas terjadi pasar-pasar yang di BOT-kan.   Terbukti, para investor bisa kabur t