Rabu, 30 Mei 2012

Awal Juni, 30 Kecamatan Serentak E KTP


MALANG-Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang memperkirakan proses perekaman data E KTP tidak akan bisa tuntas sampai akhir Desember 2012 ini. Sebab dengan asumsi per kecamatan mendapat dua set peralatan, maka target 2,2 juta jiwa wajib KTP harusnya membutuhkan waktu delapan bulan.  Sementara  peralatan untuk 30 kecamatan baru datang pekan lalu. “Sekarang alat-alat di tiap kecamatan sedang di set. Sehingga perkiraan saya, 30 kecamatan  baru bisa melaksanakan  secara bersamaan pada awal Juni nanti,” ujar Purnadi, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, Senin (27/5).
Menurutnya, waktu enam bulan sangat muskil bisa mengerjakan perekaman e KTP untuk 2,2 juta jiwa wajib KTP di Kabupaten Malang.  Sementara tiga kecamatan yang sudah menjalankan proses e KTP yaitu Kecamatan Karangploso sejak 9 Mei 2012, Kecamatan Singosari sejak 14 Mei  dan Kecamatan Kasembon sejak hari ini, Senin (27/5). Camat Kasembon, Indra  Gunawan mengatakan pihaknya mendapat kiriman dua set perekaman e KTP pekan lalu. “Namun satu alatnya rusak. Sehingga hari ini masih dipakai satu set,” ungkap Indra. Targetnya, tiap hari bisa memproses 300 orang dengan jumlah wajib e KTP sebanyak 33.000 orang.  Dijelaskan oleh Purnadi, alat yang rusak nantinya akan mendapat perbaikan agar bisa mempercepat proses
Sementara itu surat pinjaman alat E KTP sebanyak 71 set yang diajukan Bupati Malang ke Kementrian Dalam Negeri dan Gubernur Jawa Timur sejauh ini masih belum ada jawaban.  Meski pihaknya sudah dijanjikan pimjaman alat dari Ditjen Administrasi Kependudukan.  Mengantisipasi kedatangan alat pinjaman itu nantinya, pihaknya akan mengajukan tambahan honor untuk operator  e KTP pada saat ada ABPD Perubahan (PAK-Perubahan Anggaran Keuangan) yang biasanya diadakan Juli mendatang.  “Sebab honor yang ada hanya untuk empat operator  per kecamatan,”  tutur Purnadi. 
Sehingga nantinya akan akan tambahan 142 operator. Dengan asumsi per set alat dioperatori oleh dua orang. “Selain itu juga akan kami antisipasi anggaran untuk nglembur” urainya.  Honor operator e KTP untuk yang non PNS  disediakan Rp 480.000 per bulan. “Honor  operator e KTP memang disesuaikan dengan kemampuan daerah. Sesuai RKA (Rencana Kerja Anggaran) kami, honornya sebesar itu,” kata Purnadi.  Meski tak dipungkiri ada daerah lain yang mampu memberikan honor Rp 900.000 per bulan. vie

Jumat, 25 Mei 2012

Tes Drive Komuter Lawang-Kepanjen Pada 6 Juni.

MALANG-Pengoperasian komuter rute Lawang-Kepanjen nampaknya makin mendekati realisasi. Dari hasil rapat dengan Dirjen Perkeretaapian di Jakarta, Rabu lalu, rute ini hanya akan mendapat satu unit komuter saja. "Sebab satu unit komuter lainnya dipinjamkan ke Medan. Jadi untuk Malang hanya dapat satu komuter," jelas Nazar T Selian, Kadishubkominfo Kabupaten Malang, Kamis. Dengan satu unit itu, maka nampaknya komuter begitu jalan dari Lawang-Kepanjen, langsung balik lagi ke Lawang tanpa ada pergantian dengan unit komuter lainnya. Selain itu, dari hasil rapat itu juga dipastikan, komuter akan beroperasi pada akhir Juni mendatang. Namun sebelum beroperasi, tambah Nazar, akan ada semacam test drive untuk komuter itu untuk menjajal rel kereta api rute Lawang-Kepanjen. Test drive komuter akan dilaksanakan pada 6 Juni nanti. Tujuan adanya trial itu untuk mengetahui kekurangan-kekurangan pada rute itu juga dari relnya. Sekaligus juga bisa mengetahui kemampuan mesin dieselnya. Ia mencontohkan misalkan jika komuter itu diberi beban penumpang bagaimana. Apalagi pada rute Lawang-Kepanjen, rutenya juga tidak selalu datar. Ada tanjakan pada rute Lawang-Singosari. Pada kereta api reguler sejauh ini memang tidak ada masalah, namun perlu diujicoba juga untuk komuter baru ini.
Dijelaskan Nazar, PT KAI sudah tidak ada masalah mengenai SDM yang akan mengoperasikan jalur ini. Terkait tarif komuter, tambah Nazar, masih belum dibahas spesifik. "Belum dibahas. Mungkin juga masih memikirkan soal tambahan biaya operasional komuter ini," tutur Nazar. Hal ini karena sudah tidak adanya kolong sepur untuk parkir komuter di Malang. Sehingga  nantinya, ketika  komuter resmi dioperasionalkan, maka komuter  akan parkir di Surabaya. Dengan begitu, komuter ini sudah memerlukan biaya operasional ketika berangkat ke Malang dari Surabaya. Padahal ketika berangkat, komuter yang dilengkapi AC ini tidak membawa penumpang. "Mungkin karena itu, masalah tarif masih perlu dibahas khusus lagi," tutur pria asal Aceh ini.
Untuk pengoperasian komuter ini nanti masih akan memanfaatkan stasiun kereta api yang sudah ada. Dengan akan beroperasinya komuter ini diharapkan bisa menjadi pengurang kemacetan di jalan arteri Lawang-Kepanjen. Hal ini karena jumlah pengguna kendaraan pribadi cukup besar. Sementara mengenai jam operasional komuter diperkirakan mulai pukul 06.00 WIB sampai sore hari. Sementara stasiun kereta api yang akan dilewati komuter ini yaitu Lawang, Singosari (Kabupaten Malang), Blimbing, Kotabaru, Kotalama (Kota Malang), Pakisaji dan Kepanjen (Kabupaten Malang). Komuternya akan membawa lima gerbong dan dilengkapi juga dengan toilet, AC dan tempat duduk laiknya kereta api biasa dan tidak berhadap-hadapan seperti komuter rute Surabaya-Sidoarjo. Vie

Selasa, 22 Mei 2012

Guru-Guru Urunan Plesirkan Siswa Ke Jawa Tengah



MALANG- Karena tak kunjung ada kepastian pengembalian uang tabungan siswa untuk pelesir keBali dari Sugiana, mantan Kepala SMPN 1 Kromengan , para guru di sekolah itu akhirnya berinisitif untuk urunan dengan uang mereka sendiri. Uang itu diambilkan dari tunjangan sertifikasi guru yang didapatkan.  “Jumlah guru yang bersertifikasi di SMPN 1 Kromengan sebanyak 30 orang. Per guru urunan Rp 500.000 akhirnya terkumpulkan uang Rp 15 juta,” tutur Apit Sapto Usodo, Humas SMPN 1 Kromengan.  Selain dari uang urunan para guru, masih ditambah dengan sisa tabungan siswa yang per anak mencapai Rp 70.000. Jumlah siswa kelas 9 sebanyak 238 orang. Sehingga ada tambahan dari uang siswa sebanyak Rp 16.660.000. “Tapi siswa tidak jadi pelesir ke Bali, namun ke Jawa Tengah dan Jogjakarta,” ujar Apit.
Seluruh siswa kelas 9 ditambah 11 guru akhirnya berangkat pelesir pada Senin malam (21/5) pukul 19.00 WIB dan akan kembali ke Malang pada Rabu (23/5) nanti. Inisitif para guru ini, menurut Apit, untuk mengobati kekecewaan siswa. Rombongan yang pelesir ke sejumlah objek wisata seperti ke Candi Borobudur, Malioboro, Kraton Jogjakarta dll itu mengggunakan empat bus.  Rencana awal dulu, siswa akan pelesir ke Bali pada Februari 2012 atau sebelum pelaksanaan unas. Tapi apa daya, upaya sekolah untuk mendapatkan uang yang dibawa Sugiana sejak September 2011 lewat berbagai pertemuan, termasuk mendatangani surat pernyataan akan mengembalikan uang siswa sebesar Rp 128.960.000 tidak juga mendapatkan hasil. Yang didapat hanyalah janji-janji Sugiana  akan mengembalikan uang itu, namun tidak pernah terlaksana hingga sekarang.
Terakhir Sugiana menandatangani surat pernyataan ketika diperiksa di Inspektorat Kabupaten Malang pada 14 Mei lalu, dimana ia akan mengembalikan uangnya pada Senin (21/5). Inspektorat sudah memeriksa Sugiana selama dua kali yaitu pada 14-15 Mei lalu. Ponsel Sugiana ketika dihubungi dalam nada aktif, tapi tidak diangkat.  Sementara Rendra Kresna, Bupati Malang kembali mengingatkan agar Sugiana, mantan Kepala SMPN 2 Lawang, Kabupaten Malang itu untuk mengembalikan uang siswa yang dibawanya. “Saya kira, sebaiknya Sugiana mengembalikan uang siswa daripada nanti masalahnya makin berat karena yang bersangkutan bisa dilaporkan oleh siswa atau walimurid,” tutur Rendra ketika bertemu di Pringgitan.  Ia menyayangkan jika uang itu  dipakai untuk kebutuhan konsumtif.
Terpisah, Didik Budi Mulyono, Inspektur Kabupaten Malang menyatakan, Sugiana masih belum bisa mengembalikan uang siswa sesuai yang dijanjikannya meski sudah menandatangani surat pernyataan akan mengembalikan uang siswa hingga Senin pukul 16.00 WIB. Sugiana sempat datang dengan pengacaranya ke Inspektorat Kabupaten Malang dan menemui tim pemeriksa yang intinya menyatakan masih mencari uang untuk mengembalikan uang tabungan siswa.  “Hasil pemeriksaan Sugiana sudah saya berikan ke bupati pada Senin sore,” tutur Didik. Sanksi diserahkan kepada Bupati Malang. Menurut  Didik, apa yang dilakukan Sugiana sudah merupakan pelanggaran berat.  “Kalau sudah tidak ada itikat baik seperti ini, saya serahkan kasusnya ke penyidik Polres Malang,” ungkapnya. 
Kata Didik,  Sugiana tidak hanya membawa uang tabungan siswa, tapi juga membawa uang BOS (Bantuan Operasional Sekolah) senilai Rp 30 juta pada 2011. “Harusnya, ketika pergantian kepala sekolah baru, dia menyerahkan uang itu. Tapi ternyata uang BOS-nya dibawa,” jelasnya. Atas kasusnya itu, Bupati Malang sudah mencopot Sugiana dari tugas tambahannya sebagai kepala sekolahnya. Sehingga ia kembali menjadi guru biasa di SMPN 2 Lawang. vie

Sabtu, 19 Mei 2012

2.222 Ruang Kelas Rusak Berat di Kab Malang


MALANG-Seluruh sekolah rusak berat di Kabupaten Malang akan diajukan untuk mendapat bantuan. Apalagi target Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan 173.000 kelas rusak di seluruh Indonesia dituntaskan pada akhir tahun ini. Menurut Edi Suhartono, Kadindik Kabupaten Malang, dari 1.115 SDN, sebanyak 482 kelasnya rusak berat. “Dari satu sekolah, ada dua hingga tiga kelas yang rusak berat,” ujar Edi Suhartono, Jumat (18/5).  Perbaikan kelas rusak itu selain berasal dari anggaran DAK (dana alokasi khusus), blockgrant serta APBN-P.  Data di Dindik Kabupaten Malang, ada sebanyak 2.222 kelas rusak  pada lembaga SD dan SMP.
Untuk tingkat SD, ada 1600 kelas rusak, namun yang rusak berat sebanyak 482 kelas. Sedang untuk SMP, ada sebanyak 622 kelas rusak, namun yang rusak berat sebanyak 269 ruangan.  Namun perbaikan sekolah rusak berat yang dari blockgrant sudah dikerjakan sejak Maret lalu. Sehingga perbaikan kelas yang rusak, sisanya diharapkan bisa diambilkan dari DAK dan APBN-P.  “Untuk validasi data termasuk ricek di lapangan, ada tim khusus yang ditunjuk oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan terutama untuk perbaikan sekolah rusak yang akan mendapat anggaran dari APBN-P,” jelas Edi.  Tim itu berasal dari Universitas Negeri Malang (UM) yang menurut Wahyudi, Kabid TK-SD Dinas Pendidikan Kabupaten Malang  ditunjuk oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
“Tim ini baru ada pada tahun ini. Sebelumnya tidak ada,” ujar Wahyudi. Dua pekan lalu, tim dari UM ini sudah turun ke lapangan. Hasilnya dari validasi di lapangan nanti kemudian diajukan kepada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendapat persetujuan agar anggarannya bisa turun. “Validasi data itu untuk mengetahui persentase kerusakannya,” ujar Wahyudi. Sekolah-sekolah yang memiliki ruang sekolah rusak dan mendapat alokasi perbaikan dari APBN-P akan mendapat SK dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Begitu juga sekolah yang mendapat dana perbaikan dari blockgrant. Berbeda dengan sekolah yang mendapat perbaikan dari DAK, hanya mendapat SK dari Bupati Malang.   
Dijelaskan Wahyudi, untuk kelas rusak berat yang akan mendapat DAK 2012, mulai Senin (21/5) mendatang akan  disurvei oleh pihaknya. Rencananya DAK 2012 akan menyentuh ke 220 sekolah untuk memperbaiki 764 ruang kelas rusak berat.  Kelas-kelas yang mendapat perhatian, terutama sekolah-sekolah eks SD Inpres tahun 70-an yang tersebar merata di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Malang. “Sekolah eks SD Inpres yang masih beratap seng gelombang mendapat prioritas pembangunan . Sehingga target penambahan ruang kelas baru (RKB) tidak dulu,” katanya. Penyebab utama kerusakan kelas  selain dari eks SD inpres juga disumbang buruknya kualitas bangunan sekolah meski baru berusia empat hingga lima tahun.  Wahyudi memperkirakan seluruh perbaikan ruang kelas yang rusak baru bisa tuntas pada 2014 karena dikerjakan secara bertahap. vie

Sekolah Tahun 70-an Jadi Target Perbaikan


MALANG-Sekolah-sekolah yang dibangun pada tahun 70-an akan menjadi target perbaikan. Hal ini karena sejak dibangun, sekolah yang waktu itu berbasis sekolah Inpres tidak pernah mendapat anggaran perbaikan. “Sekolah-sekolah yang dibangun pada tahun 70-an tidak pernah diperbaiki,” kata Prof Suyato PhD, Dirjen Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Rabu (16/5) usai meresmikan Stadion Bani Hasyim di Singosari, Kabupaten Malang.  Namun ia tidak memerinci secara persis jumlah sekolah rusak bangunan tahun 70-an yang harus mendapat perbaikan.
Katanya, hampir di seluruh kota/kabupaten di Indonesia, sekolah bangunan tahun 70-an ada. Menurut pria yang pernah menjabat sebagai mantan Rektor Universitas Negeri Jogjakarta ini, tahun ini, disiapkan anggaran Rp 17 triliun untuk perbaikan sekolah dari total jumlah secara nasional mencapai 173.000 ruang rusak berat. Anggaran itu berasal dari DAK (dana alokasi khusus), blockgrant dan APBN-Perubahan.  Di Kabupaten Malang sendiri, dari hasil survei Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, ada lebih dari 2000-an ruang kelas rusak yang diharapkan selesai diperbaiki hingga 2014 ini. “Nanti semua kelas rusak di Kabupaten Malang akan dibangun,” tuturnya.
 Namun menurut Suyanto, untuk 173.000 kelas rusak itu harus diselesaikan hingga akhir tahun ini, “Terbanyak sekolah rusak ada di Jawa Barat. Kemudian di Jawa Timur, kelas rusaknya lumayan,” tuturnya. Tapi gudang kelas rusak masih ada di Jawa Barat. Namun, lanjutnya, meski sekolah-sekolah yang rusak diperbaiki, bukan berarti nantinya tidak ada sekolah yang rusak lagi. “Yang rusak sedang, jadi rusak berat, Yang rusak ringan, jadi rusak sedang.  Alami saja seperti itu,” katanya. Sehingga selalu ada alokasi anggaran untuk perbaikan-perbaikan sekolah yang rusak.  Menurut Suyanto, untuk perbaikan sekolah rusak, pada tahun ini juknisnya adalah swakelola. Ia optimistis dengan model swakelola karena benar-benar dilakukan sesuai dengan anggaran yang ada. Beda dengan sistem rekanan (kontraktual) yang kadang masih di subkan.
“Kadang sudah disub-kan, masih disub-kan lagi,” jelasnya. Bahkan ia menilai, ketika anggaran di swakelolakan, sekolah bisa memperbaiki lebih banyak lagi.  Misalkan dari perbaikan kelas, bisa memperbaiki kamar mandi dll. Soal pengawasan perbaikan sekolah-sekolah rusak itu, menurut Suyanto, seluruh pihak terlibat. “Ada pemerintah daerah, polisi, BPK, BPKP, wartawan. Kalau ada penyimpangan, yang berwenangan ada inspektorat di daerah-daerah,” jelasnya. Menurutnya, sangat muskil proyek perbaikan sekolah dengan total jumlah 173.000 kelas rusak, tidak ada yang mengawasi. “Jumlahnya itu banyak lho,,” ungkapnya. Namun ketika ditanya soal laporan terkait perbaikan sekolah yang memakai DAK ke pihaknya, ia mengaku tidak ada.  Hal ini, lanjutnya, karena pihaknya  sudah menerbitkan juknisnya, seperti soal jenis kayunya dll yang harus ditaati sehingga diharapkan tidak ada pelanggaran bestek. vie     

UPT Perizinan Terpadu Bakal Jadi Badan


MALANG-UPT Perizinan Terpadu Kabupaten Malang akan menjadi Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Malang. Namun untuk menjadi itu, masih perlu waktu lagi karena raperda Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sedang dalam pembahasan di DPRD Kabupaten Malang.  “Dengan menjadi badan, maka bisa membentuk UPT-UPT di kecamatan-kecamatan sehingga bisa mempercepat pelayanan,” jelas Suaeb Hadi, Ketua Balegda DPRD Kabupaten Malang, Jumat (18/5). Saat ini, pimpinan UPT jabatannya adalah Sekretaris UPT Perizinan Terpadu dan akan akan menjadi kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Malang.
Namun jika nanti menjadi badan dan kemudian membentuk UPT sendiri untuk percepatan pelayanan di kecamatan-kecamatan otomatis maka akan ada penambahan SDM. “Itu otomatis, namun nantinya diharapkan bisa meningkatan pendapatan buat badan itu sendiri,” tuturSuaeb Hadi. Pembentukan UPT PerizinanTerpadu ada sejak 2009 lalu tujuannya agar terjadi penyederhanaan pelayanan perizinan sehingga bisa mempersingkat waktu, prosedur dan biaya. Menurut Bupati Malang, Rendra Kresna, meski ada perubahan UPT menjadi badan, eselon pejabatnya tetap. Sebelum  adanya UPT Perizinan Terpadu,  berbagai perizinan itu terserak di sejumlah SKPD Pemkab Malang. Dari 96 izin yang diselenggarakan oleh Pemkab Malang, sebanyak 18 izin telah diatur dalam perda yang dilaksanakan oleh 15 SKPD.
Saat ini, suah ada 37 perizinan yang dilimpahkan ke UPT Perizinan Terpadu dari sejumlah SKPD itu, seperti  izin usaha pertambangan eksplorasi, izin pemakaian air tanah, izin usaha peternakan, izin gangguan (HO), izin mendirikan bangunan (IMB), izin operasional rumah sakit tipe C dan D dll. “Namun dominasi perizinan terbanyak masih pada perizinan IMB. Perizinan lainnya juga ada meski tidak banyak,” ungkap Bachrudin, Kabid Pembangunan UPT Perizinan Terpadu Kabupaten Malang.  Dari data di UPT Perizinan pada 2011, pelayanan perizinan IMB untuk sebanyak 36 tower mencapai R 216.099.000. Sedang dari perumahan, jumlah perizinannya mencapai 2.975 izin dan mendapatkan Rp 1,1 miliar lebih. Sylvianita widyawati

TNI AL Gandeng Pengembang Sediakan Rumah Prajurit


MALANG-Sebanyak 40 persen dari 72.000 anggota TNI AL masih belum memiliki rumah. Hal itu menjadi pemikiran TNI AL untuk memfasilitasi rumah non dinas bagi para prajurit dan PNS-nya  dengan program PPMD (Pengadaan Perumahan Pribadi Melalui Dinas) untuk meningkatkan kesejahteraan di bidang perumahan. PPMD dilaksanakan dengan menggandeng sejumlah pengembang di berbagai daerah. Saat ini sudah terbangun lebih dari 2000 unit rumah. “Sebab rumah merupakan kebutuhan primer manusia,” jelas KSAL Laksamana TNI Soeparno usai meresmikan rumah non dinas bagi prajurit TNI AL di Perumahan Singosari Residence, Kabupaten Malang, Kamis (17/5).
Katanya, di tiap kota diusahakan ada rumah non dinas. Sebab pada awalnya seluruh anggota TNI AL berasal dari tiap kota. “Sehingga ketika mereka pensiun, mereka diberi kebebasan untuk tinggal dimana,” ujar Soeparno. Kata KSAL, mereka bisa tinggal di Malang, Surabaya atau Gresik.  Di Perumahan Singhasari Residence, untuk sementara ini ada 136 unit yang akan ditempati dan tersebar di sejumlah blok di perumahan itu. “Sementara masih 136 orang, nanti juga bertambah,” tutur KSAL.  Usai peresmian, KSAL ditemani para pejabat TNI AL dan Bupati Malang, Rendra Kresna diantar oleh David Santoso, Direktur Utama perumahan itu melihat rumah prajurit TNI AL di blok F. Ia nampak puas dengan rumah yang sudah jadi itu.
Bersama rombongan, KSAL sempat masuk ke dalam rumah prajurit TNI AL dan menanyakan asal kesatuan penghuninya. “Wah, yang  disini banyak dari Gedangan, Sidoarjo ya?  Punya rumah di Malang biar segar…,” komentar KSAL kepara penghuni rumah. Pengadaan rumah non dinas itu, TNI AL bekerja sama dengan pengembang. Untuk Kabupaten Malang menggandeng PT Intelegensia Grahatama.  Selain dengan Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dna Perumahan (YKPP) Kementrian Pertahanan RI dan BTN. Menurut KSAL, agar tidak memberatkan anggotanya, antara lain ada bantuan uang muka dari YKPP sehingga angsuran per bulannya dapat terjangkau.
Perumahan bagi prajurit TNI AL dan PNS TNI AL berupa tipe 36/84. Menurut KSAL, kebutuhan akan rumah akan terus bertambah karena akan selalu ada anggota TNI AL yang baru dan kemudian menikah serta membutuhkan rumah. Bupati Malang, Rendra Kresna menyambut baik program perumahan itu di wilayah Kabupaten Malang. Sebab di 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Malang sudah dijadikan lahan pengembangan perumahan.  Namun di perumahan Singhasari Residence tak hanya dihuni anggota TNI AL, tapi juga masyarakat umum. Apalagi luas lahan perumahan itu mencapai 150 hektare. vie


Enam Kecamatan Dapat Drop Alat E KTP Tanpa Server


MALANG-Ternyata kedatangan  peralatan untuk memproses E-KTP yang didrop ke enam kecamatan yaitu Lawang, Pakis, Jabung, Tumpang, Poncokusumo dan Wajak pada pekan lalu tidak disertai dengan server.  Karena alatnya tidak lengkap saat diterima, maka pihak kecamatan tidak bisa mengoperasikannya.  “Saya juga tidak tahu kapan servernya datang,” ujar Purnadi, Kadispenduk dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, Kamis (17/5). Padahal kedatangan peralatan itu diharapkan bisa mempercepat pelaksanaan E KTP di Kabupaten Malang.
Sebab saat ini, baru dua kecamatan yang melakukan pengoperasian E KTP yaitu Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Singosari. Kecamatan Karangploso memulai langkah awal pelaksaaan E KTP pada 9 Mei lalu. Sedang Kecamatan Singosari dimulai sejak Senin (14/5). Karena itu Purnadi menjadi agak pesimistis bisa memenuhi target pelaksanaan E KTP hingga akhir tahun ini jika tidak didukung oleh kecepatan kedatangan peralatannya. Sementara itu, rencana kedatangan peralatan  memproses E KTP  untuk 13 kecamatan lainnya yang diharapkan segera datang, ternyata juga masih belum ada kabarnya lagi.
“Makanya pada April lalu kita mengirim surat permintaan meminjam 71 set alat proses E KTP itu tujuannya agar bisa mempercepat prosesnya. Tapi permintaan itu masih belum ada jawabannya,”  katanya. Surat permintaan itu ditujukan kepada Kementrian Dalam Negeri dan Gubernur Jawa Timur.   Dengan jumlah waiib E KTP mencapai 2,2 juta orang, menjadi tantangan sendiri bagi Kabupaten Malang. Apalagi mengingat luasnya wilayah Kabupaten Malang yang memiliki 33 kecamatan dengan 378 desa dan 12 kelurahan.  Menurut Purnadi, jika sampai akhir Mei ini tidak ada kejelasan soal drop peralatan E KTP,  maka skedul yang sudah ia buat bisa menjadi berantakan.
“Saya khawatir nanti drop alat-alatnya terlalu mepet, misalkan datang Juli atau Agustus. Itu nanti akan mepet dengan berakhirnya pelaksanaan E KTP,” ujarnya.  Sehingga dipastikan akan menambah jumlah operator agar bisa memenuhi target. “Untuk menambah operator berarti kan harus ada bimbingan teknik (bimtek) lagi,” jelasnya. Itu berarti menambah anggaran juga. Saat ini, dengan satu set alat pengoperasian E KTP, dioperatori oleh dua orang. Sehingga ketika tiap kecamatan didrop dua set alat, maka ada empat operator.  Seluruh operator E KTP saat ini sudah melaksanakan bimtek namun masih belum diimbangi dengan kecepatan drop alat ke Kabupaten Malang. vie  

Senin, 14 Mei 2012

Bupati Akhir Copot Sugiana Sebagai Kasek



MALANG-Akhirnya Sugiana,Kepala SMPN 2 Lawang dibebaskan dari tugas tambahannya sebagai kepala sekolah secara resmi pada Jumat (11/5). Sehingga ia dikembalikan fungsinya menjadi guru biasa di sekolah itu. Hal itu karena pria yang pernah menjabat selama tujuh tahun sebagai kepala SMPN 1 Kromengan diduga membawa uang tabungan siswa untuk pelesir ke Bali sebesar Rp 128.960.000. “Sementara pak Sugiana jadi guru biasa di sekolah yang sama di Lawang,” ujar Rendra Kresna, Bupati Malang, Jumat (11/5). Hal itu dijelaskan setelah ia mengukuhkan para guru yang diberi tugas tambahan seabgai kepala SMAN, SMPN, SDN dan TK Negeri.
 Ia menyatakan pencopotan jabatan itu memang karena kasus yang membelitnya itu. “Meski sudah tidak menjabat jadi kasek lagi, tapi proses Sugiana di Inspektorat Kabupaten Malang tetap berlangsung karena belum selesaik,” ujar Rendra.  Ia hanya berharap, tabungan siswa dikembali. “Ya, mudah-mudahan anak-anak (siswa)  tidak melaporkannya karena masalah penggelapan. Itu berat lho,” katanya.  Terpisah, Didik Budi Mulyo, Inspektur Kabupaten Malang menyatakan meski Sugiana sudah dipanggil Inspektorat, namun hingga Jumat (11/5), ia belum juga pernah sekalipun memenuhi panggilan itu.  Guru yang tinggal di Lawang ini sudah dua kali dipanggil tapi mangkir.
“Jika tiga kali tidak datang lagi, maka kami akan mem BAP-nya sesuai dengan kondisi apa adanya dan melaporkan hasilnya ke bupati. Selanjutnya itu menjadi tugas penyidik,” tutur Didik. Sementara terkait pencopotan Sugiana sebagai kasek,menurut Didik karena jabatan kepala sekolah bukan jabatan struktural. “Jabatan kasek itu hanyalah tugas tambahan yang diberikan kepada guru,” papar Didik. Sehingga guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah bisa sewaktu-waktu dicopot jika kinerjanya kurang bagus.  Pencopotan jabatan itu merupakan kewenangan dari pejabat pembina kepegawaian (bupati) setelah dievaluasi oleh baperjakat.  “Sedang kami tetap memprosesnya karena itu Sugiana merupakan PNS,” tambah Didik. 
Karena belum pernah  Sugiana datang ke inspektorat, ia juga tidak tahu apakah uang tabungan para siswa yang diduga dibawanya masih ada atau tidak. “Harusnya ia beritikat baik mengembalikan, misalkan dengan mencicil,” komentar Didik. Satu kasek lainnya yang dicopot adalah Kepala SMPN 2 Donomulyo, Mukri karena kasus asusila. Namun  Mukri sudah dua kali memenuhi panggilan Inspektorat Kabupaten Malang dan dinilai ada itikad baiknya.  Ia memperkirakan, dua kasus yang membelit mantan kepala sekolah itu bisa diselesaikan pada pekan depan.  “Yang saya copot hanya dua kasek. Kalau guru-guru lainnya yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah pada hari ini sebagian besar malah promosi,”  tegas Rendra.
Dari kegiatan itu, ada tujuh kepala SMAN yang dimutasi, kepala SMPN sebanyak 22 orang, SDN sebanyak 118 orang dan TK Negeri sebanyak dua orang. Total jumlahnya sebanyak 149 orang. “Sehingga seluruh sekolah negeri sudah ada kepala sekolahnya. Apalagi sebentar lagi kan kelulusan sekolah. Harus ada yang bertanggungjawab menandatangani ijazah,” ujar Rendra.  Giliran mutasi berikutnya adalah mengisi sejumlah jabatan yang kosong di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, terutama di UPTD Dindik di kecamatan-kecamatan. “Mungkin akan saya lakukan pada awal Juni nanti,” urainya. Ada Kepala UPTD Dindik yang dipindah karena terbelit kasus. vie


Tambah Penyertaan Modal ke Bank Jatim Rp 27,5 M


MALANG-Penyertaan modal Pemkab Malang ke Bank Jatim akan makin besar. Sebab pada tahun akan ditambah lagi sebesar Rp 27,5 miliar. Anggaran itu telah disiapkan pada APBD 2012. "Untuk penyertaan modal itu akan dibahas dalam perubahan perda Kabupaten Malang No 15 Tahun 2008," jelas Suaeb Hadi, Ketua Balegda DPRD Kabupaten Malang, Jumat siang sebelum rapat paripurna raperda di gedung dewan di Kepanjen. Sebelum penyertaan modal terbaru sebesar Rp 27,5 miliar pada tahun ini.
“Untuk penyertaan modal ini, diperlukan perubahan perda Kabupaten Malang no 15/2008 tentang penyertaan modal pada PT BPD Jatim,” ujar Suaeb Hadi, Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD Kabupaten Malang sebelum rapat paripurna raperda, Jumat (11/5). Penyertaan modal Pemkab Malang ke Bank Jatim sudah dilakukan sejak 2008 yang kemudian menghasilkan kontribusi PAD. Pada 2008 sebesar Rp 10.909.000. Kemudian pada 2009 sebanyak Rp 12.152.000. Sedang pada 2010 mencapai Rp 12.153.000. Kemudian pada 2011 sebanyak Rp 17.153.000.
Dari investasi penyertaan modal itu, Pemkab Malang sudah mendapatkan kontribusi PAD sebanyak Rp 8.884.170.994.541 selama 2008-2011. Rencana penambahan modal ke Bank Jatim itu untuk membeli IPO (initial public offering)/penawaran saham perdana Bank Jatim yang rencananya akan diadakan pada tahun ini. Selain revisi perda mengenai  penambahan modal ini, program legislasi daerah (proglegda) juga membahas  18 raperda  berupa raperda inisiatif dewan dan eksekutif. Raperda itu antara lain mengenai perubahan perda mengenai organisasi perangkat daerah (OPD) dan raperda pengendalian menara telekomunikasi. vie

Jelang Pendaerahan PBB, DPPKA Tambah Bidang


MALANG-DPPKA (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset ) Kabupaten Malang akan menambah satu bidang lagi, yaitu PBB. Hal ini menjelang diberlakukannya pendaerahan PBB dengan adanya regulasi UU No 28/2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah PBB yang akan menjadi pajak daerah .  “Berdasarkan PP 41/2007 tentang organisasi perangkat daerah (OPD), SKPD boleh membentuk lebih dari empat bidang. Karena itu DPPKA akan ditambahi bidang PBB,” jelas Rendra Kresna, Bupati Malang, Minggu (13/5). Untuk mengarah ke sana, saat ini akan dibahas revisi perdanya yaitu No 1/2008 tentang OPD sebagai program legislasi daerah (prolegda) di DPRD Kabupaten Malang.
Nantinya, dengan adanya bidang PBB, maka Pemkab Malang akan mengisi jabatan kabid, kasi-kasi dan staf.  “Karena kurang pegawai, otomatis ya nambah tenaga honorer. Bagaimana lagi?” ujar Rendra.  Dengan adanya pendaerahan PBB menjadi potensi PAD bagi pemerintah daerah. Namun untuk itu harus sudah disiapkan instrumen penunjangnya, seperti SDM, sistem, payung hukum dll  karena selama ini PBB ditangani oleh KPP (Kantor Pelayanan Pajak).  Menurut Rendra, untuk tenaga pemungut pajak, pihaknya akan mengerahkan pada camat, kepala desa. Karena itu, pada tahun anggaran ini, para kepala desa akan diberi sepeda motor yang bisa dipakai untuk operasional pemungutan PBB.
Menurut Rendra, jika pada pengalihan nanti hasilnya baik, maka akan berdampak pada PAD Kabupaten Malang. Untuk itu ia meminta kepada para kades dan lurah untuk berkoordinasi dengan para camat melakukan sosialisasi serta melakukan koreksi terhadap seluruh SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) yang diterima agar disesuaikan dengan kondisi riil data subyek dan objek pajak di lapangan, yaitu mengenai luas bumi dan bangunannya. Sebab salah satu permasalahan tidak terbayarkan PBB adalah tidak sesuainya data subyek dan ojek pajak sehingga terjadi penolakan wajib pajak untuk membayar pajak.

”Pendaerahan PBB memang harus ditangani khusus dan membutuhkan banyak staf. Jumlahnya setidaknya mendekati standar jumlah pegawai di KPP,” tutur Suaeb Hadi, Ketua Balegda DPRD Kabupaten Malang. Sementara itu, pemungutan PBB di Kabupaten Malang dalam kurun waktu tiga tahun terakhir selalu melebihi target. Sesuai data di DPPKA (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset) Kabupaten Malang,  pada 2009 target perolehan PBB sebesar Rp 31.238.735.000 namun bisa merealisasikan mencapai Rp 38.114.620.636 atau 122,01 persen. Sementara pada tahun 2010, targetnya Rp 33.519.019.000 bisa direalisasikan sebesar Rp 41.682.925.772 atau 124,36 persen.
Kemudian pada 2011, targetnya Rp 34.795.858.500, bisa merealisasikan sebesar Rp 44.307.200.609 atau 127,33 persen. Sementara pokok penetapan PBB pada tahun ini mencapai Rp 50.916.152.202 dari 1.327.534 objek pajak  Sehingga terjadi kenaikkan target mencapai Rp 1,9 miliar pada tahun ini dibanding pada 2011. Selain rencana menambah bidang PBB di DPPKA, UPT Perizinan Terpadu Kabupaten Malang juga akan menjadi Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Malang.  vie

Kamis, 10 Mei 2012

Isdyanto, Jajal E KTP Pertama di Kabupaten Malang


MALANG-Isdiyanto, Kepala Desa Girimoyo menjadi orang pertama yang menjajal pelaksanaan E KTP di Kabupaten Malang yang dimulai dari Kecamatan Karangploso, Rabu (9/5).  Selanjutnya bersama dengan para warga dari Dusun Karangploso, Desa Girimoyo yang sudah mendapatkan undangan, satu persatu  mendatangi operator di salah satu ruangan di kantor Kecamatan Karangploso untuk difoto, dicetak sidik jarinya dan difoto iris matanya.  Menurut Suroto, Camat Karangploso, karena pihaknya sudah mendapatkan dua set alat E KTP dan para operator juga sudah mendapat bimbingan teknik, ia mulai melaksanakan E KTP di wilayahnya.
“Pelaksanaan awal E KTP di Kabupaten Malang diadakan di Kecamatan Karangploso,” ujar Suroto, mantan Kabag Humas Pemkab Malang ini. Ia telah membagi jadwal untuk warganya. Setelah Desa Girimoyo dituntaskan, maka ia akan membawa peralatan ini ke desa lain d wilayahnya. Dikatakan Isdiyanto, jumlah wajib KTP di Desa Girimoyo mencapai 5.130 orang. “Kalau yang belum datang, saya umumnya lewat corong mushola,” tutur kades.
Menurut Purnadi, Kadispenduk dan Catatan Sipil Kabupaten Malang yang melihat pelaksanaan E KTP di kantor Kecamatan Karangploso, setelah alat digeser ke desa, maka sistemnya offline. Baru pada malam harinya, proses dari desa itu di onlinekan ke pusat lewat kantor kecamatan.
Kata Suroto, sambil uji coba alat, per alat dijadwalkan untuk 15 orang wajib KTP.  Sehingga dengan dua set alat yang ada, per jam untuk 30 orang. Tapi katanya, peningkatan pelayanan akan dilakukan agar jumlah wajib KTP yang bisa dilayani makin banyak. Sebab, jika tidak ada koreksi nama, biasanya satu orang cukup memakan waktu tiga menit untuk pelaksanaan E KTP. Jumlah wajib KTP di Kecamatan Karangploso mencapai 65.223 orang. Ditambahkan Purnadi, dalam minggu ini peralatan E KTP akan didrop ke enam kecamatan lainnya yaitu Lawang, Tumpang, Pakis, Jabung, Poncokusumo dan Wajak. Pengirimnya adalah Quandra, konsorsium yang ditunjuk oleh Kementrian Dalam Negeri untuk pengadaan dan pendistribusian alat E KTP.
Kemudian akan didrop lagi peralatan E KTP untuk 13 kecamatan lainnya. Purnadi meminta agar kecamatan yang sudah mendapat peralatan untuk segera melaksanakannya dengan cara menjadwalkan alokasi waktunya. Ditambahkan Purnadi, pihaknya pada April lalu juga sudah mengirim surat kepada Kementrian Dalam Negeri dan Gubernur Jawa Timur untuk meminta pinjaman 71 set peralatan proses E KTP. Tujuannya agar kecamatan yang padat penduduknya bisa ditambahi alatnya. Saat ini, tiap kecamatan masih didrop dua set alat. “Kalau kecamatan yang penduduknya tidak terlalu banyak, mungkin cukup dua set saja,” tutur Purnadi. Dengan 33 kecamatan, jumlah wajib E KTP di Kabupaten Malang mencapai 2,2 juta orang yang maksimal akan dituntaskan hingga akhir tahun ini. vie

PNS Biasa Lirik Jabatan Sekretaris Desa


MALANG-Masih banyaknya jabatan sekretaris desa (sekdes) yang kosong menjadi peluang sendiri bagi PNS Pemkab Malang.  Apalagi bagi PNS yang tidak memiliki jabatan. Karena itu banyak yang mendaftarkan diri untuk menjadi sekdes. “Umumnya yang tertarik adalah PNS staf administrasi biasa,” jelas Dwi Ilham, Kabag Tata Pemerintahan Desa Pemkab Malang, Rabu (9/5). Hasilnya, sudah ada 28 PNS Pemkab Malang yang telah mendapat SK dari Bupati Malang untuk menjadi sekdes. Sementara yang mendaftarkan ada sebanyak 30 orang. “Satu orang gugur karena golongannya kurang. Untuk jadi sekdes, minimal golongannya adalah 2A. Sementara yang gagal itu, golongan 1C,” jelas mantan Camat Ngajum ini.
Sedang satu orang yang gagal adalah karena ada dua orang yang mengincar jabatan sekdes Kebon Agung, Kecamatan Pakisaji. Tapi akhirnya oleh kades setempat dipilih salah satu. Sehingga seorang lainnya harus gugur. Dengan sudah ditempatinya jabatan 28 sekdes, maka kekurangan sekdes PNS tinggal 101 orang. Tapi menurut Dwi Ilham, kekosongan itu bisa terus bertambah karena ada sekdes yang akan memasuki masa pensiun dalam waktu dekat ini. Ia mencontohkan sekdes Taman Satrian, Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang. Katanya, sekdes ini ketika diangkat menjadi PNS saat batas usia maksimal saat itu yaitu usia 51 tahun.
Pada 2009 lalu, dari jumlah desa di Kabupaten Malang sebanyak 378 desa, ada 252 sekdes yang diangkat dalam sebagai PNS. Sisanya, 126 desa belum ada sekdes yang diangkat untuk ditempatkan di desa itu.  Jumlahnya makin bertambah karena ada yang meninggal dunia. Meski tanpa sekdes tidak terlalu  mengganggu pelayanan di desa, tapi membuat tugas kepala desa makin berat.  BKD Kabupaten Malang sendiri kesulitan mencari PNS yang mau ditempatkan di desa yang kekurangan sekdes. Sebab menjadi sekdes sangat berat karena dia harus selalu ada di desa itu. PNS yang dengan keinginannya sendiri minta jadi sekdes biasanya harus mendapat persetujuan dari kades setempat. Sylvianita widyawati

Rabu, 09 Mei 2012

Kopwan Berkembang Digerojok Modal Rp 25 Juta


MALANG-Koperasi wanita (kopwan) yang bisa berkembang dengan baik dengan modal yang dimilikinya, bakal ditambah permodalannya. Hal ini karena ada kuota tambahan dari Pemprov Jatim buat kopwan. “Tahun ini, ada kuota tambahan modalnya untuk Kabupaten Malang untuk 46 koperasi,” jelas Bambang Sumantri, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang, Senin (7/5). Per koperasi yang akan mendapat tambahan modal diberi Rp 25 juta. Sementara jumlah kopwan mencapai 340 buah. Untuk itu, ada tim independen dari sebuah PTN di Kota Malang yang akan melihat kelayakan koperasi yang bisa mendapatkan tambahan modal itu.
Tim ini sedang berjalan dan memiliki kriteria sendiri tentang kopwan yang akan mendapat tambahan modal itu. “Kalau timnya independen kan lebih objektif dan dievaluasi,” tutur mantan Kepala Bakesbang dan Pol Kabupaten Malang ini. Menurutnya, dari hasil pemantauan ke koperasi-koperasi, secara umum, mereka berkembang dengan baik. “Bahkan ada aset yang meningkat seperti di koperasi di Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso,” ujar Bambang. Begitu juga koperasi yang ada di Kecamatan Pagak. Hal ini karena penyaluran kredit dari kopwan memang ke usaha ekonomi produktif sehingga benar-benar dibuat untuk pengembangan usaha debiturnya.
Kopwan, lanjut Bambang, bergerak sebagai koperasi serba usaha (KSU) yang memberikan kreditnya kepada usaha mikro seperti ke penjual sayur keliling, penjual bakso dll dengan nilai kredit antara Rp 500.000-Rp 1 juta. Sementara dari Pemkab Malang, dari APBD dengan memberikan bantuan pendampingan untuk penguatan lembaga dan bimtek. “Kalau mereka perlu permodalan lagi, kami bisa memfasilitasi misalkan dengan mendapatkan tambahan kredit dari bank,” ujarnya. vie 

Ingin Plesir ke Bali, Uang Dibawa Mantan Kasek


MALANG-Ratusan siswa kelas 9 SMPN 1 Kromengan, Kabupaten Malang melakukan aksi ke DPRD Kabupaten Malang di Kepanjen, Selasa (8/5).. Tujuan mereka ke gedung dewan dengan menumpang dua truk dan masih  mengenakan seragam sekolah putih biru adalah mengadukan nasib uang tabungan rekreasi mereka sebesar Rp 128.960.000 yang dibawa oleh Sugiana, mantan kepala SMPN 1 Kromengan.  Mereka ingin uang itu kembali dan bisa rekreasi ke Bali. Mereka juga minta agar Sugiana diberi sanksi. Setiap bulannya, siswa menabung Rp 15.000. Uang sebanyak itu, rinciannya adalah uang siswa kelas 9 sekarang saat dipungut ketika mereka duduk di kelas 7 dan 8. Serta uang siswa kelas 8 sekarang, dimana saat mereka duduk di kelas 7, mereka telah mencicil uang tabungan rekreasi.
Sugiana sendiri sudah dipindah sebagai Kepala SMPN 2 Lawang sejak tahun lalu.  Sebelumnya pekan lalu mereka sudah mengadukan masalah ini ke Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, namun tidak ada hasilnya.  Mereka berharap dengan ‘wadul’ ke dewan, uang tabungan rekreasi mereka kembali dan bisa pergi ke Bali sebelum pengumuman ujian nasional (unas) SMP pada 2 Juni lalu. “Kami berharap tanggal 15 Mei ini, uang itu sudah kembali.  Sebab setelah ini, kami juga sudah sibuk mencari SMA,” tutur Ainur Rosa, salah satu perwakilan siswa usai diterima anggota Komisi B di ruang serba guna.  10 Orang siswa dan dua pendamping sekolah diterima oleh para anggota Komisi B yaitu Dwi Hari Cahyono, Bambang Win dan Sutoko Bisri.
Apit Sapto Usodo,  humas SMPN 1 Kromengan yang mendampingi para siswa menyatakan pihak sekolah sudah berupaya menagihkan kepada mantan kasek. Tapi yang didapat adalah janji-janji.  Mengutip hasil keluhan siswa dan pihak sekolah kepada Komisi B,  Sugiana juga sudah membuat surat pernyataan tertulis bermaterai Rp 6.000 yang dibuat di Lawang, rumah tinggalnya,  pada 5 Maret 2012 yang menyatakan bahwa  ia akan menstranfer uang senilai Rp 128.960.000. Uang itu akan ditransfer ke rekening Hariyanto,  Ketua Komite Sekolah SMPN 1 Kromengan pada 19 Maret 2012. Tapi hingga kini, uang itu tidak juga dikirimkan. Termasuk janji akan mengembalikan ke sekolah pada Jumat pekan lalu.  Akhirnya siswa mengadukan hal itu ke Dindik Kabupaten Malang dan kemudian mengadu lagi ke DPRD Kabupaten Malang.
 “Sekolah juga sudah berupaya menagihkan sejak September 2011 lalu,” kata Apit. Masalahnya, uang itu dikelola pribadi oleh mantan kasek. Apit dalam kesempatan itu bahkan sempat menangis mengingat ada siswanya yang harus ‘banting tulang’ dengan mencuci mobil agar bisa ikut rekreasi bersama ke Bali. Rencana tur ke Bali waktu itu akan dilaksanakan pada Februari 2012 atau sebelum unas.  Didik Budi Mulyono, Inspektur Kabupaten Malang menyatakan sudah memeriksa Sudiana pada Senin (7/5).
“Prosesnya pemeriksaannya belum selesai. Keputusan akhirnya tetap pada bupati ,” kata Didik dikonfirmasi terpisah. Menurutnya, dari berbagai bukti yang ada, Sugiana memang mengakui uang tersebut ada padanya. Selain soal uang siswa, Inspektorat juga  meminta keterangan soal pungutan insidentil kepada para siswa untuk pengadaan lahan senilai Rp 60 juta. Sugiana belum bisa dihubungi untuk dikonfirmasi. Begitu juga ponsel  Pudianto, Kabid Sekolah Menengah Dindik Kabupaten Malang. Yang jelas, Bupati Malang sudah memastikan akan mencopot dua kasek bermasalah yang kini sedang ditangani oleh Inspektorat Kabupaten Malang.
Dua kasek itu adalah Sugiana, Kepala SMPN 2 Lawang dan seorang kepala sekolah di Kecamatan Donomulyo karena kasus asusila. Mereka akan dicopot dari jabatan itu tanpa harus menunggu selesainya  proses BAP di Inspektorat Kabupaten Malang.  “Secepatnya  jabatan dua kasek akan saya copot. Saya sudah minta Baperjakat untuk mengganti dua kepala sekolah itu,” tegas Rendra Kresna ditemui di Pringgitan.  Katanya, perbuatan Sugiana mempermalukan korps guru. Menurut bupati,  meski Sugiana  akan mengembalikan uang siswa itu, tapi dirinya akan tetap memberikan sanksi kepadanya.  Para siswa sendiri berharap ada penyelesaian kekeluargaan karena ingin uang itu kembali untuk rekreasi. vie     

Tarif Parkir Naik, Truk Enggan Bayar Rp 3000


MALANG-Kenaikkan tarif parkir di Kabupaten Malang yang diatur dalam perda No 10 tahun 2010 tentang jasa umum memberi kendala sendiri bagi Dishubkominfo Kabupaten Malang. Hal ini karena tarif parkir untuk truk Rp 3000 nyaris tidak pernah bisa dipenuhi.  Sebelumnya, masalah pengelolaan parkir diatur dalam perda no 3/2006. "Truk hanya mau lembayar tarif Rp 2000," jelas M Darwis, Kabid Moda Transportasi Dishubkominfo Kabupaten Malang, Sabtu. Pemicunya karena kenaikkannya mungkin dirasa berat oleh para sopir truk. Sebab sebelumnya mereka hanya membayar Rp 1500. Hal itu berlaku juga bagi tru tronton yang sebelumnya hanya  membayar  Rp 2000.
“Pemberlakuan perda itu, untuk jenis kendaraan di atas 3500 kg JBB (jumlah beban yang diperbolehkan) memang mengalami kenaikkan menjadi Rp 3.000 untuk sekali parkir,” tandas Darwis. Namun dengan pemberlakuan perda baru, mereka harus membayar dua kali lipat. Namun untuk jenis kendaraan lain tidak ada masalah. Darwis mencontohkan untuk kendaraan roda dua yang sebelumnya hanya Rp 500 menjadi Rp 1000. Sedang mobil sedang, sebelumnya hanya Rp 1000 menjadi Rp 1500. “Karena  itu, kami masih akan terus sosialisasikan kenaikan tarif parkir ini ke masyarakat seperti lewat juru parkir dan spanduk-spanduk di jalan,” ungkap Darwis.
Menurutnya, meski  ada kendala, namun dirinya masih  optimistis bahwa pencampaian target parkir pada tahun ini akan tercapai. Hal ini bisa dilihat dari perkembangan hasil tiap mingguannya yang selalu baik. Oleh Pemkab Malang,  Dishubkominfo ditarget memperoleh pendapatan dari parkir sebesar Rp 1.350.200.000 pada tahun ini. Tapi hingga April lalu sudah mendapatkan Rp 430 juta. Target perolehan parkir selalu ditingkatkan setiap tahunnya oleh Pemkab Malang sebagai pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh dari sejumlah titik parkir yang tersebar di Kabupaten Malang. vie

Soal Pasar Kepanjen, Bupati Mengalah



MALANG-Jika wacana menjadikan Pasar Kepanjen menjadi calon taman kota tidak diinginkan oleh pedagang, Bupati Malang, Rendra Kresna menyatakan tidak akan memaksakan dir dan akan memindahkan rencana calon taman kota itu ke lokasi lain. Sebab tujuannya menjadi pasar seluas satu hektare itu hanya untuk memperindah pusat Kota Kepanjen.  “Saya akan konsentrasi mengembangkan Pasar Sumedang saja jika memang tidak diinginkan,” kata Rendra Kresna ditemui usai mengikuti kegiatan harlah GP Ansor ke 78 di Lapangan Pakisaji, Kabupaten Malang, Minggu (6/5).  Katanya, Pasar Sumedang juga perlu dibenahi karena pasar itu kondisinya memprihatinkan dan kotor.
Di Pasar Sumedang, luasan lahannya tiga kali lipat dari Pasar Kepanjen. Dengan rencana anggaran cukup besar, ia ingin di pasar itu nanti akan dipisahkan antara pasar kering dan pasar basah.  “Yang penting lagi, pedagang seharusnya juga tidak perlu khawatir mengeluarkan uang jika pindah ke Pasar Sumedang karena semua biaya ditanggung oleh Pemkab Mal`ng,” papar Rendra. Pedagang tidak diberi beban apa-apa karena untuk membayar retribusi pasar saja sudah berat.  Namun ia belum menyebut lokasi pengganti calon taman kota. Namun, lanjut Rendra, yang sudah pasti adalah taman kota/alun-alun di sekitar office block di Kepanjen dan diberikan jalan koneksi sehingga bisa menjadi jalan penghubung antar kantor-kantor SKPD yang sudah ada.
 “Kalau yang di kawasan office block memang sudah ada master plannya,” ujar Rendra. Calon taman kota lainnya adalah di kawasan jalibar Kepanjen, di belakang Terminal Talangagung dan mempercantik taman lalu lintas di area Stadion Kanjuruhan Kepanjen. Sedang Miskari, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Malang mengharapkan adanya kajian yang mendalam terkait dengan rencana itu. “Seluruh stake holder di Kepanjen harus diajak bicara karena masalah itu tidak hanya menjadi domain pemerintah jika pembangunan kota untuk kemaslahatan masyarakat dan menjadi kebaikan semua pihak,” papar  Miskari.  Menurutnya, dengan keluarnya PP 18/2008 yang menjadikan Kecamatan Kepanjen sebagai ibukota Kabupaten Malang juga harus disertai perencanan yang matang, termasuk mana yang digeser, mana yang dibenahi.
“Tapi kalau masalah itu hanya sebatas wacana dari kepala daerah sebagai bentuk tanggung jawab untuk memperindah Kota Kepanjen, tidak masalah,” kata politisi dari PKB ini. Tapi, lanjutnya, kalau harus dilaksanakan, ya nanti dulu. “Semua  harus duduk bersama seluruh unsur masyarakat Kepanjen agar bisa sevisi,” urainya. Selain itu, rencana itu juga belum secara resmi disampaikan ke dewan.  “Jika pasar yang dipindahkan, berarti tidak ada manfaat memecah arts lalin di Kepanjen dengan membangunkan jalan lintas barar (jalibar) dan rencana jalan lintar timur (jalitim) yang diasumsikan karena ada Pasar Kepanjen,” ungkapnya.  Ia lebih mengharapkan hasil retribusi dari pasar-pasar tradisional yang pertahun mencapai Rp 4 miliar lebih diarahkan kepada pembenahan kondisi pasar.
 Hadi Mustofa, Ketua P3KM (Persatuan Pedagang Pasar Kabupaten Malang) menyatakan jika memang berencana mengembangkan Pasar Sumedang, ia berharap di Pasar Kepanjen ada penataan. “Sebab di luar pasar juga banyak luberan pedagang yang mungkin bisa dialihkan ke Pasar Sumedang. Penataan di bagian dalam pasar juga perlu agar menjadi pasar yang sehat,” kata Hadi Mustofa. Untuk mengimplentasikan  penataan Pasar Kepanjen, perlu kerjasama antar SKPD terkait dan tidak mengedepankan ego sektoral masing-masing SKPD. Ia berharap, jika Pemkab Malang konsentrasi mengembangkan Pasar Sumedang, nantinya juga harus dijaga penataannya agar tidak menjadi pasar kumuh. vie

Ingin Pensiun Usia 60 Tahun, Boleh Jadi Fungsional


MALANG-Pejabat struktural diperbolehkan menjadi fungsional. Dengan menjadi tenaga fungsional, mereka juga bisa pensiun hingga usia 60 tahun.  Tapi untuk menjadi fungsional juga tidak sembarangan orang karena hanya terbuka untuk  mereka yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan, pendidikan dan penyuluhan.  “Daripada mereka pensiun, kan sayang kemampuannya. Apalagi kita kekurangan PNS,” jelas Rendra Kresna, Bupati Malang, Senin (7/5). Dengan adanya moratorium PNS sekitar dua tahun terakhir ini, pemerintah daerah tidak bisa menambah pegawainya. Sementara tiap tahunnya, di Pemkab Malang ada sebanyak 500-600 PNS yang pensiun.
Di satu sisi, sekarang ini  Kementrian PAN dan Reformasi Birokrasi sedang menuntaskan masalah banyaknya tenaga honorer di pemerintah daerah. Dimana akhirnya sudah terpilih tenaga honorer kategori satu (K1) dan sedang diverifikasi untuk tenaga honorer K2 yang rencananya akan diuji lagi agar bisa menjadi CPNS. Menurut bupati, jika ada pengajuan itu, terutama pada tiga bidang tersebut, ia akan mengizinkan. Namun risikonya adalah atasannya adalah juniornya. Pejabat struktural Pemkab Malang yang baru mengajukan menjadi fungsional antara lain dr M Fauzi, Asisten II bidang ekonomi dan pembangunan yang resmi menjadi dokter fungsional di RSUD Lawang. Padahal jabatan barunya itu baru disandangnya beberapa bulan.
“Saya mengajukan permohonan ke bupati dan ternyata diiizinkan. Saya akan bekerja di bagian poli umum di RSUD Lawang,” tutur dr M Fauzi,  mantan Kadinkes Kabupaten Malang dan Kepala BKB Kabupaten Malang ketika bertemu di lobi gedung Setda Kabupaten Malang. Harusnya ia pensiun pada tahun depan. Dengan menjadi fungsional, ia bisa menjalankan pekerjaannya sebagai dokter hingga usia 60 tahun. Apalagi RSUD baru itu juga masih butuh tenaga medis. Fauzi resmi meninggalkan jabatan sebagai asisten mulai Senin (7/5).  Harusnya ia pensiun sebagai PNS pada tahun depan. Dengan menjadi fungsional, ia bisa terus menggeluti bidang medis yang ditekuni sejak awal kariernya hingga usia 60 tahun.
Sebelumnya, seorang  mantan kabid di Dinkes Kabupaten Malang juga menjadi fungsional  dokter di poli Pemkab Malang.  Kata bupati, ia sudah menerima pengajuan dari dr Fauzi sekitar dua bulan lalu. Kemudian izin darinya turun sekitar sebulan lalu. “Setelah ditinggalkan, jabatannya kosong. Dirangkap pak Sekda. Nanti ya diisi lagi. Yang senior ada yang masuk. Tapi ya ada rotasi lagi,” tutur bupati.  Jumlah PNS Pemkab Malang terbanyak berada di sektor pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan data di BKD Kabupaten Malang, jumlah PNS yang berusia lebih dari 51 tahun sebanyak 5.958 orang. Sementara usia 41 tahun-51 tahun sebanyak 5.102 orang. Sedang usia 31 tahun hingga 40 tahun sebanyak 984 orang. Usia 21 tahun -30 tahun sebanyak 452 orang.  vie
   

Minggu, 06 Mei 2012

Pasar Kepanjen Akan Jadi Taman Kota


MALANG-Pemkab Malang berencana menjadikan Pasar Kepanjen yan g berada di Jl A Yani Kepanjen untuk menjadi taman kota. Namun sebelum dijadikan taman kota, Pemkab Malang akan memperbaiki lagi dulu Pasar Sumedang di Jl Sumedang, Kepanjen.  Sehingga seluruh pedagang di Pasar Kepanjen bisa bergabung dengan di Pasar Sumedang. Luas Pasar Kepanjen mencapai satu hektare sehingga sangat representatif dijadikan taman kota. Apalagi di kanan kiri dan bagian belakang pasar sudah ada jalan. “Tapi pembangunan Pasar Sumedang masih menunggu diselesaikannya dulu Pasar Tumpang. Kalau pembangunan Pasar Tumpang cepat, maka bisa segera membangun Pasar Sumedang,” kata Rendra Kresna, Bupati Malang, Jumat (4/5).  
Tahun ini, Pemkab Malang memang berencana merehabilitasi Pasar Tumpang yang kondisinya sudah memprihatinkan dengan anggaran Rp 5 M dari ABPD Kabupaten Malang. Salah satu tujuan pembangunan taman kota karena ingin mendapatkan Adipura Kencana untuk Kota Kepanjen.  Apalagi dari hasil masukan dari tim penilaian Adipura dari Kementrian Lingkungan Hidup beberapa waktu lalu,  bisa dibilang untuk masuk penilaian Adipura Kencana, apa yang ada di Kepanjen masih kurang memenuhi, termasuk keberadaan taman kota, kurang ada penghijauan dll. Gerbang masuk Kota Kepanjen juga tidak ada keindahan sama sekali.
“Tapi untuk penilaian Adipura biasa kita tahun ini masih ikut,” jelas Rendra. Demi Adipura Kencana, lanjut Rendra, pihaknya tidak akan main-main dalam anggaraanya pada tahun depan.  Menurut bupati, dengan dijadikan taman kota, maka bisa memberikan keindahan bagi Kota Kepanjen.  Hal ini bisa dimaklumkan karena sebelumnya Kepanjen adalah kecamatan biasa. Tapi kemudian dengan adanya PP No 18/2008 menjadikan Kepanjen sebagai ibukota Kabupaten Malang.  Ia membandingkan dengan kota/kabupaten lain yang memang sejak awal sudah disetting sebagai ibukota sehingga sudah ada alun-alun atau taman kota. Ini berbeda kondisinya dengan Kabupaten Malang.
 Ia yakin pemindahan Pasar Kepanjen ke Pasar Sumedang untuk dijadikan taman kota tidak menjadikan gejolak karena semua anggarannya ditanggung oleh pemerintah lewat APBD Sehingga pedagang tidak dikenakan biaya apapun.  Direncanakan, di Pasar Sumedang nanti akan dipisahkan antara pedagang kering dan pedagang basah. Sehingga tidak bersatu padu sebagaimana terjadi di Pasar Kepanjen.  Hal ini karena luas lahan di Pasar Sumedang memungkinkan atau lebih dari dua kali lipat luas lahan di Pasar Kepanjen. Dibanding dengan Pasar Kepanjen yang selalu ramai sepanjang hari, di Pasar Sumedang terlihat landai. Namun aktifitas perdagangan banyak terjadi pada malam hari/jelang dini hari karena banyak para pedagang eceran yan berjualan di sepeda motor kulakan  bahan jualan di Pasar Sumedang yang berasal dari berbagai kecamatan.
Romdhoni, Kadis Cipta Karya dan Tata Ruan g Kabupaten Malang menyatakan, taman kota lainnya akan dibangun di kawasan jalan lintas barat (jalibar), tepatnya di depan rencana perumahan PNS Pemkab Malang.  Luas lahannya sebesar satu hektare. “Anggarannya dari Direktorat Penataan Ruang dan Pekerjaan Umum yang dilewatkan Dinas PU Jawa Timur,” kata Romdhoni.  Desain taman sedang dikerjakan dan akan dilakukan pada tahun ini. Selain itu juga pembangunan taman kota di belakang Terminal Talangagung, Kepanjen seluas satu hektare. vie

Jumat, 04 Mei 2012

Tertekan Utang Rp 17,5 Juta, Kiruman Bunuh Diri


MALANG-Kiruman (87) ditemukan sudah tidak bernyawa oleh anaknya, Rokim (35) tergantung di pohon cengkeh yang tumbang di belakang rumahnya di Dusun Gendogo RT 01/RW 10, Desa Balesari, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, Kamis pukul 17.00 WIB.  Untuk meregangkan nyawanya, bapak empat anak itu menggunakan tali. Ketika ditemukan, badannya masih hangat. “Kemungkinan pak Kiruman baru saja bunuh diri. Ketika ditemukan Rokim, anaknya, badannya masih hangat,” tutur Purnomo, Kades Balesari, Kamis malam (3/5). Ia bunuh diri di pohon cengkeh yang tumbang.
Tapi ketinggian pohonnya masih sekitar 1,5 meter di atas tanah.  Menurut kades, pemicu bunuh diri itu karena Kiruman memiliki hutang sebanyak Rp 17,5 juta ke Darman, warga Dusun Kemuning, Desa Kranggan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Hutang itu untuk menyewa lahan milik Darman yang kemudian ditanami tebu. Tapi ternyata hingga perjanjian untuk membayar hutang itu pada Jumat pekan lalu dan disaksikan dirinya, namun tidak disikapi dengan kesiapan membayar. Artinya, uang yang dijanjikan dibayar, sebenarnya tidak dimiliki Kiruman.
 Diduga karena tertekan dengan hutang itu dan ada tekanan-tekanan dari pihak yang menghutangi, Kiruman tidak tahan. Sehingga memilih mengakhiri hidupnya dibawah pohon cengkeh. Lebih membuat Kiruman panik karena Darman juga melaporkan masalah hutang itu ke Polsek Ngajum sekitar sebulan yang lalu. Saat berita ini diturunkan, mayat Kiruman yang belum dikebumikan. Polsek Ngajum masih mengusut kasus ini . Anak dan menantu Kiruman juga masih berada di Polsek Ngajum.  Keluarga almarhum Kiruman sudah mengiklaskan dan tak mau melakukan visum ke RSUD Kanjuruhan Kepanjen. “Darman sudah diberitahu anak almarhum Kiruman terkait kejadian ini,” tutur kades.Namun sejauh ini, Darman belum muncul.  Menurut Purnomo, pekerjaan almarhum selama ini memang menyewa lahan-lahan untuk ditanami tebu. Sylvianita widyawati

Tiga Candi Jadi Favorit Wisatawan


MALANG-Tiga candi menjadi favorit kunjungan wisatawan. Hal itu karena lokasinya mudah terjangkau transportasi. Sementara yang jauh dari transportasi, otomatis kurang banyak dikunjungi pengunjung. “Candi yang paling banyak dikunjungi yaitu Candi Songgoriti, Candi Singosari dan Candi Jago,” jelas Hariyoto. Koordinator Candi se Kabupaten Malang, Kamis (3/5). Candi Songgoriti kini berada di Kota Batu. Sebelumnya masuk wilayah Kabupaten Malang. Kemudian Candi Singosari berada di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang dan Candi Jago berada di Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang.
Candi Songgoriti merupakan candi tertua di Jawa Timur yang dibangun pada abad 9-10. Di tengah candi itu ada sumber airnya. Candi ini menjadi sasaran pengunjung karena di kawasan ini  banyak objek wisata penunjangnya , seperti pemandian air hangat. Ada sejumlah hotel/vila di kawasan ini. Sehingga mereka juga menyempatkan berkunjung ke candi. “Sebulan, jumlah wisatawannya bisa mencapai 700-1000 pengunjung. Hal itu juga terjadi di Candi Singosari,” tuturnya. Candi Singosari tak hanya dikunjungi wisatawan nusantara, tapi juga wisatawan asing.
Biasanya wisman yang ingin ke Gunung Bromo, mampir ke Candi Singosari yang sudah dikepung dengan pemukiman penduduk itu.  Hal yang sama juga terjadi di Candi Jago yang juga sudah mepet dengan kawasan pemukiman penduduk dan dekat pasar.  Total jumlah objek wisata sejarah di Malang Raya mencapai 18 objek. Ada yang berupa candi, prasasti dan patung.  “Secara keseluruhan objek wisata sejarah itu dalam kelolaan BP3 Trowulan, namun banyak yang berada di wilayah Kabupaten Malang,” jelas Ratna Nurhayati, Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang.  Keberadaan benda-benda bersejarah ini juga dibutuhkan Kabupaten Malang sebagai tempat tujuan wisata. vie

Harga Perumahan PNS Dijamin Lebih Murah


MALANG-Pemkab Malang secara resmi sudah melakukan MoU dengan pengembang perumahan PT Kharisma  Karangploso untuk membangun perumahan PNS di kawasan jalibar, Kepanjen.  Namun MoU itu masih banyak hal perlu ditindaki. “Yang jelas, saya sudah minta ke pengembang agar pada November nanti, sudah ada rumah yang diserahkan ke PNS. Namun tidak harus semua rumah yang hendak dibangun bisa diselesaiikan pada November itu,” kata Rendra Kresna, Bupati Malang di Pringgitan, Kamis (3/5).  Perumahan PNS dibangun diatas lahan milik Pemkab Malang seluas 8, 9 hektare. Sedang untuk perumahannya akan didirikan di 5,4 hektare lahan.
Prioritas perumahan itu adalah untuk para PNS golongan rendah. “Tapi golongan empat juga boleh. Tapi setelah para PNS golongan dibawahnya,” tutur Rendra. Sebab ia memperkirakan PNS golongan empat bisa juga masih belum punya rumah. Namun bisa juga PNS golongan dibawahnya sudah punya rumah sendiri, misalkan dari mendapat rumah warisan. Rumah tipe 36, menurut bupati, akan berdiri di atas lahan seluas 81 meter persegi. Ditambahkan oleh Wahyu Hidayat, Kepala Kantor Perumahan Kabupaten Malang, dalam bulan ini akan diadakan PKS (Perjanjian Kerjasama) antara Kantor Perumahan Kabupaten Malang dengan direktur PT Kharisma Karangplosom, Tri Wediyanto.
“Dalam PKS itu nanti ada hak dan kewajiban  pihak pertama dan kedua,” ujar Wahyu.  Menurutnya,m dalam Dalam kerjasama itu, Pemkab Malang adalah sebagai  penyedia user, lahan dan PSU (prasarana umum) lanjut Wahyu. Sedang pengembang, kewajibannya adalah membangun, sertifikasi dan KPR. Di satu sisi, saat ini juga sedang dikerjakan site plan perumahan itu. Jika site plan ini selesai, maka bisa diketahui berapa maksimal rumah yang bisa dibangun di atas lahan tersebut. Menurut Wahyu, untuk rumah tipe 36, direncanakan bisa berdiri di atas lahan seluas 60 meter persegi dan 80 meter persegi. 
“Dengan begitu, lanjutnya, di atas lahan yang akan dibangun, bisa dibangun rumah yang maksimal namun sesuai dengan aturan,” paparnya. Pihaknya nanti juga akan membuat peraturan tentang PNS yang bisa memiliki rumah di kawasan ini. “Yang jelas, harga rumahnya akan dibawah harga perumahan yang lainnya,” janji Wahyu. Sekitar Rp 70 jutaan? Ia masih belum menyebut angka pastinya. Dengan begitu, harganya bisa terjangkau oleh PNS Pemkab Malang. Ditambahkannya, sekitar 600-700 PNS diperkirakan akan menjadi user dari perumahan itu. Sebab angka itulah jumlah PNS Pemkab Malang yang belum punya rumah dan diperkirakan kantornya akan pindah ke Kepanjen.
Saat ini, masih sejumlah SKPD sudah dipindahkan ke Kepanjen, ibukota Kabupaten Malang. Jika tidak ada halangan, pada tahun depan, secara bertahap, kantor Bupati Malang juga akan pindah ke Kepanjen. Namun kantornya masih proses penyelesaian. SKPD terkait pelayanan nantinya dipindahkan ke Kepanjen. Sedang SKPD non pelayanan direncanakan tetap ada di Malang. Dengan sudah dipindahkannya sejumlah SKPD ke Kepanjen, para PNS yang masih tinggal di Malang saat menjalankan tugas, selain menggunakan kendaraan pribadi, ada yang memanfaatkan berangkat dan pulang bersama dengan memakai bus swasta yang mengantar jemput mereka dari Kepanjen-Malang dan sebaliknya vie

Perbaikan 18 Pasar Tradisional Telan Rp 1 Miliar


MALANG-Sebanyak 18 pasar tradisional dalam kelolaan Pemkab Malang akan mendapat perbaikan. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp 700 juta yang diambilkan dari APBD Kabupaten Malang. Sementara sisanya, Rp 300 juta akan ditanggung oleh para pedagang pasar. Sehingga total mencapai Rp 1 miliar. Sistem tanggung renteng ini diatur dalam program kemitraan yang baru dilaksanakan pada tahun ini. “Jika tak ada halangan, rencana perbaikan pasar akan dilakukan mulai Juni mendatang,” ujar Hadi Mustofa, Ketua P3KM (Paguyupan Pedagang Pasar Kabupaten Malang) usai pertemuan dengan pengurus P3KM unit 18 pasar, Rabu sore (2/5).
Pasar yang akan mendapat dana perbaikan ringan itu antara lain Pasar Pakis, Pasar Dampit, Pasar Lawang, Pasar Singosari, Pasar Gondanglegi, Pasar Tumpang dll. Di tiap pasar akan mendapat anggaran perbaikan antara Rp 30 juta hingga Rp 50 juta. Menurut Mustofa, karena anggaran pemerintah terbatas, maka bersama para pedagang pasar bahu membahu melakukan perbaikan meski sifatnya kecil. “Selama ini, perbaikan juga banyak dilakukan oleh pedagang sendiri,” ujarnya. Perbaikan yang dilakukan sesuai usulan pedagang antara lain pavingisasi, saluran air, pagar dan atap. Perbaikan diperkirakan mencapai sebulan. Meski belum dilaksanakan, namun para pedagang sudah ada yang mulai urunan .
“Sudah ada tarikan klontang/kaleng kepada para pedagang. Lumayan, sehari ada yang bisa mencapai Rp 300.000-Rp 400.000,” ceritanya. Ditambahkan Mustofa, pasar lainnya diharapkan akan mendapat perbaikan lewat program kemitraan setelah PAK (Perubahan Anggaran Keuangan)/APBD Perubahan. “Perbaikan ini kecuali untuk Pasar Tumpang karena sudah dapat anggaran sendiri dari APBD senilai Rp 5 miliar,” tuturnya. Ia berharap, pada tahun mendatang, anggaran perbaikan pasar lewat dana kemitraan ditingkatkan terus karena hampir 70 persen kondisi pasar tradisional sudah memprihatinkan.
Sementara itu Kabid Pembangunan Disperindag dan Pasar Kabupaten Malang, Edy Prijono menyatakan sejak pasar dimasukkan dalam pengelolaan Disperindag dan Pasar sekitar tiga tahun yang lalu karena sebelumnya masuk Dinas Pasar, baru pertama kalinya ada anggaran pembenahan infrastruktur pasar.  “Padahal dari PAD pasar mencapai lebih dari Rp 4 miliar, namun memang pasar-pasar belum mendapatkan dana pemeliharaan,” ujar Edy Prijono.  Apalagi di satu sisi, Pemkab Malang ingin melestarikan pasar tradisional. Dengan cara kemitraan ini menjadi jembatan untuk memberdayakan masyarakat/pedagang. “Tujuannya agar pasar menjadi tertib, bersih dan nyaman,” tuturnya.  vie

Pantau Harga Gula Terkait Inflasi


MALANG-PG Krebet Baru akan mulai melakukan kegiatan musim giling tahun ini mulai 17 Mei mendatang.  Pabrik gula milik grup RNI (Rajawali Nusantara Indonesia) ini menargetkan akan menggiling tebu sebanyak 2,2 juta ton dan menghasilkan gula sebanyak 176.000 ton. Sementara rendemen tebunya diharapkan minimal bisa mencapai delapan.  Hal itu dijelaskan oleh Gede Meifera, Direktur Rajawali I saat selamatan buka giling 2012 di aula PG setempat,  Rabu (2/5) yang dihadiri para karyawan, petani dan undangan dari Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Malang.  PG ini memiliki kapasitas produksi mencapai 12.000 TCD dan menjadi terbesar di antara pabrik-pabrik gula yang ada.
Bupati Malang, Rendra Kresna memberikan perhatian kepada produksi gula karena menjadi salah satu bagian dari ketahanan pangan nasional . Karena jika terjadi gejolak harga gula, maka berpengaruh pada inflasi. Sebab gula salah satu sembilan bahan pokok.  “Sehingga rendahnya produksi dan harga gula menjadi perhatian/kepentingan pemerintah,” ujar Rendra ketika hadir di acara itu. Sementara agar para petani merasakan hasil yang bagus jika rendemennya tinggi, bupati meminta agar petani memperhatikan pola tanam dan bibitnya. Sehingga ketika puncak tebang tebu mulai Agustus nanti, rendemen tebu bisa mencapai 13.
“Kalau rendemen tebu delapan saja, perkuintalnya mencapai Rp 65.000. Kalau rendemennya tinggi, maka yang hasilnya lebih baik lagi,” ujar Rendra. Menurut Rendra, di China kini sedang mengembangkan bibit tebu yang bisa mencapai rendemen 15.  Namun ia membayangkan jika bibit seperti ini dikembangkan misalkan di Kabupaten Malang, maka ia memperkirakan petani palawija akan banyak beralih ke penanaman tebu. Namun lepas dari itu, ia mengharapkan petani tak hanya memperhatikan kuantitas tebu, tapi juga kualitasnya. Dikatakan Rendra,  PG Krebet Baru juga masih berpotensi meningkatkan produksinya, tak hanya dengan kapasitas 12.000 TCD, tapi bisa dua kali lipatnya karena lahan tebu di Kabupaten Malang masih cukup luas.
Saat ini jumlah lahan tebu mencapai 76.000 hektare. Sedang yang termanfaatkan baru separuhnya. Hasil tebu saat ini sebagian besar masih terserap di PG Krebet Baru dan PG Kebon Agung. Namun sisanya ada yang ‘lari’ ke pabrik gula di Kabupaten Sidoarjo.  “Jika produksinya meningkat, maka jumlah pekerja kan bisa meningkat lagi. Tapi kerja padat karya di PG ini juga minimal harus mendapat gaji sesuai UMK,” harap Rendra.  vie


Kamis, 03 Mei 2012

Kartu Tanda Keluar Negeri Cukup ke Disnakertrans


MALANG-Kepengurusan Kartu  Tanda ke Luar Negeri (KTKLN) yang sebelumnya harus dilakukan oleh calon TKI sekarang cukup di kantor Disnakertrans Kabupaten Malang yang berada di Kepanjen. Sebelumnya, calon TKI yang akan keluar negeri harus mengurus ke Disnaker Provinsi Jawa Timur. “Pelayanan KTKLN secara online ini mulai kita berlakukan hari ini,” jelas Djaka Ritamtama, Kadisnakertrans Kabupaten Malang, Selasa (1/5).  Dengan proses cukup di daerah, maka ini menguntungkan bagi para calon TKI karena tak harus ke Surabaya.
“Selain itu, kita juga bisa memantau benar-benar. Untuk mengurus ini, harus dilakukan sendiri oleh calon TKI. Kalau sebelumnya kan bisa dilakukan oleh PPTKIS-nya atau PL (petugas lapangan) dengan hanya membawa data fotokopian. Sehingga kita tidak tahu apakah itu asli atau bukan. Sekarang tidak bisa,” ujar Djaka. Pihaknya juga akan melakukan wawancara dengan calon TKI.  Sehingga pihaknya juga tahu nama PPTKIS (Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta) yang memberangkatnya. Nama-nama PPTKIS-nya sudah terdaftar dalam kepengurusan KTKLN itu.
Kalau tidak ada dalam daftar itu, maka akan dituliskan PPTKIS-nya sehingga dinas juga bisa memantau siapa yang memberangkatan calon TKI itu.  Setelah terdaftar, para calon TKI itu akan mendapat ID yang bisa digunakan untuk kegiatan medical checkup dll. Bentuk KTKLN katanya masih seperti kartu kertas biasa.  Menurut Djaka, data di pihaknya bisa online/terkoneksi ke Disnaker Provinsi Jawa Timur dan BNPTKI (Badan Penempatan dan Perlindungan TKI). Menurut Djaka, peralatan dua komputer yang dipakai merupakan bantuan dari Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Tapi pihaknya menggunakan dua komputer lainnya jug sehingga ada empat komputer yang bisa online. “Sistem ini akan efektif lagi ketika E KTP efektif sudah berjalan semua.  Dengan sistem ini, juga tak bisa mendaftar ke tempat lain karena sudah terdata,” ujarnya. Potensi warga Kabupaten Malang ke luar negeri cukup besar yaitu mencapai 5000 orang per tahun. Namun yang kembali ke Kabupaten Malang pertahunnya tidak sampai pada angka itu. Sehingga ditengarai masih ada yang bertahan bekerja keluar negeri. Menurut Djaka, seluruh daerah di Indonesia sebenarnya diharapkan sudah online mulai 1 Mei, tapi semua kembali pada kesiapan daerahnya masing-masing. vie

Musim Giling, Waspadai Antrean Truk Tebu


MALANG-PG Krebet Baru yang berada di Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang akan memulai musim giling tebu pada tahun ini pada 17 Mei  mendatang. Dalam selamatan menjelang musim giling, Bupati Malang, Rendra Kresna mengingatkan kepada pabrik gula milik grup Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) itu untuk mengatur surat perintah (SP)  giling secara tepat. Tujuannya agar tidak terjadi antrean di sepanjang jalan dekat pabrik gula itu. Bahkan tempat penampungan truk kadang juga sampai tidak bisa menyerap truk-truk yang ada.
“Sebab jika SP-nya tidak diatur, maka terjadi kemacetan truk-truk tebu yang antre hingga mencapai Kecamatan Gondanglegi,” kata Rendra Kresna. Karena antrean di bahu jalan, maka tak jarang memicu kemacetan selama musim giling itu.  Kemacetan itu rutin terjadi saat musim giling tebu. Di satu sisi, kelas jalan di Kabupaten Malang hanya untuk kendaraan tonase 3,5 ton. Tapi truk-truk tebu itu kadang bisa memuat daya hingga 9,5 ton.    Karena itu kerusakan jalan di Kabupaten Malang antara lain disumbang oleh truk-truk tebu kelebihan muatan. 
Apalagi lahan-lahan tebu di Kabupaten Malang berserak di sejumlah tempat. Untuk itu meminta kepada PG untuk memberikan kontribusi perbaikan jalan lewat CSR-nya.  Panjang jalan di Kabupaten Malang mencapai 9000 Km sehingga sangat menyulitkan anggaran pemerintah daerah jika ditanggulangi sendiri. Kegiatan giling tebu direncanakan mencapai 2,2 juta ton di PG Krebet Baru yang memiliki kapasitas produksi mencapai 12.000 TCD.
Di Kabupaten Malang, ada dua PG besar yang beroperasi untuk menyerap produksi tanaman tebu yaitu PG Krebet Baru dan PG Kebon Agung. Namun kapasitas PG Kebon Agung masih dibawah PG Krebet Baru yaitu mencapai sekitar 10.000 TCD. Jika mulai kegiatan giling tebu di PG Kebon Agung terkadang juga menimbulkan kemacetan meski tempat parkir truk tebu juga makin diluaskan.  vie

Tempat Mengajar Guru Didekatkan Rumahnya


MALANG-Sebanyak 64 guru yang sudah mengajar lebih dari lima tahun mendapat apresiasi mengajar dekat tempat tinggalnya. Tujuannya agar mereka bisa mengajar secara maksimal dan meminimkan risiko yang terjadi karena perjalanan ke tempat kerja jauh dari rumah mereka. “Saat ini ada 64 SK guru yang akan saya pindah tugaskan agar dekat dengan rumahnya,” ujar Rendra Kresna, Bupati Malang saat memberikan sambutan dalam acara syukuran Hari Pendidikan Nasional yang dipusatkan di Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Rabu (2/5). Ia mencontohkan guru yang memiliki rumah di Kecamatan Lawang, namun tugas kerjanya di Kecamatan Bantur juga sangat berat dan tidak efektif.
Kata Rendra, ia sudah meminta kepada BKD Kabupaten Malang dan Dinas Pendidikan untuk melakukan pemetaan atas tempat tinggal guru dengan lokasi kerja. Namun yang berada di meja kerjanya, baru sebanyak 64 guru yang akan dipindah. Tapi untuk guru-guru baru PNS yang masih mengajar satu atau dua tahun, mereka akan tetap dipekerjaan di tempat yang jauh agar mengetahui bahwa wilayah Kabupaten Malang sangat luas.  Sementara itu, ia juga  mendorong para pendidik untuk terus meningkatkan kompentensinya karena dalam perkembangan kini, para siswa seperti SMP dan SMA sudah sangat pintar.
 Menurut Rendra, apalagi dalam peningkatan kompetensi, seperti kemudian mengikuti sertifikasi, para guru juga mendapat tambahan kesejahteraan. “Kalau guru sudah sejahtera, maka mengajarnya juga bisa fokus pada anak didiknya sehingga tidak sibuk mencari tambahan penghasilan,” kata Rendra.  Momen Hardiknas juga digunakan untuk launching   program “Tiada Hari Tanpa Belajar” dan “Pendidikan Ramah Lingkungan” .  “Program “Tiada Hari Tanpa Belajar” akan diberlakukan mulai tahun ajaran baru nanti,” ujar Edi Suhartono, Kadindik Kabupaten Malang. Hal ini karena jam belajar di sekolah terbatas sehingga masih ada waktu belajar di rumah. 
Dengan rutin belajar, kalaupun selalu diadakan ulangan setiap hari, siswa akan mampu mengerjakan ualangan. Tidak sekedar belajar mengadapi ulangan setiap dua minggu sekali. “Jika sudah begini, menghadapi ujian nasional juga mudah,” kata Edi. Dalam peringatan Hardiknas juga diserahkan bea siswa dari Jamsostek untuk siswa SD dan SMP, SMA, SMK dan mahasiswa. Selain itu juga diberikan penghargaan untuk guru berprestasi, kepala sekolah berprestai dan siswa berprestasi. vie

Selasa, 01 Mei 2012

Nasib Kigumas, Dewan Bakal Panggil Pemkab-KUD


MALANG- Komisi A dan C DPRD Kabupaten Malang akan memanggil Pemkab Malang dan KUD Gondanglegi  terkait nasib PT Kigumas (Kawasan Industri Gula Milik Masyarakat). Pasalnya, pabrik gula mini  itu telah menghabiskan uang APBD lebih dari Rp 28 miliar, namun tidak ada hasil yang bisa dinikmati. Setelah tak kunjung mendapat investor, tahun ini Pemkab Malang mengajukan  rencana pencabutan Perda Kabupaten Malang No 16/Tahun 2003 tentang PT Kigumas (Kawasan Industri Gula Milik Masyarakat) oleh Pemkab Malang dalam program legislasi daerah (prolegda).
Dalam kerjasama menjadi PT itu, KUD Gondanglegi bertindak sebagai penyedia lahan seluas satu hektare. Sementara Pemkab Malang melengkapi dengan bangunan dan mesin-mesinnya. PT Kigunas merupakan bagian dari program Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (Kimbun) yang digagas pada 2001 dan berdiri mulai 2003. Tapi ketika  beroperasi bertahun-tahun lalu, pabrik gula mini itu tidak berhasil memproduksi gula kristal putih, tapi hanya menghasilkan nira. Jajaran direksinya yang mengelolanya juga sudah tidak ada lagi. “Kalau bisa dalam pertemuan nanti, ada solusinya terkait nasib Kigumas. Yang jelas, kondisinya sekarang kan tidak bisa dioperasionalkan,” ujar Khofidah, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Malang, Mingu (29/4).
Namun jadwal pertemuan akan dibahas dulu dalam badan musyawarah (bamus) DPRD Kabupaten Malang.  Kata Khofidah, dengan mencabut perda itu, berarti harus diketahui mana aset KUD, aset Pemkab Malang. Apalagi dalam kerjasama itu, KUD juga tidak memperoleh pendapatan. “Jika nanti dijadikan BUMD, juga harus dipikirkan plus minusnya. Begitu juga jika tetap dipertahankan jadi PT. Menurut saya, jika Kigumas ditangani serius sebenarnya juga bisa jalan,” kata politisi dari PKB ini. Hasil dari pertemuan nanti diharapkan menjadi masukan bagi Balegda (Badan Legislasi Daerah) terkait rencana pencabutan perda yang menjadi inisitif Pemkab Malang itu.
Imam Syafii, Wakil Ketua Komisi C melihat usulan pencabutan perda itu sebagai upaya untuk membubarkan PT Kigumas meski masih belum taraf pembahasan.  “Anggaran dulu kan sudah membebani keuangan daerah karena mencapai Rp 28 mliar,” tandasnya.  Begitu juga untuk gaji pegawainya. AR Firdaus, Kepala Disperindag dan Pasar Kabupaten Malang, salah satu anggota dewan pengawas PT Kigumas menyatakan Pemkab Malang sudah melakukan pembahasan nasib PT Kigumas pada pekan lalu dan dipimpin oleh Sekda Kabupaten Malang, Abdul Malik.
“Kalau dari Disperindag dan Pasar Kabupaten Malang,  sayang jika PT Kigumas dibubarkan. Sebaiknya tetap mencari pihak ketiga. Syukur jika masih ada yang mau bekerjasama dan hasilnya dibagi tiga antara Pemkab Malang, KUD dan investor,” ujar AR Firdaus terpisah. Menurutnya, terakhir masih ada calon investor yang berminat. Apalagi pendirian pabrik gula di Pulau Jawa sudah dilarang. Sehingga ijin dari PT itu memiliki nilai jual tinggi. “Tapi yang memungkinkan, PT Kigumas jadi pabrik gula merah. Karena sejak awal mesinnya kan tidak pernah menghasilkan gula kristal putih. Jika memproduksi gula merah, izinnya cukup ke Disperindag dan Pasar saja,” paparnya.
Tapi persoalan kedua adalah soal taksiran aset PT Kigumas dari DPPKA (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset) Kabupaten Malang berdasarkan taksiran BPK mencapai sekitar Rp 29,2 miliar. Sebuah taksiran harga yang tinggi. Sementara calon investor yang ikut dalam rapat membahas Kigumas itu memperkirakan asetnya sekitar Rp 5 miliar. Sedang dinas teknis memperkirakan asetnya tertinggi .
                                                                                       Pemkab Harus Bentuk Tim Independen
Pencabutan atas perda Kabupaten Malang No 16 Tahun 2003 tentang PT Kawasan Industri Gula Milik Masyarakat (Kigumas) diperkirakan baru akan dibahas badan legislasi daerah (balegda) pada Juni atau Juli mendatang. Hal ini menunggu pengajuan dari eksekutif (Pemkab Malang)  karena inisiatif pencabutan perda dari eksekutif.  “Dari pengajuan bupati itu nanti disampaikan ke pimpinan DPRD Kabupaten Malang dan disampaikan ke Baleg,” tutur Suaeb Hadi, Ketua Balegda Kabupaten Malang, Senin (30/4). Menurutnya, pembahasan PT Kigumas termasuk mendesak karena kondisinya.
Sedang Erani Yustika, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang menyarankan agar Pemkab Malang membentuk tim independen sebelum memutuskan menutup PT Kigumas, pabrik gula mini itu. “Tim itu bisa terdiri dari perguruan tinggi, asosiasi petani dan instansi yang mengerti tentang gula,” jelas Erani. Tugas tim itu adalah mengkaji mengapa PT Kigumas tidak jalan dan faktor penyebab dan dicarikan solusinya. Jika memang tidak bisa dipertahankan, maka bisa ditutup saja. Namun ia belum mengetahui apakah selama ini sudah ada kajian terkait masalah itu.
Menurutnya, jika ditutup, maka asetnya bisa lenyap. “Untuk pembentukan tim itu tidak lama kok. Sekitar dua atau tiga bulan saja,” kata Erani. Sementara Zia Ulhaq, Direktur Poldev Institut yang mengamati lama masalah Kigumas, sebenarnya potensi Kigumas bagus tapi ternyata tidak bisa berjalan sesuai dengan  yang diinginkan. Konsepnya waktu itu adalah pabrik gula mini itu bisa menampung produksi tebu milik masyarakat yang tidak tertampung di dua pabrik gula besar di Kabupaten Malang. “Pemkab Malang harus melakukan evaluasi terkait Kigumas karena asetnya cukup banyak. Apalagi APBD yang dikucurkan untuk Kigumas juga tidak sedikit,” papar Zia Ulhaq.
Yang lebih penting lagi, lanjut Zia, adalah kajian akademis apakah Kigumas itu masih dibutuhkan oleh petani tebu atau tidak. Caranya dengan menunjuk konsultan.  “Kalau masih dibutuhkan petani ya tidak masalah. Tapi jika tidak dibutuhkan oleh petani, maka menjadi masalah,” paparnya. Sehingga kalau tetap dilanjutkan, juga harus dipikirkan apa yang bisa didapat dari Kigumas. Apalagi selama ini, dalam praktiknya Kigumas  tidak bisa memberikan masukan pada PAD Kabupaten Malang.  Untuk itu, asetnya harus dilelang, tapi harus ditaksir oleh ahli dulu soal nilai asetnya.  “Bisa dibilang, Kigumas itu proyek gagal,” katanya. .  vie

50 Tenaga Honorer K2 Tak Terpantau


MALANG-BKD Kabupaten Malang telah merampungkan verifikasi dan perekaman data para tenaga honorer di lingkungan Pemkab Malang.  Meski hasilnya belum diserahkan ke BKN, BKD menemukan sebanyak 50 tenaga honorer kategori dua (K2) tak terpantau keberadaannya. “ Sejauh ini masih belum ada keterangan keberadaan mereka. Apakah sudah mengundurkan diri, sakit atau meninggal dunia,” jelas Heru Nugroho, Kabid Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai BKD Kabupaten Malang ditemui di ruang kerjanya, Jumat (27/4).  Padahal minggu depan merupakan tenggat waktu penyerahan data-data tenaga honorer K2 tersebut.
Sehingga bagi yang terlambat menyerahkan, waktunya sudah sangat mepet.  Dari 50 orang tenaga honorer K2 itu, terbanyak dari Dinas Pendidikan. Sebab jumlah tenaga honorer K2 yang terdata sebanyak 2.844 orang. Dan sebanyak 2.523 orang merupakan tenaga honorer K2 di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Kemudian sebanyak 206 orang merupakan tenaga honorer di lingkungan Dinas Kesehatan dan RSUD Kanjuruhan Kepanjen. Sedang sisanya  adalah tenaga honorer yang terserbar di sejumlah SKPD.  “Dari 50 orang yang belum mengikuti verifikasi ulang itu, kami belum mengetahui  usia mereka, apakah masuk kategori usia kritis atau tidak,” ujar Heru.
 Perekaman data dan verifikasi kembali tenaga honorer K2 dilakukan oleh BKD karena keluarnya SE No 3/2012 dari Kementrian PAN dan Reformasi dan Birokrasi (RB) yang keluar pada pertengahan Maret lalu. Selanjutnya pada awal April sudah melakukan kegiatan verifikasi ulang K2 dengan cara jemput bola untuk tenaga honorer di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. “Saat perekaman data   lingkungan Dindik Kabupaten Malang, kami datang ke Kepanjen dan Singosari menemui mereka,” kata Heru. Pengisian form verifikasi ulang tenaga honorer diisi secara manual yang selanjutnya datanya akan diserahkan ke BKN.
Selain itu juga ada lampiran soal tempat tugas mereka, misalkan untuk tenaga honorer K2 di lingkungan Dindik, ada tanda tangan mengetahui dari Kepala UPTD kecamatan dan Kadis Pendidikan Kabupaten Malang. “Dengan surat keterangan itu, kita jadi mengetahui bahwa yang bersangkutan (tenaga honorer) masih menjalankan tugasnya,” urainya. Menurutnya, pengangkatan CPNS maksimal pada usia 46 tahun. Sementara untuk mendapatkan hak pension, minimal harus menjalankan tugasnya selama 10 tahun. Sehingga peluang terbesar memang pada tenaga honorer dibawah usia 46 tahun. Namun dalam SE No 3/2012 memang tidak disebutkan persyaratan umum. Ke depannya, para tenaga honorer K2 itu akan menjalani ujian tapi masih belum diketahui kapan pelaksanannya. vie

Penjaga Candi Minta Tambahan Honorer ke Pemkab Malang


MALANG-Karena honor penjaga candi yang diperoleh dari BP3 Trowulan dinilai masih kurang meski tugasnya berat, mereka berharap Pemkab Malang memberikan bantuan keuangan lagi kepada mereka.  Bantuan tambahan honor Rp 200.000 per bulan itu sempat mereka nikmati pada 2010 lalu. “Tapi tambahan honor itu hanya bertahan setahun. Selanjutnya sampai kini, kami menerima lagi,” ujar Hariyoto, Koordinator Candi se Malang Raya, Minggu (29/4). Dari candi-candi yang ada di Malang Raya, dijaga sebanyak 33 orang yang berstatus tenaga honorer dan pengawai negeri.
Seluruh candi berada dalam pengelolaan BP3 Trowulan, Provinsi Jawa Timur. Tenaga honorer digaji oleh BP3 Trowulan sebesar Rp 600.000/bulan. Tambahan Rp 200.000 per bulan dirasakan membantu. Apalagi  mereka bekerja tanpa mengenal waktu. “Jika sewaktu-waktu ada tamu, harus siap, termasuk pada malam hari,” katanya.  Meski jam kerja normatifnya adalah mulai pukul 08.00-16.00 WIB. Sedang pekerjaannya dibagi atas dua shift, siang dan malam. Para tenaga hionorer itu ada di Candi Sapto di Kecamatan Kasembon. Kemudian tenaga honorer di Prasasti Selokurung di Kecamatan Ngantang, di Candi Singosari dan penjaga di Prasasti Watugong.
Kemudian  di Candi Jago Tumpang, penjaga di patung Ganesha di Karangkates, Sumberpucung dll. Ratna Nurhayati, Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang membenarkan pada tahun 2009-an, Pemkab Malang memberikan tambahan honor yang dialokasikan di APBD Kabupaten Malang. “Tapi sekarang memang tidak diberikan lagi. Sebab dari pemberian tambahan honor itu, ternyata menjadi temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” urai Ratna terpisah.  Pasalnya, mereka, para tenaga honorer itu diangkat oleh provinsi (BP3 Trowulan).  “Sehingga kalau tetap dianggarkan, nanti malah salah,” ujar Ratna.
Katanya, waktu itu honor para tenaga honorer itu seingatnya hanya Rp 400.000-an ber bulan. Sehingga mereka dibantu oleh Pemkab Malang meski akhirnya dinyatakan salah oleh BPK. “Seluruh candi-candi yang ada memang dibawah BP3 Trowulan. Kebetulan saja candi-candi itu berada ada yang berada di wilayah Kabupaten Malang,” ungkap Ratna. Menurut Hariyoto, jumlah candi/prasasti di Malang Raya sebanyak 18 objek. Terbanyak dikunjungi wisatawan adalah Candi Singosari di Singosari, Kabupaten Malang, Candi Songgoriti di Kota Batu, Candi Jago di Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang karena kemudahan akses menuju candi itu. vie

Belum Sosialisasi E KTP, Pelaksanaan Molor


MALANG-Peralatan E KTP sudah dipasang di kantor Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso.  Di tiap kantor kecamatan diberikan dua set peralatan E KTP.  Dalam minggu ini, surat undangan untuk warga akan dikirim oleh Dispendukcapil Kabupaten Malang  ke kantor kecamatan. Selanjutnya kantor kecamatan akan melakukan penjadwalan pembuatan E KTP buat warganya. “Saya himbau kecamatan yang sudah mendapatkan alat E KTP untuk segera melaksanakannya,” ujar Purnadi, Kadispenduk dan Capil Kabupaten Malang, Senin (30/4). Menurut Purnadi, kapasitas per alat bisa untuk 150 orang. Sehinga dua alat bisa mencapai 300 orang per hari. “Tapi bisa juga dimaksimalkan,” paparnya.
Suroto, Camat Karangploso menyatakan belum melaksanakan proses pembuatan E KTP untuk warganya karena dirinya belum mendapat sosialsasi dari Dispendukcapil Kabupaten Malang. “Peralatannya memang sudah siap. Rencananya, pada 28 April lalu, seluruh camat akan diberi sosialisasi oleh Dispendukcapil. Tapi acaranya batal karena ada kegiatan bina desa di Kecamatan Ampelgading,” tutur Suroto. Materi dari sosialisasi itulah yang hendak ia sampaikan ke warganya.  Empat operator yang seluruhnya staf kecamatan juga sudah mendapat bimtek dari Dispendukcapil. Dan selama pelaksanaan nanti juga ada staf Dispenduk yang akan mendampingi para staf itu.
“Saya rencanakan jadwal untuk proses E KTP mulai pukul 08.00-sore hari,” ujar Suroto. Targetnya adalah desa terdekat dengan kantor kecamatan yaitu Desa Girimoyo. Desa itu memiliki tiga dusun yaitu Dusun Ngambon, Karangploso dan Gedengan. “Nanti saya jadwal per dusun. Untuk suksesnya, para kasun dan kawituwonya juga harus ikut dalam pelaksanaan E KTP sehingga tahu warganya yang belum melaksanakan E KTP,” katanya. Dengan konsep seperti itu, tingkat kesuksesan pembuatan E KTP bisa berhasil.  Petugas akan bekerja secara shift tiap tiga jam sekali dengan menghitung rasio konsentrasinya.  Jumlah wajib KTP di Kecamatan Karangploso mencapai  65.970 orang.
Sementara wajib KTP untuk Kecamatan Singosari mencapai  140.071 orang. Ditambahkan Purnadi, pertengahan Mei mendatang, seluruh peralatan pembuatan E KTP akan sampai ke seluruh kantor kecamatan.  Jumlah wajib E-KTP se Kabupaten Malang hingga akhir 2012 mencapai 2,2 juta orang. Namun hanya sebanyak 2 juta orang yang mendapat subsidi pemerintah untuk pembuatan E-KTP ini.  Jumlah kecamatan di Kabupaten Malang sebanyak 33 kecamatan. Target awalnya hingga September tahun ini bisa terselesaikan seluruh pembuatan E-KTP atau hingga akhir tahun ini.  vie