Cerita Cerita

MALANG-Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang memperkirakan proses perekaman data E KTP tidak akan bisa tuntas sampai akhir Desember 2012 ini. Sebab dengan asumsi per kecamatan mendapat dua set peralatan, maka target 2,2 juta jiwa wajib KTP harusnya membutuhkan waktu delapan bulan.  Sementara  peralatan untuk 30 kecamatan baru datang pekan lalu. “Sekarang alat-alat di tiap kecamatan sedang di set. Sehingga perkiraan saya, 30 kecamatan  baru bisa melaksanakan  secara bersamaan pada awal Juni nanti,” ujar Purnadi, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, Senin (27/5). Menurutnya, waktu enam bulan sangat muskil bisa mengerjakan perekaman e KTP untuk 2,2 juta jiwa wajib KTP di Kabupaten Malang.  Sementara tiga kecamatan yang sudah menjalankan proses e KTP yaitu Kecamatan Karangploso sejak 9 Mei 2012, Kecamatan Singosari sejak 14 Mei  dan Kecamatan Kasembon sejak hari ini, Senin (27/5). Camat Kasembon, Indra  Gunawan mengatakan pihaknya mendapat kir

MALANG-Pengoperasian komuter rute Lawang-Kepanjen nampaknya makin mendekati realisasi. Dari hasil rapat dengan Dirjen Perkeretaapian di Jakarta, Rabu lalu, rute ini hanya akan mendapat satu unit komuter saja. "Sebab satu unit komuter lainnya dipinjamkan ke Medan. Jadi untuk Malang hanya dapat satu komuter," jelas Nazar T Selian, Kadishubkominfo Kabupaten Malang, Kamis. Dengan satu unit itu, maka nampaknya komuter begitu jalan dari Lawang-Kepanjen, langsung balik lagi ke Lawang tanpa ada pergantian dengan unit komuter lainnya. Selain itu, dari hasil rapat itu juga dipastikan, komuter akan beroperasi pada akhir Juni mendatang. Namun sebelum beroperasi, tambah Nazar, akan ada semacam test drive untuk komuter itu untuk menjajal rel kereta api rute Lawang-Kepanjen. Test drive komuter akan dilaksanakan pada 6 Juni nanti. Tujuan adanya trial itu untuk mengetahui kekurangan-kekurangan pada rute itu juga dari relnya. Sekaligus juga bisa mengetahui kemampuan mesin dieselny

MALANG- Karena tak kunjung ada kepastian pengembalian uang tabungan siswa untuk pelesir keBali dari Sugiana, mantan Kepala SMPN 1 Kromengan , para guru di sekolah itu akhirnya berinisitif untuk urunan dengan uang mereka sendiri. Uang itu diambilkan dari tunjangan sertifikasi guru yang didapatkan.  “Jumlah guru yang bersertifikasi di SMPN 1 Kromengan sebanyak 30 orang. Per guru urunan Rp 500.000 akhirnya terkumpulkan uang Rp 15 juta,” tutur Apit Sapto Usodo, Humas SMPN 1 Kromengan.  Selain dari uang urunan para guru, masih ditambah dengan sisa tabungan siswa yang per anak mencapai Rp 70.000. Jumlah siswa kelas 9 sebanyak 238 orang. Sehingga ada tambahan dari uang siswa sebanyak Rp 16.660.000. “Tapi siswa tidak jadi pelesir ke Bali, namun ke Jawa Tengah dan Jogjakarta,” ujar Apit. Seluruh siswa kelas 9 ditambah 11 guru akhirnya berangkat pelesir pada Senin malam (21/5) pukul 19.00 WIB dan akan kembali ke Malang pada Rabu (23/5) nanti. Inisitif para guru ini, menurut Apit, untuk m

MALANG-Seluruh sekolah rusak berat di Kabupaten Malang akan diajukan untuk mendapat bantuan. Apalagi target Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan 173.000 kelas rusak di seluruh Indonesia dituntaskan pada akhir tahun ini. Menurut Edi Suhartono, Kadindik Kabupaten Malang, dari 1.115 SDN, sebanyak 482 kelasnya rusak berat. “Dari satu sekolah, ada dua hingga tiga kelas yang rusak berat,” ujar Edi Suhartono, Jumat (18/5).  Perbaikan kelas rusak itu selain berasal dari anggaran DAK (dana alokasi khusus), blockgrant serta APBN-P.  Data di Dindik Kabupaten Malang, ada sebanyak 2.222 kelas rusak  pada lembaga SD dan SMP. Untuk tingkat SD, ada 1600 kelas rusak, namun yang rusak berat sebanyak 482 kelas. Sedang untuk SMP, ada sebanyak 622 kelas rusak, namun yang rusak berat sebanyak 269 ruangan.  Namun perbaikan sekolah rusak berat yang dari blockgrant sudah dikerjakan sejak Maret lalu. Sehingga perbaikan kelas yang rusak, sisanya diharapkan bisa diambilkan dari DAK dan APBN-P. 

MALANG-Sekolah-sekolah yang dibangun pada tahun 70-an akan menjadi target perbaikan. Hal ini karena sejak dibangun, sekolah yang waktu itu berbasis sekolah Inpres tidak pernah mendapat anggaran perbaikan. “Sekolah-sekolah yang dibangun pada tahun 70-an tidak pernah diperbaiki,” kata Prof Suyato PhD, Dirjen Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Rabu (16/5) usai meresmikan Stadion Bani Hasyim di Singosari, Kabupaten Malang.  Namun ia tidak memerinci secara persis jumlah sekolah rusak bangunan tahun 70-an yang harus mendapat perbaikan. Katanya, hampir di seluruh kota/kabupaten di Indonesia, sekolah bangunan tahun 70-an ada. Menurut pria yang pernah menjabat sebagai mantan Rektor Universitas Negeri Jogjakarta ini, tahun ini, disiapkan anggaran Rp 17 triliun untuk perbaikan sekolah dari total jumlah secara nasional mencapai 173.000 ruang rusak berat. Anggaran itu berasal dari DAK (dana alokasi khusus), blockgrant dan APBN-Perubahan.  Di Kabupaten Malang sendiri, dari

MALANG-UPT Perizinan Terpadu Kabupaten Malang akan menjadi Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Malang. Namun untuk menjadi itu, masih perlu waktu lagi karena raperda Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sedang dalam pembahasan di DPRD Kabupaten Malang.  “Dengan menjadi badan, maka bisa membentuk UPT-UPT di kecamatan-kecamatan sehingga bisa mempercepat pelayanan,” jelas Suaeb Hadi, Ketua Balegda DPRD Kabupaten Malang, Jumat (18/5). Saat ini, pimpinan UPT jabatannya adalah Sekretaris UPT Perizinan Terpadu dan akan akan menjadi kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Malang. Namun jika nanti menjadi badan dan kemudian membentuk UPT sendiri untuk percepatan pelayanan di kecamatan-kecamatan otomatis maka akan ada penambahan SDM. “Itu otomatis, namun nantinya diharapkan bisa meningkatan pendapatan buat badan itu sendiri,” tuturSuaeb Hadi. Pembentukan UPT PerizinanTerpadu ada sejak 2009 lalu tujuannya agar terjadi penyederhanaan pelayanan perizinan sehingga bisa mempersingkat waktu, prosedu

MALANG-Sebanyak 40 persen dari 72.000 anggota TNI AL masih belum memiliki rumah. Hal itu menjadi pemikiran TNI AL untuk memfasilitasi rumah non dinas bagi para prajurit dan PNS-nya  dengan program PPMD (Pengadaan Perumahan Pribadi Melalui Dinas) untuk meningkatkan kesejahteraan di bidang perumahan. PPMD dilaksanakan dengan menggandeng sejumlah pengembang di berbagai daerah. Saat ini sudah terbangun lebih dari 2000 unit rumah. “Sebab rumah merupakan kebutuhan primer manusia,” jelas KSAL Laksamana TNI Soeparno usai meresmikan rumah non dinas bagi prajurit TNI AL di Perumahan Singosari Residence, Kabupaten Malang, Kamis (17/5). Katanya, di tiap kota diusahakan ada rumah non dinas. Sebab pada awalnya seluruh anggota TNI AL berasal dari tiap kota. “Sehingga ketika mereka pensiun, mereka diberi kebebasan untuk tinggal dimana,” ujar Soeparno. Kata KSAL, mereka bisa tinggal di Malang, Surabaya atau Gresik.  Di Perumahan Singhasari Residence, untuk sementara ini ada 136 unit yang akan dit

MALANG-Ternyata kedatangan  peralatan untuk memproses E-KTP yang didrop ke enam kecamatan yaitu Lawang, Pakis, Jabung, Tumpang, Poncokusumo dan Wajak pada pekan lalu tidak disertai dengan server.  Karena alatnya tidak lengkap saat diterima, maka pihak kecamatan tidak bisa mengoperasikannya.  “Saya juga tidak tahu kapan servernya datang,” ujar Purnadi, Kadispenduk dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, Kamis (17/5). Padahal kedatangan peralatan itu diharapkan bisa mempercepat pelaksanaan E KTP di Kabupaten Malang. Sebab saat ini, baru dua kecamatan yang melakukan pengoperasian E KTP yaitu Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Singosari. Kecamatan Karangploso memulai langkah awal pelaksaaan E KTP pada 9 Mei lalu. Sedang Kecamatan Singosari dimulai sejak Senin (14/5). Karena itu Purnadi menjadi agak pesimistis bisa memenuhi target pelaksanaan E KTP hingga akhir tahun ini jika tidak didukung oleh kecepatan kedatangan peralatannya. Sementara itu, rencana kedatangan peralatan  memproses E KT

MALANG-Akhirnya Sugiana,Kepala SMPN 2 Lawang dibebaskan dari tugas tambahannya sebagai kepala sekolah secara resmi pada Jumat (11/5). Sehingga ia dikembalikan fungsinya menjadi guru biasa di sekolah itu. Hal itu karena pria yang pernah menjabat selama tujuh tahun sebagai kepala SMPN 1 Kromengan diduga membawa uang tabungan siswa untuk pelesir ke Bali sebesar Rp 128.960.000. “Sementara pak Sugiana jadi guru biasa di sekolah yang sama di Lawang,” ujar Rendra Kresna, Bupati Malang, Jumat (11/5). Hal itu dijelaskan setelah ia mengukuhkan para guru yang diberi tugas tambahan seabgai kepala SMAN, SMPN, SDN dan TK Negeri.  Ia menyatakan pencopotan jabatan itu memang karena kasus yang membelitnya itu. “Meski sudah tidak menjabat jadi kasek lagi, tapi proses Sugiana di Inspektorat Kabupaten Malang tetap berlangsung karena belum selesaik,” ujar Rendra.  Ia hanya berharap, tabungan siswa dikembali. “Ya, mudah-mudahan anak-anak (siswa)  tidak melaporkannya karena masalah penggelapan. Itu ber

MALANG-Penyertaan modal Pemkab Malang ke Bank Jatim akan makin besar. Sebab pada tahun akan ditambah lagi sebesar Rp 27,5 miliar. Anggaran itu telah disiapkan pada APBD 2012. "Untuk penyertaan modal itu akan dibahas dalam perubahan perda Kabupaten Malang No 15 Tahun 2008," jelas Suaeb Hadi, Ketua Balegda DPRD Kabupaten Malang, Jumat siang sebelum rapat paripurna raperda di gedung dewan di Kepanjen. Sebelum penyertaan modal terbaru sebesar Rp 27,5 miliar pada tahun ini. “Untuk penyertaan modal ini, diperlukan perubahan perda Kabupaten Malang no 15/2008 tentang penyertaan modal pada PT BPD Jatim,” ujar Suaeb Hadi, Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD Kabupaten Malang sebelum rapat paripurna raperda, Jumat (11/5). Penyertaan modal Pemkab Malang ke Bank Jatim sudah dilakukan sejak 2008 yang kemudian menghasilkan kontribusi PAD. Pada 2008 sebesar Rp 10.909.000. Kemudian pada 2009 sebanyak Rp 12.152.000. Sedang pada 2010 mencapai Rp 12.153.000. Kemudian pada 2011 seban

MALANG-DPPKA (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset ) Kabupaten Malang akan menambah satu bidang lagi, yaitu PBB. Hal ini menjelang diberlakukannya pendaerahan PBB dengan adanya regulasi UU No 28/2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah PBB yang akan menjadi pajak daerah .  “Berdasarkan PP 41/2007 tentang organisasi perangkat daerah (OPD), SKPD boleh membentuk lebih dari empat bidang. Karena itu DPPKA akan ditambahi bidang PBB,” jelas Rendra Kresna, Bupati Malang, Minggu (13/5). Untuk mengarah ke sana, saat ini akan dibahas revisi perdanya yaitu No 1/2008 tentang OPD sebagai program legislasi daerah (prolegda) di DPRD Kabupaten Malang. Nantinya, dengan adanya bidang PBB, maka Pemkab Malang akan mengisi jabatan kabid, kasi-kasi dan staf.  “Karena kurang pegawai, otomatis ya nambah tenaga honorer. Bagaimana lagi?” ujar Rendra.  Dengan adanya pendaerahan PBB menjadi potensi PAD bagi pemerintah daerah. Namun untuk itu harus sudah disiapkan instrumen penunjangnya, seper

MALANG-Isdiyanto, Kepala Desa Girimoyo menjadi orang pertama yang menjajal pelaksanaan E KTP di Kabupaten Malang yang dimulai dari Kecamatan Karangploso, Rabu (9/5).  Selanjutnya bersama dengan para warga dari Dusun Karangploso, Desa Girimoyo yang sudah mendapatkan undangan, satu persatu  mendatangi operator di salah satu ruangan di kantor Kecamatan Karangploso untuk difoto, dicetak sidik jarinya dan difoto iris matanya.  Menurut Suroto, Camat Karangploso, karena pihaknya sudah mendapatkan dua set alat E KTP dan para operator juga sudah mendapat bimbingan teknik, ia mulai melaksanakan E KTP di wilayahnya. “Pelaksanaan awal E KTP di Kabupaten Malang diadakan di Kecamatan Karangploso,” ujar Suroto, mantan Kabag Humas Pemkab Malang ini. Ia telah membagi jadwal untuk warganya. Setelah Desa Girimoyo dituntaskan, maka ia akan membawa peralatan ini ke desa lain d wilayahnya. Dikatakan Isdiyanto, jumlah wajib KTP di Desa Girimoyo mencapai 5.130 orang. “Kalau yang belum datang, saya umumn

MALANG-Masih banyaknya jabatan sekretaris desa (sekdes) yang kosong menjadi peluang sendiri bagi PNS Pemkab Malang.  Apalagi bagi PNS yang tidak memiliki jabatan. Karena itu banyak yang mendaftarkan diri untuk menjadi sekdes. “Umumnya yang tertarik adalah PNS staf administrasi biasa,” jelas Dwi Ilham, Kabag Tata Pemerintahan Desa Pemkab Malang, Rabu (9/5). Hasilnya, sudah ada 28 PNS Pemkab Malang yang telah mendapat SK dari Bupati Malang untuk menjadi sekdes. Sementara yang mendaftarkan ada sebanyak 30 orang. “Satu orang gugur karena golongannya kurang. Untuk jadi sekdes, minimal golongannya adalah 2A. Sementara yang gagal itu, golongan 1C,” jelas mantan Camat Ngajum ini. Sedang satu orang yang gagal adalah karena ada dua orang yang mengincar jabatan sekdes Kebon Agung, Kecamatan Pakisaji. Tapi akhirnya oleh kades setempat dipilih salah satu. Sehingga seorang lainnya harus gugur. Dengan sudah ditempatinya jabatan 28 sekdes, maka kekurangan sekdes PNS tinggal 101 orang. Tapi menur

MALANG-Koperasi wanita (kopwan) yang bisa berkembang dengan baik dengan modal yang dimilikinya, bakal ditambah permodalannya. Hal ini karena ada kuota tambahan dari Pemprov Jatim buat kopwan. “Tahun ini, ada kuota tambahan modalnya untuk Kabupaten Malang untuk 46 koperasi,” jelas Bambang Sumantri, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang, Senin (7/5). Per koperasi yang akan mendapat tambahan modal diberi Rp 25 juta. Sementara jumlah kopwan mencapai 340 buah. Untuk itu, ada tim independen dari sebuah PTN di Kota Malang yang akan melihat kelayakan koperasi yang bisa mendapatkan tambahan modal itu. Tim ini sedang berjalan dan memiliki kriteria sendiri tentang kopwan yang akan mendapat tambahan modal itu. “Kalau timnya independen kan lebih objektif dan dievaluasi,” tutur mantan Kepala Bakesbang dan Pol Kabupaten Malang ini. Menurutnya, dari hasil pemantauan ke koperasi-koperasi, secara umum, mereka berkembang dengan baik. “Bahkan ada aset yang meningkat seperti di koperasi di

MALANG-Ratusan siswa kelas 9 SMPN 1 Kromengan, Kabupaten Malang melakukan aksi ke DPRD Kabupaten Malang di Kepanjen, Selasa (8/5).. Tujuan mereka ke gedung dewan dengan menumpang dua truk dan masih  mengenakan seragam sekolah putih biru adalah mengadukan nasib uang tabungan rekreasi mereka sebesar Rp 128.960.000 yang dibawa oleh Sugiana, mantan kepala SMPN 1 Kromengan.  Mereka ingin uang itu kembali dan bisa rekreasi ke Bali. Mereka juga minta agar Sugiana diberi sanksi. Setiap bulannya, siswa menabung Rp 15.000. Uang sebanyak itu, rinciannya adalah uang siswa kelas 9 sekarang saat dipungut ketika mereka duduk di kelas 7 dan 8. Serta uang siswa kelas 8 sekarang, dimana saat mereka duduk di kelas 7, mereka telah mencicil uang tabungan rekreasi. Sugiana sendiri sudah dipindah sebagai Kepala SMPN 2 Lawang sejak tahun lalu.  Sebelumnya pekan lalu mereka sudah mengadukan masalah ini ke Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, namun tidak ada hasilnya.  Mereka berharap dengan ‘wadul’ ke dewa

MALANG-Kenaikkan tarif parkir di Kabupaten Malang yang diatur dalam perda No 10 tahun 2010 tentang jasa umum memberi kendala sendiri bagi Dishubkominfo Kabupaten Malang. Hal ini karena tarif parkir untuk truk Rp 3000 nyaris tidak pernah bisa dipenuhi.  Sebelumnya, masalah pengelolaan parkir diatur dalam perda no 3/2006. "Truk hanya mau lembayar tarif Rp 2000," jelas M Darwis, Kabid Moda Transportasi Dishubkominfo Kabupaten Malang, Sabtu. Pemicunya karena kenaikkannya mungkin dirasa berat oleh para sopir truk. Sebab sebelumnya mereka hanya membayar Rp 1500. Hal itu berlaku juga bagi tru tronton yang sebelumnya hanya  membayar  Rp 2000. “Pemberlakuan perda itu, untuk jenis kendaraan di atas 3500 kg JBB (jumlah beban yang diperbolehkan) memang mengalami kenaikkan menjadi Rp 3.000 untuk sekali parkir,” tandas Darwis. Namun dengan pemberlakuan perda baru, mereka harus membayar dua kali lipat. Namun untuk jenis kendaraan lain tidak ada masalah. Darwis mencontohkan untuk kendara

MALANG-Jika wacana menjadikan Pasar Kepanjen menjadi calon taman kota tidak diinginkan oleh pedagang, Bupati Malang, Rendra Kresna menyatakan tidak akan memaksakan dir dan akan memindahkan rencana calon taman kota itu ke lokasi lain. Sebab tujuannya menjadi pasar seluas satu hektare itu hanya untuk memperindah pusat Kota Kepanjen.  “Saya akan konsentrasi mengembangkan Pasar Sumedang saja jika memang tidak diinginkan,” kata Rendra Kresna ditemui usai mengikuti kegiatan harlah GP Ansor ke 78 di Lapangan Pakisaji, Kabupaten Malang, Minggu (6/5).  Katanya, Pasar Sumedang juga perlu dibenahi karena pasar itu kondisinya memprihatinkan dan kotor. Di Pasar Sumedang, luasan lahannya tiga kali lipat dari Pasar Kepanjen. Dengan rencana anggaran cukup besar, ia ingin di pasar itu nanti akan dipisahkan antara pasar kering dan pasar basah.  “Yang penting lagi, pedagang seharusnya juga tidak perlu khawatir mengeluarkan uang jika pindah ke Pasar Sumedang karena semua biaya ditanggung oleh Pemkab

MALANG-Pejabat struktural diperbolehkan menjadi fungsional. Dengan menjadi tenaga fungsional, mereka juga bisa pensiun hingga usia 60 tahun.  Tapi untuk menjadi fungsional juga tidak sembarangan orang karena hanya terbuka untuk  mereka yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan, pendidikan dan penyuluhan.  “Daripada mereka pensiun, kan sayang kemampuannya. Apalagi kita kekurangan PNS,” jelas Rendra Kresna, Bupati Malang, Senin (7/5). Dengan adanya moratorium PNS sekitar dua tahun terakhir ini, pemerintah daerah tidak bisa menambah pegawainya. Sementara tiap tahunnya, di Pemkab Malang ada sebanyak 500-600 PNS yang pensiun. Di satu sisi, sekarang ini  Kementrian PAN dan Reformasi Birokrasi sedang menuntaskan masalah banyaknya tenaga honorer di pemerintah daerah. Dimana akhirnya sudah terpilih tenaga honorer kategori satu (K1) dan sedang diverifikasi untuk tenaga honorer K2 yang rencananya akan diuji lagi agar bisa menjadi CPNS. Menurut bupati, jika ada pengajuan itu, terutama pada

Pemkab Malang berencana menjadikan Pasar Kepanjen yan g berada di Jl A Yani Kepanjen untuk menjadi taman kota. Namun sebelum dijadikan taman kota, Pemkab Malang akan memperbaiki lagi dulu Pasar Sumedang di Jl Sumedang, Kepanjen.  Sehingga seluruh pedagang di Pasar Kepanjen bisa bergabung dengan di Pasar Sumedang. Luas Pasar Kepanjen mencapai satu hektare sehingga sangat representatif dijadikan taman kota. Apalagi di kanan kiri dan bagian belakang pasar sudah ada jalan. “Tapi pembangunan Pasar Sumedang masih menunggu diselesaikannya dulu Pasar Tumpang. Kalau pembangunan Pasar Tumpang cepat, maka bisa segera membangun Pasar Sumedang,” kata Rendra Kresna, Bupati Malang, Jumat (4/5). Tahun ini, Pemkab Malang memang berencana merehabilitasi Pasar Tumpang yang kondisinya sudah memprihatinkan dengan anggaran Rp 5 M dari ABPD Kabupaten Malang. Salah satu tujuan pembangunan taman kota karena ingin mendapatkan Adipura Kencana untuk Kota Kepanjen.  Apalagi dari hasil masukan dari tim penil

MALANG- Kiruman (87) ditemukan sudah tidak bernyawa oleh anaknya, Rokim (35) tergantung di pohon cengkeh yang tumbang di belakang rumahnya di Dusun Gendogo RT 01/RW 10, Desa Balesari, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, Kamis pukul 17.00 WIB.  Untuk meregangkan nyawanya, bapak empat anak itu menggunakan tali. Ketika ditemukan, badannya masih hangat. “Kemungkinan pak Kiruman baru saja bunuh diri. Ketika ditemukan Rokim, anaknya, badannya masih hangat,” tutur Purnomo, Kades Balesari, Kamis malam (3/5). Ia bunuh diri di pohon cengkeh yang tumbang. Tapi ketinggian pohonnya masih sekitar 1,5 meter di atas tanah.  Menurut kades, pemicu bunuh diri itu karena Kiruman memiliki hutang sebanyak Rp 17,5 juta ke Darman, warga Dusun Kemuning, Desa Kranggan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Hutang itu untuk menyewa lahan milik Darman yang kemudian ditanami tebu. Tapi ternyata hingga perjanjian untuk membayar hutang itu pada Jumat pekan lalu dan disaksikan dirinya, namun tidak disikapi dengan k

Tiga candi  menjadi favorit kunjungan wisatawan. Hal itu karena lokasinya mudah terjangkau transportasi. Sementara yang jauh dari transportasi, otomatis kurang banyak dikunjungi pengunjung. “Candi yang paling banyak dikunjungi yaitu Candi Songgoriti, Candi Singosari dan Candi Jago,” jelas Hariyoto. Koordinator Candi se Kabupaten Malang Saya di Candi Jago Tumpang Candi Songgoriti kini berada di Kota Batu. Sebelumnya masuk wilayah Kabupaten Malang. Kemudian Candi Singosari berada di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang dan Candi Jago berada di Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Candi Songgoriti merupakan candi tertua di Jawa Timur yang dibangun pada abad 9-10. Di tengah candi itu ada sumber airnya. Candi ini menjadi sasaran pengunjung karena di kawasan ini  banyak objek wisata penunjangnya, seperti pemandian air hangat. Ada sejumlah hotel/vila di kawasan ini. Sehingga mereka menyempatkan berkunjung ke candi. “Sebulan, jumlah wisatawannya bisa mencapai 700-1000 pengu

MALANG-Pemkab Malang secara resmi sudah melakukan MoU dengan pengembang perumahan PT Kharisma  Karangploso untuk membangun perumahan PNS di kawasan jalibar, Kepanjen.  Namun MoU itu masih banyak hal perlu ditindaki. “Yang jelas, saya sudah minta ke pengembang agar pada November nanti, sudah ada rumah yang diserahkan ke PNS. Namun tidak harus semua rumah yang hendak dibangun bisa diselesaiikan pada November itu,” kata Rendra Kresna, Bupati Malang di Pringgitan, Kamis (3/5).  Perumahan PNS dibangun diatas lahan milik Pemkab Malang seluas 8, 9 hektare. Sedang untuk perumahannya akan didirikan di 5,4 hektare lahan. Prioritas perumahan itu adalah untuk para PNS golongan rendah. “Tapi golongan empat juga boleh. Tapi setelah para PNS golongan dibawahnya,” tutur Rendra. Sebab ia memperkirakan PNS golongan empat bisa juga masih belum punya rumah. Namun bisa juga PNS golongan dibawahnya sudah punya rumah sendiri, misalkan dari mendapat rumah warisan. Rumah tipe 36, menurut bupati, akan berdi

MALANG-Sebanyak 18 pasar tradisional dalam kelolaan Pemkab Malang akan mendapat perbaikan. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp 700 juta yang diambilkan dari APBD Kabupaten Malang. Sementara sisanya, Rp 300 juta akan ditanggung oleh para pedagang pasar. Sehingga total mencapai Rp 1 miliar. Sistem tanggung renteng ini diatur dalam program kemitraan yang baru dilaksanakan pada tahun ini. “Jika tak ada halangan, rencana perbaikan pasar akan dilakukan mulai Juni mendatang,” ujar Hadi Mustofa, Ketua P3KM (Paguyupan Pedagang Pasar Kabupaten Malang) usai pertemuan dengan pengurus P3KM unit 18 pasar, Rabu sore (2/5). Pasar yang akan mendapat dana perbaikan ringan itu antara lain Pasar Pakis, Pasar Dampit, Pasar Lawang, Pasar Singosari, Pasar Gondanglegi, Pasar Tumpang dll. Di tiap pasar akan mendapat anggaran perbaikan antara Rp 30 juta hingga Rp 50 juta. Menurut Mustofa, karena anggaran pemerintah terbatas, maka bersama para pedagang pasar bahu membahu melakukan perbaikan meski sifatnya

MALANG-PG Krebet Baru akan mulai melakukan kegiatan musim giling tahun ini mulai 17 Mei mendatang.  Pabrik gula milik grup RNI (Rajawali Nusantara Indonesia) ini menargetkan akan menggiling tebu sebanyak 2,2 juta ton dan menghasilkan gula sebanyak 176.000 ton. Sementara rendemen tebunya diharapkan minimal bisa mencapai delapan.  Hal itu dijelaskan oleh Gede Meifera, Direktur Rajawali I saat selamatan buka giling 2012 di aula PG setempat,  Rabu (2/5) yang dihadiri para karyawan, petani dan undangan dari Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Malang.  PG ini memiliki kapasitas produksi mencapai 12.000 TCD dan menjadi terbesar di antara pabrik-pabrik gula yang ada. Bupati Malang, Rendra Kresna memberikan perhatian kepada produksi gula karena menjadi salah satu bagian dari ketahanan pangan nasional . Karena jika terjadi gejolak harga gula, maka berpengaruh pada inflasi. Sebab gula salah satu sembilan bahan pokok.  “Sehingga rendahnya produksi dan harga gula menjadi perhatian/kepentingan pem

MALANG-Kepengurusan Kartu  Tanda ke Luar Negeri (KTKLN) yang sebelumnya harus dilakukan oleh calon TKI sekarang cukup di kantor Disnakertrans Kabupaten Malang yang berada di Kepanjen. Sebelumnya, calon TKI yang akan keluar negeri harus mengurus ke Disnaker Provinsi Jawa Timur. “Pelayanan KTKLN secara online ini mulai kita berlakukan hari ini,” jelas Djaka Ritamtama, Kadisnakertrans Kabupaten Malang, Selasa (1/5).  Dengan proses cukup di daerah, maka ini menguntungkan bagi para calon TKI karena tak harus ke Surabaya. “Selain itu, kita juga bisa memantau benar-benar. Untuk mengurus ini, harus dilakukan sendiri oleh calon TKI. Kalau sebelumnya kan bisa dilakukan oleh PPTKIS-nya atau PL (petugas lapangan) dengan hanya membawa data fotokopian. Sehingga kita tidak tahu apakah itu asli atau bukan. Sekarang tidak bisa,” ujar Djaka. Pihaknya juga akan melakukan wawancara dengan calon TKI.  Sehingga pihaknya juga tahu nama PPTKIS (Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta) yang mem

MALANG-PG Krebet Baru yang berada di Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang akan memulai musim giling tebu pada tahun ini pada 17 Mei  mendatang. Dalam selamatan menjelang musim giling, Bupati Malang, Rendra Kresna mengingatkan kepada pabrik gula milik grup Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) itu untuk mengatur surat perintah (SP)  giling secara tepat. Tujuannya agar tidak terjadi antrean di sepanjang jalan dekat pabrik gula itu. Bahkan tempat penampungan truk kadang juga sampai tidak bisa menyerap truk-truk yang ada. “Sebab jika SP-nya tidak diatur, maka terjadi kemacetan truk-truk tebu yang antre hingga mencapai Kecamatan Gondanglegi,” kata Rendra Kresna. Karena antrean di bahu jalan, maka tak jarang memicu kemacetan selama musim giling itu.  Kemacetan itu rutin terjadi saat musim giling tebu. Di satu sisi, kelas jalan di Kabupaten Malang hanya untuk kendaraan tonase 3,5 ton. Tapi truk-truk tebu itu kadang bisa memuat daya hingga 9,5 ton.    Karena itu kerusakan jalan di Kabupat

MALANG-Sebanyak 64 guru yang sudah mengajar lebih dari lima tahun mendapat apresiasi mengajar dekat tempat tinggalnya. Tujuannya agar mereka bisa mengajar secara maksimal dan meminimkan risiko yang terjadi karena perjalanan ke tempat kerja jauh dari rumah mereka. “Saat ini ada 64 SK guru yang akan saya pindah tugaskan agar dekat dengan rumahnya,” ujar Rendra Kresna, Bupati Malang saat memberikan sambutan dalam acara syukuran Hari Pendidikan Nasional yang dipusatkan di Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Rabu (2/5). Ia mencontohkan guru yang memiliki rumah di Kecamatan Lawang, namun tugas kerjanya di Kecamatan Bantur juga sangat berat dan tidak efektif. Kata Rendra, ia sudah meminta kepada BKD Kabupaten Malang dan Dinas Pendidikan untuk melakukan pemetaan atas tempat tinggal guru dengan lokasi kerja. Namun yang berada di meja kerjanya, baru sebanyak 64 guru yang akan dipindah. Tapi untuk guru-guru baru PNS yang masih mengajar satu atau dua tahun, mereka akan tetap dipekerjaan di tempat y

MALANG- Komisi A dan C DPRD Kabupaten Malang akan memanggil Pemkab Malang dan KUD Gondanglegi  terkait nasib PT Kigumas (Kawasan Industri Gula Milik Masyarakat). Pasalnya, pabrik gula mini  itu telah menghabiskan uang APBD lebih dari Rp 28 miliar, namun tidak ada hasil yang bisa dinikmati. Setelah tak kunjung mendapat investor, tahun ini Pemkab Malang mengajukan  rencana pencabutan Perda Kabupaten Malang No 16/Tahun 2003 tentang PT Kigumas (Kawasan Industri Gula Milik Masyarakat) oleh Pemkab Malang dalam program legislasi daerah (prolegda). Dalam kerjasama menjadi PT itu, KUD Gondanglegi bertindak sebagai penyedia lahan seluas satu hektare. Sementara Pemkab Malang melengkapi dengan bangunan dan mesin-mesinnya. PT Kigunas merupakan bagian dari program Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (Kimbun) yang digagas pada 2001 dan berdiri mulai 2003. Tapi ketika  beroperasi bertahun-tahun lalu, pabrik gula mini itu tidak berhasil memproduksi gula kristal putih, tapi hanya menghasilkan n

MALANG-BKD Kabupaten Malang telah merampungkan verifikasi dan perekaman data para tenaga honorer di lingkungan Pemkab Malang.  Meski hasilnya belum diserahkan ke BKN, BKD menemukan sebanyak 50 tenaga honorer kategori dua (K2) tak terpantau keberadaannya. “ Sejauh ini masih belum ada keterangan keberadaan mereka. Apakah sudah mengundurkan diri, sakit atau meninggal dunia,” jelas Heru Nugroho, Kabid Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai BKD Kabupaten Malang ditemui di ruang kerjanya, Jumat (27/4).  Padahal minggu depan merupakan tenggat waktu penyerahan data-data tenaga honorer K2 tersebut. Sehingga bagi yang terlambat menyerahkan, waktunya sudah sangat mepet.  Dari 50 orang tenaga honorer K2 itu, terbanyak dari Dinas Pendidikan. Sebab jumlah tenaga honorer K2 yang terdata sebanyak 2.844 orang. Dan sebanyak 2.523 orang merupakan tenaga honorer K2 di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Kemudian sebanyak 206 orang merupakan tenaga honorer di lingkungan Dinas Kesehatan dan RSUD Kanjur

MALANG-Karena honor penjaga candi yang diperoleh dari BP3 Trowulan dinilai masih kurang meski tugasnya berat, mereka berharap Pemkab Malang memberikan bantuan keuangan lagi kepada mereka.  Bantuan tambahan honor Rp 200.000 per bulan itu sempat mereka nikmati pada 2010 lalu. “Tapi tambahan honor itu hanya bertahan setahun. Selanjutnya sampai kini, kami menerima lagi,” ujar Hariyoto, Koordinator Candi se Malang Raya, Minggu (29/4). Dari candi-candi yang ada di Malang Raya, dijaga sebanyak 33 orang yang berstatus tenaga honorer dan pengawai negeri. Seluruh candi berada dalam pengelolaan BP3 Trowulan, Provinsi Jawa Timur. Tenaga honorer digaji oleh BP3 Trowulan sebesar Rp 600.000/bulan. Tambahan Rp 200.000 per bulan dirasakan membantu. Apalagi  mereka bekerja tanpa mengenal waktu. “Jika sewaktu-waktu ada tamu, harus siap, termasuk pada malam hari,” katanya.  Meski jam kerja normatifnya adalah mulai pukul 08.00-16.00 WIB. Sedang pekerjaannya dibagi atas dua shift, siang dan malam. Par

MALANG-Peralatan E KTP sudah dipasang di kantor Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso.  Di tiap kantor kecamatan diberikan dua set peralatan E KTP.  Dalam minggu ini, surat undangan untuk warga akan dikirim oleh Dispendukcapil Kabupaten Malang  ke kantor kecamatan. Selanjutnya kantor kecamatan akan melakukan penjadwalan pembuatan E KTP buat warganya. “Saya himbau kecamatan yang sudah mendapatkan alat E KTP untuk segera melaksanakannya,” ujar Purnadi, Kadispenduk dan Capil Kabupaten Malang, Senin (30/4). Menurut Purnadi, kapasitas per alat bisa untuk 150 orang. Sehinga dua alat bisa mencapai 300 orang per hari. “Tapi bisa juga dimaksimalkan,” paparnya. Suroto, Camat Karangploso menyatakan belum melaksanakan proses pembuatan E KTP untuk warganya karena dirinya belum mendapat sosialsasi dari Dispendukcapil Kabupaten Malang. “Peralatannya memang sudah siap. Rencananya, pada 28 April lalu, seluruh camat akan diberi sosialisasi oleh Dispendukcapil. Tapi acaranya batal karena ad