Cerita Cerita

Mei29 pada 5:36  PM MALANG- Sekretariat DPRD Kabupaten Malang sudah menyiapkan anggaran untuk pakaian anggota dewan terpilih periode 2014-2019. Pakaian itu terndiri atas jas buat pelantikan senilai Rp 1 juta. Selain itu, mereka juga mendapat anggaran satu setel pakaian sipil harian senilai Rp 600.000. "Untuk pembuatan jas baru hanya sekali selama lima tahun yaitu untuk pelantikan anggota dewan terpilih," jelas Nurcahyo, Sekretaris DPRD Kabupaten Malang kepada Surya Online, Kamis (29/5/2014).  Sementara untuk satu setel pakaian harian sipil dikarenakan masa tugas mereka pada tahun ini hanya empat bulan. Menurut Nurcahyo, warna jas yang dipilih untuk pelantikan adalah warna agak gelap. Namun untuk jadwal pengukuran jasnya, diperkirakan baru akan dilaksanakan pada juni mendatang. Sebab pihaknya belum mendapatkan nama anggota dewan terpilih. Jika sudah mendapatkan, maka mereka akan dipanggil untuk pengukuran jas. Dari hasil penetapan anggota dewan terpilih, ada 50 o

MALANG- Ada 50 kursi parpol yang ada di DPRD Kabupaten Malang periode 2014-2019. Wajah lama dan baru menjadi warna warni hasil pemilu legislatif pada 9 April 2014 lalu. Berikut nama-nama anggota DPRD Kabupaten Malang yang telah ditetapkan oleh KPU, Senin (12/5/2014). 50 kursi itu disediakan untuk tujuh dapil. Dari dapil 1 (7 kursi) meliputi Abu Hanif (PKB), Achmad Soleh (PKB). Sugianto (PDIP), Agus Samsul Hufron (Partai Golkar), M Risqi Irvansyah (Partai Gerindra), Lilik Alfiyatul Jannah (Partai Demokrat) dan Ahmad Daniyal (PPP).  Dapil 2 (8 kursi) meliputi M Toyyib (Partai Nasdem), Aji Purnawarman (PKB), Mujiono dan Didik Gatot Subroto (PDIP), Siadi dan Kusmantoro Widodo (Partai Golkar) serta Zia Ulhaq (Partai Gerindra) dan Hadi Mustofa (Partai Demokrat). Dapil 3 (7 kursi) meliputi Amarta Faza (Partai Nasdem), M Fauzi (PKB), Suwarno dan Darmadi (PDIP), Cholis Bidayati dan Miskat (Partai Golkar), Joko Eko Sujarwanto (Partai Gerindra). Dapil 4 (7 kursi) meliputi Kuncoro (PKB), Titik Yun

MALANG- Panwaslu Kabupaten Malang telah menerima surat penghentian penyidikan atas tiga kasus dugaan pelanggaran pemilu.. Tiga kasus itu sebelumnya ditangani oleh Satreskrim Polres Malang. "Minggu lalu kami mendapat surat penghentian penyidikan," jelas George da Silva, Divisi Penanganan dan Penindakan Pelanggaran Pemilu Panwaslu Kabupaten Malang kepada Surya Online, Senin (12/5/2014). Menurutnya, itu menjadi kewenangan polisi jika kasusnya dihentikan penyidikannya. Kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu itu melibatkan Hanik Dwi, Kades Tunjungtirto, Kecamatan Singosari karena minta restu atas dukungan suaminya, Didik Gatot Subroto yang waktu itu caleg PDIP dari dapil 2. Didik sendiri akhirnya terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Malang periode 2014-2019. Kemudian kasus yang melibatkan Achmad Andi, anggota DPRD Kabupaten Malang dan kasus menyangkut anggota DPR RI dari PKB, Ali Maschan Moesa.  "Untuk kasus pak Ali, saksi pelapornya melarikan diri. Sedang kasus pak Andi,

MALANG- Sebanyak 11 siswa SMA dan MA di Kabupaten Malang tidak lulus dalam ujian nasional (unas) tahun ini. Rinciannya empat siswa SMA dan tujuh siswa MA. "Namun seluruh siswa SMK yang berjumlah 9902 orang bisa  lulus 100 persen," jelas Budi Iswoyo, Kadindik Kabupaten Malang kepada Surya Online, Selasa (20/5/2014). Ditambahkan Budi, empat siswa yang tidak lulus itu berasal SMA Surya Alam Ngajum satu orang dari jurusan IPS.  Kemudian satu siswa dari SMAN 1 Bululawang dari program IPS dan dua orang siswa dari SMAN 1 Gondanglegi dari jurusan IPS dan bahasa. Namun menurut Budi, meski ada empat siswa SMA tidak lulus, tapi tetap menjadi sebuah prestasi. Sebab siswa yang mengikuti ujian SMA jumlahnya sebanyak 5800 siswa. "99,93 persen siswa SMA lulus unas," tuturnya. Tentang banyaknya jurusan IPS yang tidak lulus, katanya karena memang nilainya kurang.  "Sesuai laporan yang kita terima, nilainya mata pelajaran siswa SMA yang tidak lulus memang nilainya kurang. Khususn

MALANG- Masuknya dua siswa SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen di peringkat tiga besar NUN  di Kabupaten Malang membuat bangga Tri Haryoto, Kepala SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen. Ditemui Surya Online di sekolahnya, Selasa (20/5/2014), Tri menyatakan rasa senangnya. Menurutnya, ia mendapat informasi itu saat mengambil nilai unas di Dindik pada Minggu malam lalu (18/5/2014).  "Anak-anak sebenarnya belum tahu. Rencana mau saya buat kejutan untuk perpisahan nanti dengan memberi penghargaan," tutur Tri kepada Surya Online. Perpisahan di sekolah itu akan digelar pada 18  Juni 2014 mendatang. Sehingga saat pengumuman unas pada Selasa, orangtua hanya mendapat informasi kelulusan. Dari data di Dindik Kabupaten Malang, seluruh siswa SMK lulus 100 persen. Jumlahnya mencapai 9902 siswa.  "Kita berusaha mengantarkan anak-anak mencapai prestasi tinggi. Ini sesuai motto kami di sekolah yaitu berahklah, cerdas dan terampil," ungkapnya. Menurutnya, dua siswanya, Heru dan Rizka adalah adalah si

MALANG- Pemkab Malang bakal mendirikan sembilan sekolah menengah negeri baru. Mulai SMPN, SMAN dan SMKN. "Anggarannya nanti dari pusat. Kita mengajukan dulu ke kementrian," jelas Budi Iswoyo, Kadindik Kabupaten Malang kepada Surya Online, Selasa (20/5/2014). Sembilan unit sekolah baru (USB) itu rencananya ada di Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Dau. "Untuk di Karangploso, akan ditambah SMPN-nya. Begitu juga di Dau," tambah Budi.  Untuk itu, Pemkab Malang akan turut serta dalam bentuk pengadaan lahan. Rencananya akan memakai tanah kas desa (TKD). Untuk persyaratan mendirikan SMPN baru, perlu lahan seluas 1,5 hektare. Sementara untuk SMA/SMKN perlu lahan dua hektare. Di Karangploso, bakal menjadi SMPN 5. Sedang di Dau, bakal jadi SMPN 2. Menurut Budi, jika persyaratan tanah dan surat-suratnya sudah jelas, dari kementrian pasti cepat turun untuk melakukan pengecekan. Sedang anggaran dari pusat yang diharapkan untuk tiap USB sebanyak Rp 1,7 miliar. Sementara di K

MALANG- Pelaksanaan e tax di Kabupaten Malang masih menunggu verifikasi DPPKA (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset) mengenai objeknya. Jika pendataan sudah selesai, maka bisa segera dilaksanakan. "Bidikannya adalah pajak restoran dan hotel. Ya yang besar-besar dulu," jelas Abdul Malik, Sekda Kabupaten Malang kepada Surya Online, Rabu (21/5/2014).  Menurutnya, pembicaraan antara Pemkab Malang dengan BRI, sebagai bank persepsi juga masih belum final. Sebab baru dibicarakan mengenai berapa yang akan ditangani BRI. Dipilihnya BRI karena bank tersebut yang memiliki alat e tax dan bank tersebut beroperasi hingga ke desa-desa. Soal potensi yang bisa diperoleh dari e tax, Malik menyatakan belum tahun. "Berharap bisa menambah. Sebab dengan e tax, tidak perlu ketemu orang per orang atau asumsi penetapan dengan wajib pajak," katanya. Menurutnya, untuk memasang alat e tax, wajib pajak harus menjadi nasabah BRI. Sehingga bisa didebit dari akunnya. Namun sebelumnya ada