Postingan

Menampilkan postingan dari Juni, 2012

PLTMH Kurangi Pembayaran Listrik

MALANG- Potensi sumber air di Desa Sumber Suko,Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang dimanfaatkan untuk pembangkit listrik mikro hidro (PLTMH). PLTMH Sumbermaron itu bisa menghasilkan listrik hingga 35 KWA. Keberadaan sumber air itu selama ini dimanfaatkan oleh Badan Pengelola Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sumber Maron yang berada di Desa Karangsuko, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. “Jika selama ini untuk mendistribusikan air bersih ke warga menggunakan listrik dari PLN, namun dengan pengoperasian PLTMH bisa menggurangi biaya pembayaran ke PLN,” jelas Romdhoni,Kadis Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang, Rabu (20/6). Keberadaan PLTMH itu bekerja sama dengan sebuah perguruan tinggi di Malang dan lembaga dari Australi. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang yang melakukan pembinaan dan memfasilitasi pinjaman dari lembaga Australia itu. Menurut Romdhoni, pembuatan PLTMH itu sebagian anggarannya didapat dari lembaga dari Australia tersebut. Kata pria asal Po

Anggaran PAK Minim Untuk Bayar Klaim Jamkesda

MALANG-Pembayaran klaim Jamkesda Kabupaten Malang masih tanda tanya. Apalagi anggaran yang bisa digerakkan dalam APBD perubahan 2012 (PAK/Perubahan Anggaran Keuangan) pada tahun 2012 relatif minim, yaitu  Rp 816.805.921,73. Pemkab Malang beberapa waktu lalu berharap klaim Jamkesda akan ada penanganan ketika ada PAK  yang biasanya dibahas pada Juli mendatang. Asumsi jumlah klaim Jamkesda mencapai Rp 24 miliar mulai 2010 hingga akhir Desember 2012 mendatang. Karena masih belum terbayarkan klaim itu, seperti RSUD Kanjuruhan sebagai rumah sakit rujukan untuk pasien Jamkesda masih menalangi pengeluarannya. “Ya..jumlah untuk PAK-nya sangat kecil, tinggal Rp 800 jutaan. Mungkin untuk hal-hal yang kecil, seperti untuk menambah pembayaran  Jamkesda.  Tapi belum diputuskan untuk apa saja, Sebab nanti  kan masih ada pembahasan lagi soal penggunaan anggaran PAK,” kata Rendra Kresna, Bupati Malang usai rapat paripurna pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2011 di DPRD Kabupaten M

Terima Kasih Mampir ke Blog Saya

Gambar
Bersama teman-teman nongrkrong di Pendopo Kab Malang Saat liputan di Desa Lebakharjo, Kec Ampelgading, Kab Mlg Dulu aku masih rajin mengkliping berita-beritaku yang dimuat di Harian Surya. Model kliping fisik itu awalnya mengasyikan. Tapi dengan makin banyaknya produktifitas tulisan, rasanya waktu untuk mengkliping berita dari koran sudah terlalu memakan waktu. Kadang malah nggak sempat sama sekali. Tak heran, banyak beritaku yang sudah tak terdeteksi. Korannya pun mungkin sudah tidak ada meski di perpustakaan kantorku ada yang terdokumentasikan. Namun untuk kepentingan pribadi, sudah sulit mencarikan lagi. Kadang bisa bertengkar dengan suami gara-gara aku mempertahankan koran-koran yang ingin aku kliping. Padahal aku sendiri sudah tidak punya waktu mengguntingnya, he..he. Sampai suatu hari pada 2009-an, aku bertemu dengan teman SD-ku. Waktu itu, kami membicarakan soal pekerjaan. Dia bilang, wah..pasti banyak ya tulisanmu. Aku jawab, iyalah. Apalagi tiap hari kan ada target be

Pemprov Jatim Bantu per Desa Rp 60 juta

MALANG-Pemprov Jawa Timur memberikan bantuan keuangan kepada desa-desa yang ada senilai Rp 60 juta. Bantuan keuangan itu untuk peningkatan infrastruktur jalan dan pembangunan rumah hijau. Khusus pembangunan rumah hijau mendapat alokasi Rp 5 juta dari nilai bantuan itu. "Tapi tidak semua desa mendapatkan karena sudah ada penetapan desa oleh SK Gubernur," terang Dwi Ilham, Kabag Tapemdes Setda Kabupaten Malang, Selasa (19/6/2012). Hal itu disampaikan usai sosialisasi bantuan keuangan desa kepada para kepala desa dan camat  di Pendopo Kabupaten Malang. Desa di Kabupaten Malang yang mendapat bantuan pada tahun ini sebanyak 45 desa di 24 kecamatan. Menurut Dwi Ilham, ini sudah menjadi tahun ketiga pemberian bantuan keuangan pada desa. Sehingga pada tahun ini, sudah 134 desa yang mendapatkan. Pemkab Malang sebenarnya mengajukan bantuan untuk 107 desa, tapi yang disetujui hanya 45 desa. Total desa di Jawa Timur yang dibantu hingga tahun ini akan mencapai 4000-an dari

Pagu Penerima Raskin Malang Raya Berubah

MALANG- Hasil survei BPS yang terbaru, jumlah rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTSPM) raskin di Malang Raya  mulai Juni ini berubah. Untuk Kabupaten Malang terjadi peningkatan jumlah RTSPM yaitu 175.692 RTS . Sebelumnya, hingga Mei 2012, jumlahnya mencapai 155.745 orang. Sementara untuk Kota Batu, data terbaru penerima raskin mencapai 7525 RTS. Sedang Kota Malang sebanyak 20.359 RTS. "Data baru ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat karena ada perubahan penerimanya," jelas M Iqbal Awaludin, Kepala Bulog Sub Divre Malang, Senin (18/6/2012). Ia menyebutkan, penerima raskin Kota Batu mengalami peningkatan sedang Kota Malang, jumlah penerimanya mengalami penurunan sedikit.   Karena perlu waktu menyosialisasikan, Iqbal memperkirakan pada akhir Juni nanti, jatah raskin pada Juni akan didistribusikan kepada masyarakat miskin. Meski ada perubahan data penerima namun Bulog sudah mempersiapkan berasnya. "Stok raskin di Bulog cukup sampai awal tahun depan,"

Bidan Desa dan Penyuluh KB Jadi Verifikator SPM

MALANG- Untuk meningkatkan kontrol agar tidak sembarangan bisa keluar SPM (surat pernyataan miskin), Pemkab Malang menambah verifikator di desa   selain dari perangkat desa, yaitu penyuluh lapangan KB (PLKB) dan bidan desa. Harapannya, jumlah pengajuan SPM tidak lagi banyak karena sudah ada 14 indikator dari BPS ketika seseorang dinyatakan miskin. Kebijakan ini dikeluarkan setelah Pemkab Malang menyatakan bahwa anggaran Jamkesda pada tahun ini sebanyak Rp 7,8 miliar sudah habis pada April 2012 lalu.   Dengan adanya pengetatan verifikasi, diharapkan   anggaran Jamkesda bisa dikendalikan. Adapun   14 Indikator kemiskinan oleh BPS itu antara lain luas bangunan tempat tinggal kurang dari 8 M2 per orang, dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia, kayu berkualitas rendah, tembok tanpa plester, tidak ada listrik, bahan bakar memasak sehari-hari pakai kayu bakar/arang/minyak tanah dll. “Para camat juga sudah kami kirimi 14 indikator miskin itu. Sedang PLKB dan bidan desa bisa membantu m

Dewan Pengupahan Survei KHL di Tiga Pasar

MALANG-Dewan Pengupahan Kabupaten Malang akan melakukan survei KHL (Kebutuhan Hidup Layak) di tiga pasar di Kabupaten Malang. Tiga pasar itu yaitu Pasar Lawang, Pasar Singosari dan Pasar Kepanjen. Dewan Pengupahan terdiri atas perwakilan serikat pekerja, pengusaha, akademisi dan pemerintah yang diwakili oleh Disnaker dan Transmigrasi Kabupaten Malang.   “Kemungkinan kami akan melakukan survei menjelang datangnya Ramadhan   nanti dan sesudah lebaran,” jelas Djaka Ritamtama, Kadisnaker dan Transmigrasi Kabupaten Malang, Sabtu (16/6).   Dipilihnya tiga pasar itu karena seluruh item yang dibutuhkan untuk kebutuhan survei ada di pasar itu. Survei KLH meliputi 46 komponen, yaitu perumahan, makanan dan minuman, sandang, pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi dan tabungan. Menurut Djaka, dipilihnya survei menjelang Ramadhan biasanya harga-harga cenderung naik mendekati moment itu. Sedang sesudah Lebaran, karena biasanya harga sudah relatif stabil. Dengan perbandingan itu, maka b

Mobil M-PLIK Bisa Bantu Program eKTP

MALANG-Kabupaten Malang mendapat bantuan 10 mobil pusat layanan informasi kecamatan (MPLIK) dari Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kemeninfo). Bantuan mobil itu diserahkan dari Kemeninfo di Balai Desa Gadungsari, Kecamatan Tirtoyudo, Sabtu (16/6) . Setiap mobil nanti bisa difungsikan untuk melayani empat kecamatan. Penyerahan itu dilakukan oleh Marwoto, staf ahli Menteri Komunikasi dan Informasi kepada Bupati Malang.  “Dengan adanya bantuan ini, selain bisa mencerdaskan masyarakat, juga bisa kami manfaatkan untuk pelayanan e KTP,” kata Rendra Kresna di sela acara. Saat ini, Kabupaten Malang sedang dalam pelaksanaan perekaman data e KTP dengan jumlah wajib KTP mencapai 2,2 juta orang. Kendala jaringan pada sejumlah wilayah di Kabupaten Malang terjadi karena topografinya.  MPLIK dioperasionalkan dengan jaringan satelit dan V-SAT. Hadir dalam penyerahan itu nampak Nurhayati Ali Assegaf, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat. Menurut anggota dewan dari dapil Malang Raya ini, Ka

Walimurid Tuntut Pengembalian Uan g Les Bahasa Inggris

MALANG-Sebelum meninggalkan SMPN 1 Pakis, Kabupaten Malang karena sudah menyelesaikan sekolahnya, kelas IX H yang merupakan kelas bilingual ternyata menyisakan masalah. Yang menjadi keluhan wali murid adalah uang les Bahasa Inggris yang terlanjur dibayarkan, namun ternyata lesnya hanya tiga sampai lima kali pertemuan dalam kurun waktu satu tahun. Les dimulai sejak awal tahun ajaran baru 2011 lalu. Rencana awal, les Bahasa Inggris diadakan seminggu dua kali di kelas bilingual dengan menggandeng sebuah lembaga. Awal nya, walimurid tahu tidak ada les Bahasa Inggris apalagi siswa juga tidak bercerita masalah itu kepada orangtuanya.   Ketiadaan les itu diketahui ketika ada walimurid yang minta keringanan membayar uang les Bahasa Inggris pada Mei lalu. Dari hal itu kemudian diketahui bahwa les Bahasa Inggris sudah tidak pernah ada namun pembayaran untuk les Bahasa Inggris kok tetap ada. Biaya les Bahasa Inggris per bulan mencapai Rp 31.500 per anak. Jumlah siswa bilingual sebanyak 23