Satu Pikap Genteng Kualitas Buruk DAK Dibawa Ke Dewan

Contoh genteng berkualitas rendah yang dibawa ke DPRD

Sebanyak enam orang yang merupakan perwakilan komite sekolah dan warga Desa Permanu, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang mendatangi DPRD Kabupaten Malang, Jumat (23/12). Mereka mengadukan tentang kualitas bahan bangunan di SDN Permanu 2 yang mendapat DAK pendidikan 2011 untuk rehab sebanyak lima kelas. Untuk memberikan bukti itu, mereka membawa satu pikap genteng yang dibawa ke DPRD dan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Namun sebelumnya mereka juga sudah mengemukan hal itu ke pemborongnya namun kurang direspons.
“Yang saya ungkapkan ke dewan dan ke dindik itu kondisinya apa adanya. Harapan saya agar ada perbaikan kualitas atas rehab di sekolah itu,” ujar Kusnadi, Ketua Komite Sekolah SDN Permanu 2 usai wadul ke dewan. Katanya, jika berkualitas bagus, ia juga tidak akan melakukan itu. Sementara itu, untuk menunjukkan bahan bangunan berkualitas rendah, mereka membawa contoh genteng tersebut agar bisa diketahui. Genteng-genteng yang dibawa itu ada yang patah, retak-retak. Sementara untuk kayu yang dipakai, hanya memakai kayu kembang dan kayu lokal lainnya. Padahal di bestek menggunakan kayu meranti.
”Kondisi kayu yang dipakai  juga masih basah,” ujarnya. Perbaikan di sekolah itu dilakukan sejak awal Desember lalu. Saat ini pembangunan rehab sekolah itu masih memasang genteng-genteng itu. Sementara bagian dalamnya, seperti pemasangan keramik masih belum. Selain itu juga sedang dipasang kusen dan pintu-pintu. Saat mengadu ke dewan, mereka diterima para anggota Komisi D, termasuk ketuanya, Sugeng Pujianto dkk. Sementara ketika di dindik, mereka diterima oleh tiga orang, termasuk Wahyudi, Kabid TK SD Dinas Pendidikan Kabupaten Malang ini.
Namun Wahyudi ketika dihubungi maupun di SMS tidak menjawab. ”Dindik berjanji akan menindaklanjuti ini,” kata Kusnadi. Ia berharap itu dilakukan demi kebaikan sekolah itu. Unggul Nugroho, Sekretaris Komisi D yang ikut menerima mereka menyatakan menjadi kewenangan komite sekolah untuk memantau pelaksanaan pengerjaan DAK. ”Sebab sekolah merupakan fasilitas umum. Jika tidak dipantau, jika terjadi apa-apa, yang menjadi korban adalah warga masyarakat juga,” tutur Unggul.  vie


Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pejabat Pemkab Malang Terlibat Pembunuhan Janda (1)

Ke Makam Troloyo Mojokerto

Meraup Untung Dari Si Mini