Cerita Cerita

MALANG-Satu raperda usulan eksekutif akhirnya diputuskan tidak jadi disahkan pada Kamis (3/1/2013) sore. Raperda itu adalah pencabutan perda no 2 tahun 2003 tentang bagi hasil dengan desa/kelurahan dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tertentu. Sehingga hanya empat raperda yang disahkan, yaitu perda tanggung jawab sosial /CSR, LPPL (Lembaga Penyiaran Publik Lokal) untuk Radio Kanjuruhan dan retribusi jasa umum dalam sidang paripurna di gedung DPRD Kabupaten Malang di Kepanjen. . “Hasil dari rapat internal tadi menyatakan perda pencabutan No 2 tahun 2003 tidak jadi disahkan. Sehingga perda itu ya tetap berlaku,” kata Nur Muhlas, Ketua pansus pencabutan perda no 2 tahun 2003 ditemui di ruang Komisi C DPRD Kabupaten Malang, Kamis (3/1/2013). “Sementara kita tunda dulu. Banyak masukan dari kepala desa agar perda itu tidak dicabut dulu. Sebab itu sudah menjadi pendapatanya desa,” jelas Rendra Kresna. Menurutnya, jika perda itu tidak dicabut, sebenarnya pemerintah

MALANG-Jumlah kategori 1 (k1) yang kemudian diangkat jadi CPNS di Pemkab Malang susut. Jika selama ini ada tiga orang yang masuk K1 diusulkan jadi CPNS, ternyata setelah ada verifikasi akhir dari Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang lolos hanya dua orang. “Untuk dua orang itu sudah menjadi CPNS sejak awal Desember 2012 lalu. Sedang yang satu orang K1, kita masih berusaha mengusulkan agar menjadi CPNS,” kata Suwandi, Kadindik Kabupaten Malang, Senin (7/1/2013). Dua orang yang jadi CPNS itu bekerja di RSUD Kanjuruhan dan Dinas Kesehatan. Sedang seorang lagi yang tidak jadi CPNS adalah seorang guru. Padahal ketiga orang yang K1 itu sudah diumumkan ke publik lewat media massa. “Saya nggak tahu kenapa data yang di BKN kemudian berbeda ketika di Kementrian PAN,” tuturnya. Informasinya, tak hanya K1 dari Kabupaten Malang yang susut, tapi juga dari Kota Batu, dimana tiga orang k1 yang jadi CPNS hanya dua orang. Sedang di Kota Malang lebih banyak

KEPANJEN- Salah satu bentuk penanganan aset yang kini dilakukan Pemkab Malang terkait tanah eks bengkok desa yang berubah menjadi kelurahan adalah melakukan patok batas dan memberi papan tanda kepemilikan atas nama Pemkab Malang. Saat ini yang baru dipatoki yaitu lahan di tiga kelurahan yang berada di dua kecamatan. Rinciannya yaitu di Kelurahan Turen dan Sedayu yang berada di Kecamatan Turen. Serta lahan-lahan di Kelurahan Dampit/Kecamatan Dampit. Kegiatan itu dilakukan oleh Tim Validasi Tanah Aset Kabupaten Malang setelah melakukan validasi dan peninjauan di lapangan. “Selanjutnya akan kami daftarkan ke BPN Kabupaten Malang,” kata bupati di DPRD Kabupaten Malang. Lahan eks desa yang itu berada di 12 kelurahan di lima kecamatan yang ada di Kabupaten Malang. Paling besar luasnya tanah eks desa ada di Kelurahan Dampit sebesar 59,98279 hektare dalam 67 bidang. Sedang di Kelurahan Sedayu dan Kelurahan Turen, masing-masing ada 16 hektare lebih. Sedang di Kecamatan Kepanjen,

MALANG-Dua objek wisata pantai yang dikelola oleh PD Jasa Yasa yaitu Pantai Balekambang di Kecamatan Bantur dan Pantai Ngliyep di Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang tetap dibuka untuk umum meski ombak sempat tinggi. Namun pengunjung diwanti-wanti agar lebih hati-hati berada di sekitar pantai dengan kondisi seperti ini. “Sejak mulai dari pembelian tiket hingga pengunjung parkir kendaraan, kami meminta mereka hati-hati saat berada di pantai, terutama kalau ingin mandi di laut,” jelas Sunardi, Kepala Unit Pantai Balekambang, Senin (14/1). Menurutnya, ombak besar setinggi tiga sampai empat meter mulai 4 Januari hingga Minggu (13/1) sore melanda Pantai Balekambang. “Jumlah pengunjung masih tetap setiap harinya sekitar 100-200 pengunjung,” kata Sunardi.  Dengan himbauan itu, diharapkan pengunjung juga lebih waspada karena ombak relatif ganas. Ditambahkan oleh Agus Priyono, Kepala Unit Pantai Ngliyep menyatakan dalam seminggu terakhir, jumlah pengunjung mengalami penurunan h

KEPANJEN-Keterlibatan masyarakat dalam pendidikan harus tetap ada meski RSBI telah dibatalkan oleh MK. Sebab dengan keterbatasan anggaran, peran serta penggiat-penggiat pendidikan tetap diperlukan. “RSBI itu itu kan hanya istilah saja. Menurut saya, tetap diperlukan sekolah-sekolah unggulan yang memerlukan daya saing/kompetitif,” tutur Rendra usai menghadiri pelantikan kepala TK-SMK PGRI di RM Bojana Puri, Kepanjen, Rabu (9/1/2013). Katanya, tanpa embel-embel  istilah nama RSBI, kata Rendra, tidak masalah, asal sekolah tetap memiliki kualitas. “Jangan sampai sekolah hanya bisa membuat siswa membaca dan menulis saja atau menjadi sekolah standar,” kata politisi dari Partai Golkar ini.  Ia mencontohkan SMAN di kawasan Tugu Kota Malang memiliki keunggulan tertentu dulunya sebelum ada istilah RSBI. “Termasuk SMAN 1 Kepanjen. Kualitasnya bagus. Bahkan ada warga Kota Malang yang ingin bersekolah di SMAN 1 Kepanjen,” tuturnya. Keunggulan dari sekolah yang saat ini menyandang R

MALANG-Sejumlah SKPD Pemkab Malang yang tidak bisa memenuhi target PAD (pendapatan asli daerah) pada 2012 diwajibkan melaporkan ke bupati. Salah satu yang tidak bisa memenuhi target PAD yaitu Taman Wisata Air Wendit.Dari target Rp 4 miliar, hanya meraup lebih dari Rp 2 miliar. “Dalam rapat 22 Desember 2012 lalu, saya sudah meminta SKPD yang tidak bisa mencapai target untuk membuat laporan ke Bupati Malang lewat sekda,” jelas Abdul Malik, Sekda Kabupaten Malang, Rabu (2/1/2013).   Sehingga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang yang mengelola Wendit harus membuat laporan mengenai tidak tercapainya target PAD untuk Wendit.  Wendit ditarget mendapatkan Rp 4 miliar per tahunnya. Selain itu, yang gagal menyumbangkan PAD yaitu Dinkes sebesar Rp 11 miliar. Penyumbangnya dari klaim jampersal (jaminan persalinan) dan jamkesmas “Mungkin masyarakat banyak yang kurang tahu jampersal sehingga tidak banyak yang memanfaatkannya,” katanya. Padahal jampersal didanai APBN bisa u

Juli 2012 lalu sempat menjadi kelabu bagi warga Kabupaten Malang yang mengandalkan anggaran Jamkesda untuk pengobatan sakit mereka. Sebab anggaran sudah habis sebelum akhir tahun 2012. Anggaran habis itu baik dari dana sharing APBD Kabupaten Malang juga dari APBD Provinsi Jawa Timur.  Total anggaran Jamkesda itu sebanyak Rp 7,8 miliar sudah ludes sekitar April 2012.  Sehingga per 2 Juli 2012, para pengguna anggaran Jamkesda tidak bisa berobat lagi, terutama yang biasanya memanfaatkan fasilitas di RSSA Malang, rumah sakit milik Pemprov Jatim. Yang paling bergolak  saat itu adalah pasien gagal ginjal. Sebab untuk melakukan cuci darah, cukup mahal. Sekali cuci darah sekitar Rp 800.000. Padahal dalam seminggu, biasanya melakukan cuci darah dua kali. Mereka berjuang keras dan kemudian membuahkan hasil dengan boleh berobat lagi ke RSSA.  Meski untuk itu, hutang Pemkab Malang di RSSA makin banyak. Sehingga saat PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) APBD 2012 untuk menambah anggara

MALANG-Kartu Jamkesmas 2013 resmi dibagikan oleh Dinkes Kabupaten Malang, Jumat (21/12/2012). Pendistribusian diharapkan maksimal hingga 31 Desember 2012. "Saya mengharapkan pada 2 Januari 2013 nanti sudah ada laporan misalkan ada kartu-kartu yang tidak sesuai segera dikembalikan ke Dinkes Kabupaten Malang," jelas Mursyidah, Kadinkes Kabupaten Malang, Jumat (20/12/2012). Hal itu diungkapkan usai sosialisasi kartu Jamkesmas yang dihadiri para camat, kepala desa dan kepala puskesmas di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Katanya, dengan pendistribusian itu sekaligus pihaknya bisa melakukan verifikasi data warga. "Sehingga ketika ada ketidaksesuaian data, kami bisa mengusulkan nama lain agar kuotanya tetap terpakai," kata Mursyidah. Sasarannya yaitu para penderita penyakit darurat seperti gagal ginjal. Ia sendiri masih belum mengetahui apakah di data Jamkesmas 2013, nama-nama mereka sudah tercantum atau belum. Sebab belum mendapat softcopy nama peserta. Namun

MALANG-Dinas Kesehatan Kabupaten Malang masih menunggu laporan-laporan dari kecamatan-kecamatan setelah kartu jamkesmas didistribusikan pada Desember 2012 lalu.  Jika ada ketidaksesuaian data, maka akan segera dilaporkan ke pusat. “Saya masih menunggu data-data rekapan dari lapangan,” tutur Mursyidah, Kadinkes Kabupaten Malang, Kamis (3/1/2013). Misalkan ada ketidak sesuaian nama/alamat dll. Di lapangan, kartu-kartu jamkesmas ada yang diberikan tidak sesuai kondisinya. Soni, Ketua RT 32/RW 7 Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir menjelaskan ada warganya yang merupakan warga Kota Malang dan ber-KTP Kota Malang mendapatkan kartu jamkesmas. Ia berdomisili di Wagir sebagai boro kerja. “Kartunya masih ditunda dulu,” kata Soni. Selain itu juga ada warga yang sudah menikah lebih dari 12 tahun dan memiliki KK sendiri, justru dari datanya, ia mendapat jatah jamkesda dengan ikut ibunya yang janda. Padahal sejak menikah, warga itu sudah tinggal terpisah dan memiliki keluarga sendiri mesk

MALANG-Sebagai ibukota Kabupaten Malang, Kepanjen masih belum memiliki sarana memadai untuk menampung kegiatan besar. Hingga saat ini, belum ada hotel berbintang di wilayah Kepanjen. Sehingga banyak kegiatan seperti pertemuan atau ketika ada event besar, peserta menginap di hotel berbintang yang ada di Kota Malang. “Kami mengharapkan sekali ada investor yang mau membangun hotel  di Kepanjen,” tutur Kelik Y Wibisono, Sekretaris PHRI Kabupaten Malang,  Senin (2/1/2013). PHRI malah berharap sebelum Pemkab Malang boyongan ke Kepanjen pada 2014 nanti, sudah berdiri hotel berbintang yang representative di Kepanjen. Saat ini, memang sebagian kantor SKPD sudah pindah ke Kepanjen serta gedung DPRD. Namun office block baru untuk kantor bupati dan wakil bupati, sekretariat daerah dll sedang diselesaikan. Menurut Kelik, dalam kegiataan-kegiatan secara informal PHRI juga selalu memberikan info bahwa Kepanjen layak didirikan hotel berbintang.  Ia mencontohkan ketika bertemu dengan GM-