Cerita Cerita

MALANG-Minggu ini, Tim Independen Pemantau PPDB (Pendaftaran Peserta Didik Baru) yang dibentuk oleh Bupati Malang, Rendra Kresna akan turun ke SMPN 1 Pakis, Kabupaten Malang. Tim itu terdiri atas Inspektorat Kabupaten Malang, Bagian Hukum, Asisten Pemerintahan dan staf ahli bupati. Tim baru dibentuk oleh bupati pada pekan lalu itu minus personel dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. “Kami akan melakukan pemeriksaan disana pada pihak-pihak terkait,” jelas Didik Budi Mulyono, Inspektur Kabupaten Malang, Minggu (13/7/2012).   Kasus yang diperiksa inspektorat mengenai tidak diterimanya calon siswa di SMPN 1 Pakis setelah paman calon siswa , Agus Mulyono mempertanyakan kepada sekolah tentang transparansi pembayaran uang Rp 1 juta namun hanya didapat kuintasi bertuliskan   Rp 455.000 untuk uang seragam. Setelah menanyakan itu, calon siswa tersebut malah tidak diterima dan uang yang sudah terlanjur dibayarkan dikembalikan lagi oleh sekolah. Begitu juga bukti kuitansinya. Ca...

MALANG-SMPN 1 Pakis,Kabupaten Malang menawari jalur khusus pada orangtua calon siswa yang gradenya dibawah NUN terendah yang diterima di SMPN   itu, yaitu 23,90. Caranya, usai pengumuman penerimaan siswa baru pada 30 Juni 2012 lalu, calon wali murid ditelpon oleh salah satu guru setempat untuk mengikuti jalur khusus itu tapi dengan membayar Rp 2 juta.   Diah Tri Kusumatuti, warga Desa Mangliawan RT 7/RW 3, Kecamatan Pakis yang anaknya tidak diterima di sekolah itu karena hanya memiliki NUN 23,15 kemudian ditelpon oleh seorang guru di sekolah itu, Pak Anis pada Selasa malam lalu “Saya diundang datang ke sekolah pada 4 Juli pukul 11.00 WIB, tapi tidak boleh membawa orang lain selain anak saya,” tutur Tutik, panggilan akrabnya ketika ditemui di rumahnya. Kamis (5/7).Menurutnya, ia menerima tawaran itu karena   anaknya, Eliana Vhelen Puspitasari ingin bersekolah di SMPN 1 Pakis.   Ia juga menyadari NUN anaknya rendah, sehingga tidak keberatan demi anaknya untuk m...

MALANG-Sebelum meninggalkan SMPN 1 Pakis, Kabupaten Malang karena sudah menyelesaikan sekolahnya, kelas IX H yang merupakan kelas bilingual ternyata menyisakan masalah. Yang menjadi keluhan wali murid adalah uang les Bahasa Inggris yang terlanjur dibayarkan, namun ternyata lesnya hanya tiga sampai lima kali pertemuan dalam kurun waktu satu tahun. Les dimulai sejak awal tahun ajaran baru 2011 lalu. Rencana awal, les Bahasa Inggris diadakan seminggu dua kali di kelas bilingual dengan menggandeng sebuah lembaga. Awal nya, walimurid tahu tidak ada les Bahasa Inggris apalagi siswa juga tidak bercerita masalah itu kepada orangtuanya.   Ketiadaan les itu diketahui ketika ada walimurid yang minta keringanan membayar uang les Bahasa Inggris pada Mei lalu. Dari hal itu kemudian diketahui bahwa les Bahasa Inggris sudah tidak pernah ada namun pembayaran untuk les Bahasa Inggris kok tetap ada. Biaya les Bahasa Inggris per bulan mencapai Rp 31.500 per anak. Jumlah siswa bilingual sebanya...