Sejumlah SKPD Tak Penuhi Target PAD
MALANG-Sejumlah
SKPD Pemkab Malang yang tidak bisa memenuhi target PAD (pendapatan asli
daerah) pada 2012 diwajibkan melaporkan ke bupati. Salah satu yang
tidak bisa memenuhi target PAD yaitu Taman Wisata Air Wendit.Dari target
Rp 4 miliar, hanya meraup lebih dari Rp 2 miliar. “Dalam rapat 22
Desember 2012 lalu, saya sudah meminta SKPD yang tidak bisa mencapai
target untuk membuat laporan ke Bupati Malang lewat sekda,” jelas Abdul
Malik, Sekda Kabupaten Malang, Rabu (2/1/2013).
Sehingga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang yang mengelola Wendit harus membuat laporan mengenai tidak tercapainya target PAD untuk Wendit. Wendit ditarget mendapatkan Rp 4 miliar per tahunnya. Selain itu, yang gagal menyumbangkan PAD yaitu Dinkes sebesar Rp 11 miliar. Penyumbangnya dari klaim jampersal (jaminan persalinan) dan jamkesmas “Mungkin masyarakat banyak yang kurang tahu jampersal sehingga tidak banyak yang memanfaatkannya,” katanya.
Padahal jampersal didanai APBN bisa untuk semua warga. Karena kondisi itu, dinkes tidak bisa mengajukan klaim yang bisa dimasukkan dalam PAD itu. Sehingga Malik berharap, dengan klaim jampersal yang pada tahun ini akan menjadi Rp 750.000, bisa menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk memanfaatkan. Begitu juga untuk bidan yang menjadi mitra dinkes untuk program ini karena nilainya sudah mendekati biaya persalinan normal yang ongkosnya antara Rp 750.000-Rp 1 juta.
Sementara Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Malang tidak bisa memenuhi target PAD dari perizinan trayeknya. “Kalau secara keseluruhan sudah tercapai 111 persen. Tapi izin trayek hanya tercapai target 65 persen dari target Rp 41 juta,” jelas Razali, Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Malang. Penyebabnya kaerna banyak mobil angkutan tidak mengurus izin trayeknya karena sepi penumpang. Sementara penumpang sekarang lebih suka naik sepeda motor. Sedang target dari IMB dan HO bisa mendapat Rp 6,3 miliar. “Tahun ini, kami ditarget Rp 6,5 miliar,” tukasnya. Target PAD Kabupaten Malang sebesar Rp 106 miliar dari 60 pendapatan. Sylvianita widyawati
Sehingga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang yang mengelola Wendit harus membuat laporan mengenai tidak tercapainya target PAD untuk Wendit. Wendit ditarget mendapatkan Rp 4 miliar per tahunnya. Selain itu, yang gagal menyumbangkan PAD yaitu Dinkes sebesar Rp 11 miliar. Penyumbangnya dari klaim jampersal (jaminan persalinan) dan jamkesmas “Mungkin masyarakat banyak yang kurang tahu jampersal sehingga tidak banyak yang memanfaatkannya,” katanya.
Padahal jampersal didanai APBN bisa untuk semua warga. Karena kondisi itu, dinkes tidak bisa mengajukan klaim yang bisa dimasukkan dalam PAD itu. Sehingga Malik berharap, dengan klaim jampersal yang pada tahun ini akan menjadi Rp 750.000, bisa menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk memanfaatkan. Begitu juga untuk bidan yang menjadi mitra dinkes untuk program ini karena nilainya sudah mendekati biaya persalinan normal yang ongkosnya antara Rp 750.000-Rp 1 juta.
Sementara Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Malang tidak bisa memenuhi target PAD dari perizinan trayeknya. “Kalau secara keseluruhan sudah tercapai 111 persen. Tapi izin trayek hanya tercapai target 65 persen dari target Rp 41 juta,” jelas Razali, Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Malang. Penyebabnya kaerna banyak mobil angkutan tidak mengurus izin trayeknya karena sepi penumpang. Sementara penumpang sekarang lebih suka naik sepeda motor. Sedang target dari IMB dan HO bisa mendapat Rp 6,3 miliar. “Tahun ini, kami ditarget Rp 6,5 miliar,” tukasnya. Target PAD Kabupaten Malang sebesar Rp 106 miliar dari 60 pendapatan. Sylvianita widyawati
Komentar
Posting Komentar