Nunggu 4 Jam, Interpelasi Batal. Hmmmmm

Para pejabat Pemkab Malang yang menunggu interpelasi

 Jadwal interpelasi yang mengundang Bupati Malang dan wakilnya, para pejabat Pemkab Malang serta Forum Koordinasi Muspida Kabupaten Malang oleh DPRD Kabupaten Malang menjadi berantakan, Rabu (11/6). Tujuan interpelasi itu adalah untuk meminta keterangan kepada Bupati Malang karena sempat terjadinya kekosongan kepemimpinan di Kabupaten Malang. Sebab Bupati Malang mengikuti kegiatan orientasi kepala daerah di Jakarta pada Maret lalu, sementara Wakil Bupati Malang justru menunaikan ibadah umroh.

Undangan menghadiri acara itu direncanakan pukul 13.00 WIB. Tapi ternyata hingga pukul 16.00 WIB, rapat internal dewan yang membahas soal pergantian anggota pada alat kelengkapan dewan baru selesai. Sehingga Ketua DPRD Kabupaten Malang, Hari Sasongko memutuskan untuk menunda jadwal interpelasi. Begitu diumumkan ditunda, seluruh pejabat Pemkab Malang langsung meninggalkan gedung dewan setelah menunggu hampir empat jam. Sebab banyak pejabat yang sudah datang sejak pukul 12.00 WIB dari jadwal undangan pukul 13.00 WIB.

“Kami minta maaf pada eksekutif dan para undangan dari Forum Koordinasi Muspida karena molornya rapat internal ini sehingga jadwal interpelasi kami tunda. Jadwal berikutnya akan kami rapatkan lagi dalam badan musyawarah,” jelas Hari Sasongko di ruang kerjanya. Menurut Hari, pihaknya memang sengaja menjadikan satu agenda perubahan pada alat kelengkapan dewan dan jadwal interpelasi pada Rabu. “Tapi manusia hanya berencana, ternyata jadwalnya di internal molor ,” ungkap Hari. Salah satu penyumbang molornya jadwal adalah alotnya rapat perubahan di Komisi A.

Rapat internal itu memang diagendakan selesai pada pukul 12.00 WIB dan disambung dengan agenda interpelasi pada pukul 13.00 WIB. Karena tidak ada kepastian soal jadi tidaknya interpelasi, mendekati pukul 14.30 WIB, pada undangan sudah mulai resah. Kajari Kepanjen, Adi Sutanto nampak keluar dari gedung dewan. Tak lama kemudian keluar pejabat dari Polres Malang dan dari PN Kepanjen. Akhirnya, di ruang kerja ketua DPRD Kabupaten Malang yang biasanya dijadikan ruang transit pimpinan muspida, hanya tinggal Bupati Malang Rendra Kresna dan Wakil Bupati A Subhan. Sebelum diputuskan interpelasi ditunda, para pejabat Pemkab Malang duduk di sembarang tempat di luar ruang rapat paripurna yang berada di lantai II.

Ada yang duduk di kursi, ada yang berdiri, ada yang duduk-duduk di tangga menuju ruang rapat dll. Waktu menunggu diisi untuk saling bercerita dan bercanda.  “Ini jadi nggak ya? Sudah lama menunggu,” tutur sejumlah pejabat Pemkab Malang. Semua berusaha mencari tahu mengapa jadwal interpelasi jadi molor begitu lama.

Meski ikut menunggu lama, Bupati Malang, Rendra Kresna, pihaknya tidak mempermasalahkan soal pembatalan jadwal interpelasi itu. “Saya kan hanya diundang oleh dewan, maka saya datang bersama wakil saya, pak Subhan. Harusnya jika memang kondisinya seperti itu, mengapa harus memaksa menjadwalkan interpelasi pada saat bersamaan,” cetus Rendra Kresna terpisah. Sebab ia kasihan melihat para undangan lain. “Mereka kan juga memiliki kepentingan lain yang harus dikerjakan. Begitu juga dengan pimpinan SKPD lainnya,” ujarnya.

Interpelasi diusung oleh Fraksi PKB, PDIP dan Fraksi Partai Hanura Gerakan Nasional. Namun Hari Sasongko membantah perubahan pada alat kelengkapan dewan ini ada bargaining politik dibalik interpelasi . Sebab para anggota dewan dari partai pengusung interpelasi justru banyak yang ‘naik’. PKB dalam rotasi di komisi-komisi mendapat banyak tempat terhormat setelah sebelumnya hanya menjadi anggota. Sementara anggota dari Fraksi Partai Demokrat justru ‘habis’ di jajaran komisi atau hanya menjadi anggota. Ketua Fraksi Partai Demokrat, yaitu Enik Finawati hanya duduk sebagai Ketua BK (Badan Kehormatan).

“Ini rotasi biasa. Kan sudah 2,5 tahun. Politik kan bukan matematika, tapi ilmu sosial yang bisa berkembang apa saja,” tandas Hari. Perubahan di Komisi A, ketua tetap dipegang oleh Suhadi (PDIP), wakil ketuanya Miskari (PKB) dan sekretaris Syuhada’ (PKS). Di Komisi B yaitu ketua tetap, Purnomo Anwar (Partai Golkar), wakil ketua Nor Muhklas, sekretaris Dwi Hari Cahyono (PKS). Komisi C, ketua Khofida (PKB), wakil ketua Suaeb Hadi (PDIP), sekretaris Khairul Azhari (Fraksi PArtai Hanura Gerakan Nasional). Sementara susunan Komisi D tetap. Di BK, Enik Finawati (Partai Demokrat) jadi ketua dan Syamsul Hadi (PKB) jadi wakil ketua. Ketua Balegda yaitu Suaeb Hadi (PDIP) dan Achmad Andi (Partai Golkar). vie