Partai Demokrat Merasa Dikhianati

Bupati Malang sidak office block sebelum hadiri interpelasi

Rotasi ulang pada alat kelengkapan dewan yang dilaksanakan pada Rabu (11/5) lalu menyisakan rasa kecewa pada Fraksi Partai Demokrat (FPD). Sebab anggota FPD ternyata ‘dihabisi’ di komisi dan badan atau tidak memiliki jabatan. Satu jabatan yang tersisa hanya diberikan kepada Enik Finawati, Ketua Fraksi Partai Demokrat yang diberi jabatan Ketua BK (Badan Kehormatan) DPRD Kabupaten Malang. Meski Hari Sasongko, Ketua DPRD Kabupaten Malang membantah perubahan ini ada kaitan dengan bargaining politik, tapi hasilnya justru nyata terlihat.

Sebab para anggota dewan dari partai pengusung interpelasi justru banyak yang ‘naik’. PKB dalam rotasi di komisi-komisi mendapat banyak tempat terhormat setelah sebelumnya hanya menjadi anggota. “Ini rotasi biasa karena sudah berlangsung selama dua tahun. Politik itu bukan matematika, tapi ilmu sosial yang bisa berkembang apa saja,” tandas Hari. Suparman, Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat menyatakan merasa dikhianati karena dalam kesepakatan, PKB, Golkar dan PKS akan mendukung demokrat di komisi dan badan. Tapi ternyata pada saat rapat internal hal itu tidak dilakukan.

“Padahal pimpinan fraksi kan sempat bertemu sebelum rapat internal,” cerita Suparman, Kamis (12/5).

Tapi karena sudah diputuskan dalam rapat paripurna, akhirnya pihaknya menerima. “Sekarang dijalankan saja yang ada karena sudah diputuskan di paripurna. Kan masih ada perjalanan tiga tahun lagi dan pastinya ada rotasi lagi,” ujar Suparman. Ia mencontohkan kasus PKB yang sebelumnya tidak mendapat jabatan apapun di badan dan komisi, akhirnya juga bisa ‘berkuasa’ di  banyak tempat. Menurut Gatot Surojo, anggota FPD, meski tidak kecewa dengan rotasi ini, namun dari sisi etikanya sangat tidak indah.

“Sebab memanfaatkan momen interpelasi sehingga nuansa politiknya sangat kental,” kata Gatot. Disorotinya PKB yang akhirnya dapat banyak tempat di komisi-komisi dan badan. Sebab yang awalnya menggaungkan interpelasi juga berasal dari PKB. Gatot yang sebelumnya menjadi ketua Komisi C, kini hanya menjadi anggota. Jabatannya diisi oleh Khofida dari PKB. “Saya akan tetap mendukung pimpinan saya, bu Khofida. Hubungan internal anggota dewan harus tetap berlangsung biasa karena harus menjalankan amanah,” tegas Gatot.

Katanya, ada PR saat ia menjabat sebagai Ketua Komisi C antara lain soal penuntasan MoU penjualan air Wendit ke Pemkot Malang dan masalah tower yang ingin UPT Perizinan melakukan ricek lagi di lapangan karena bisa menambah PAD. Ali Hartono, Ketua Fraksi PKS mengaku tidak mempermasalahkan soal berkurangnya jabatan pada anggota fraksinya. “Yang jelas, rotasi ini tidak ada hubungannya dengan interpelasi. Semua rotasi biasa dan pasti akan terulang lagi,” kata Ali Hartono.

Katanya, jabatan itu tidak prestisius jika tidak bisa memaknai sendiri jabatan itu untuk kepentingan masyarakat. “Apalagi jika dikaitkan jabatan itu hanya kepentingan partai,” ungkapnya. Alasannya, dimanapun, masalah jabatan tidak ada yang abadi. Anggota dari PKS masih ada di Komisi A sebagai sekretaris yaitu Syuhada’ dan Dwi Hari Cahyono sebagai sekretaris di Komisi B dan Imam Syafii masih di Badan Musyawarah. Anggota dewan dari PKB yang mendapat jabatan baru juga merasa hanya sebagai ‘wayang’ dari pantainya

Hasil rotasi, di Komisi A, ketua tetap dipegang oleh Suhadi (FPDIP), wakil ketuanya Miskari (FPKB) dan sekretaris Syuhada’ (FPKS). Di Komisi B yaitu ketua tetap, Purnomo Anwar (Fraksi Partai Golkar), wakil ketua Nor Muhklas, sekretaris Dwi Hari Cahyono (FPKS). Komisi C, ketua Khofida (FPKB), wakil ketua Suaeb Hadi ({FPDIP), sekretaris Khairul Azhari (Fraksi PArtai Hanura Gerakan Nasional). Sementara susunan Komisi D tetap., yaitu Sugeng Pujianto sebagai ketua (FPDIP), Achmad Andi, wakil ketua (Fraksi Partai Golkar) dan Unggul Nugroho (Fraksi Partai Hanura Gerakan Nasional)  Di BK, Enik Finawati (Partai Demokrat) jadi ketua dan Syamsul Hadi (FPKB) jadi wakil ketua. Ketua Balegda yaitu Suaeb Hadi (PDIP) dan Achmad Andi (Fraksi Partai Golkar). vie