Cerita Cerita

Tower di belakang kantor Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang sudah terlanjur berdiri. Namun informasinya, sejumlah wali murid keberatan atas berdirinya tower salah satu operator telepon seluler itu. Yang ditakutkan para wali murid adalah jika tower itu roboh dan menimbulkan radiasi yang merusak otak. Sebab SDN Asrikaton 01 dan kantor desa itu berdempetan. Kades Asrikaton, Mochammad Irfan mengaku sudah pasrah dengan kondisi sekarang. Versi kades, ia sudah meminta izin dan tanda tangan ketua komite sekolah. Namun nampaknya, tanda tangan komite sekolah dianggap tidak mewakili keseluruhan keinginan wali murid. ”Saya sekarang hanya bisa pasrah. Sebab towernya sudah berdiri. Tinggal menyalakan antenanya saja, tower ini sudah siap beroperasi. Sebab listrik untuk tower itu juga sudah menyala,” ujar Mochammad Irfan ketika ditemui di kantornya, Kamis (23/2). Kata Irfan, ia sudah mengajak bicara secara pribadi dengan para wali murid yang keberatan dengan tower itu.   Namun mereka

Hujan deras yang mengguyur Kepanjen, Kabupaten Malang, Kamis (23/2) sore membuat sejumlah warga Kepanjen miris. Pasalnya, tak hanya disertai angin kencang, selama beberapa menit, hujan juga disertai butiran-butiran es yang menyebabkan bunyi gaduh di atap-atap rumah. Nur Chasanah, salah seorang pengelola warung di Jl Panji, Kepanjen menyebutkan, hujan disertai butiran es turun selama kurang lebih 20 menit sejak pukul 14.30 WIB. “Esnya besar-besar, malah besarnya seperti kelereng,” terang perempuan yang akrab dipanggil Ana ini. Bagi perempuan paruh baya ini, hujan es seperti ini adalah yang pertama kali dia lihat selama mengelola warung nasi di Jl Panji. Karenanya, setelah mendengar bunyi keras dari atap warung, ia pun keluar untuk memeriksa air hujan yang turun. Benar saja, saat telapak tangannya menadah air, disitu ia mendapati beberapa butiran es. “Sebenarnya ya takut, karena suaranya keras sekali di genteng . Untungnya tidak sampai ada yang rusak,” imbuhnya. Terpisah Rachmatullah

Raperda tentang pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi bersama sedang digodok oleh Badan Legislasi DPRD Kabupaten Malang sebagai ranperda inisitiaf dewan. Tujuannya agar di wilayah Kabupaten Malang tidak menjadi hutan tower. ”Saat ini, ranperda itu masih dalam tahap kajian akademik dan perbaikan draftnya.,” jelas Suaeb Hadi, Ketua Baleg DPRD Kabuapten Malang, Selasa (21/2). Dalam raperda itu nantinya berisi perlindungan terhadap masyarakat sekitar tower, terutama masalah kesehatannya, penentuan masalah frekuensi dll. Namun pada intinya, keberadaan tower-tower nanti ditata oleh regulasi itu.   Sehingga kedepannya harus ada tower bersama yang bisa digunakan untuk para operator telepon seluler dan ditata lokasinya. Suaeb berharap, raperda ini bisa diselesaikan pada tahun ini. Sedang Nehruddin, Kepala Bappekab Malang menyatakan pihaknya pernah melakukan survei keberadaan tower di Kabupaten Malang sudah mencapai 200-an tower. ”Kabupaten Malang ini diminati para provider karena

Syamsul Hadi, Direktur Umum PDAM Kabupaten Malang menyatakan wacana pengambil alihan pelanggan oleh PDAM Kota Batu sudah lama. “Pada dasarnya, kami tidak keberatan asal sudah disiapkan kejelasan sumber airnya,” ujar Syamsul Hadi terpisah. Wacana itu tidak segera direalisasikan karena PDAM Kota Batu masih kesulitan mendapatkan sumber air. Namun kalau PDAM Kota Batu berencana membuat sumur bor, pihaknya harus tahu persis kapasitasnya apakah memang bisa mengatasi seluruh pelanggan PDAM Kabupaten Malang yang diambil alih. Ia tidak ingin, PDAM Kabupaten Malang mendapatkan beban moral karena ternyata PDAM Kota Batu, misalkan tidak bisa melayani air dengan lancar. Untuk Kecamatan Junrejo, setidaknya ada 450 SR yang berlangganan air di PDAM Kabupaten Malang. ”Pelanggan kami di Junrejo sangat potensial,” kata Syamsul. Untuk melayani pelanggan di Junrejo, PDAM Kabupaten Malang mengambil air dari sumber air Karangan di Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang dan sumber air Cinde yang berada di

Peternakan ayam yang ada di Dusun Pakel, Desa/Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang dikeluhkan oleh warga karena menimbulkan bau dan lalat. Peternakan ayam itu dimiliki oleh delapan warga dengan total jumlah ayam sekitar 20.000-an ekor.   “Peternakan di dusun itu sudah ada sekitar 10 tahunan. Warga-warga yang keberatan akhirnya kita kumpulkan di kantor kecamatan,” jelas Mumuk Hadi Martono, Camat Sumberpucung, Kabupaten Malang, Selasa (21/2).   Menurut Mumuk, peternakan ayam itu memang berada di tengah perkampungan dan sejak 10 tahun terakhir memang sudah berjalan seperti itu.   Awalnya warga menginginkan peternakan ayam itu ditutup karena dampak yang dihasilkannya. Keberatan beberapa warga itu antara lain disampaikan ke Kapolres Malang dan sejumlah pihak yang intinya agar ada penutupan pada peternakan untuk penggemukan ayam itu. “Tapi kemudian ada kesepakatan terkait pemeliharaan pada kandang-kandang ayam itu agar terjaga kebersihannya,” ujar Mumuk usai pertemuan. Sebanyak 40 o

Hujan yang mengguyur Kabupaten Malang yang cukup deras membuat dua penerbangan rute Jakarta-Malang dialihkan ke Bandara Juanda. Dua penerbangan itu yaitu Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air yang sama-sama merupakan jadwal penerbangan kedua. Selain itu juga pesawat Boeing 737-400 TNI AU yang ditumpangi oleh Wakil Presiden Boediono yang berencana ke Blitar dan melanjutkan perjalanan ke Kediri untuk membuka acara mukernas PPP di Ponpes Lirboyo, Kediri pada Selasa (21/2).   Wapres berangkat dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma pada pukul 13.55 WIB dan berencana mendarat di Lanud Abd Saleh Malang. Namun karena kondisi cuaca tidak memungkinan, rombongan wapres antara lain ada sejumlah menteri di kabinetnya dialihkan ke Bandara Juanda. Setelah istirahat beberapa lama di Juanda menunggu cuaca bagus, pesawat wapres kembali melanjutkan penerbangan ke Malang. Akhirnya pesawat mendarat di Lanud Abd Saleh pada pukul 16.29 WIB. ”Estimasi pendaratan pesawat wapres diperkirakan sekitar 15.10 WI

Patung selamat datang Comdeca menuju Desa Lebakharjo Sebanyak Rp 15 miliar akan dikucurkan untuk pembangunan infrastruktur menjelang pelaksanaan kegiatan pramuka Asia yang akan dipusatkan di Desa Lebakharjo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang. Anggaran dari APBN itu dilewatkan ke Kwarnas Pramuka. Kemudian disalurkan ke Kwarda-Kwarcab Pramuka Kabupaten Malang. ”Anggaran belum turun, tapi sudah ada MoU,” jelas Suwandi, Kadindik Kabupaten Malang, Minggu (19/2). Diharapkan pada April/Mei ini, anggaran itu sudah turun. Sehingga pihaknya bisa mempersiapkan pembangunan fisik yang diperlukan, seperti infrastruktur jalan untuk arena kegiatan, pembangunan perpustakaan umum, monumen pramuka dunia. Selain itu juga museum dan gedung olahraga. Sehingga ia memperkirakan, kegiatan kepramukaan dunia disana baru dilaksanakan pada awal tahun 2013. Sementara kegiatan fisik pendukungnya diharapkan selesai hingga akhir Desember 2012. Sedang M Anwar, Kadis Bina Marga Kabupaten Malang menyatakan in

Surya/sylvianita w COMDECA-Patung selamat datang menyambut kegiatan Comdeca (Community Development Camp) beberapa tahun lalu menuju Desa Lebakharjo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang. MALANG-Sebanyak Rp 15 miliar akan dikucurkan untuk pembangunan infrastruktur menjelang pelaksanaan kegiatan pramuka Asia yang akan dipusatkan di Desa Lebakharjo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang. Anggaran dari APBN itu dilewatkan ke Kwarnas Pramuka. Kemudian disalurkan ke Kwarda-Kwarcab Pramuka Kabupaten Malang. ”Anggaran belum turun, tapi sudah ada MoU,” jelas Suwandi, Kadindik Kabupaten Malang, Minggu (19/2). Diharapkan pada April/Mei ini, anggaran itu sudah turun. Sehingga pihaknya bisa mempersiapkan pembangunan fisik yang diperlukan, seperti infrastruktur jalan untuk arena kegiatan, pembangunan perpustakaan umum, monumen pramuka dunia. Selain itu juga museum dan gedung olahraga. Sehingga ia memperkirakan, kegiatan kepramukaan dunia disana baru dilaksanakan pada awal

Kabupaten Malang termasuk daerah endemis flu burung. Sehingga sewaktu-waktu bisa muncul lagi dan mungkin menimbulkan korban. Meski hingga saat ini belum ada suspect flu burung dari Kabupaten Malang, namun Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang akan terus dipantau oleh petugas teknisnya di tiap kecamatan. Selain itu, masih ada tujuh petugas PDSR (Partisipatory Diseaseas and Surveillance Responses) di tujuh eks kawedanan Kabupaten Malang. ”Tapi mudah-mudahan tidak ada korban dari Kabupaten Malang,” jelas Sujono, Kadisnak dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang, Minggu (19/2). Menurutnya, virus flu burung mudah berkembang jika mendapatkan tempat yang cocok. Maka ia hanya bisa meminta agar peternak tidak lalai menjaga kebersihan kandangnya. Bahkan dalam satu protapnya untuk mengatasi flu burung termasuk memusnakan hewan ternaknya agar tidak menambah sebaran. ”Untuk penyemprotan disinfektan harus dilakukan seminggu dua kali. Begitu juga dengan vaksinnya,” ujar Sujono. Namun m

Gugatan M Sholeh Yudhana, mantan PNS Pemkab Malang yang diberhentikan dengan tidak hormat oleh Gubernur Jawa Timur pada 1989 nampaknya kandas untuk sementara. Sebab dalam putusan sela yang dikeluarkan oleh PN Surabaya pada 18 Januari 2012 lalu,   gugatan itu bukan merupakan merupakan kewenangan dari PN Surabaya untuk memutuskan. Sholeh menggugat Bupati Malang sebagai tergugat satu senilai Rp 782.416.625. Sementara Gubernur Jawa Timur sebagai tergugat dua dengan nilai Rp 10 miliar. Besaran nilai gugatan itu harus ditanggung renteng oleh tergugat satu dan dua. Sidang pertama kasus ini dilaksanakan pada 13 September 2011 lalu. ”Pemkab masih menunggu respons dari penggugat terkait keluarnya putusan sela dari PN Surabaya ini. Kalau penggugat masih terus seperti ke PTUN, ya kita layani,” ujar Heri Iriyanto, Kabag Hukum Pemkab Malang, Senin (10/2). Tapi kalau lebih dari 90 hari, penggugat tidak melakukan apa-apa, lanjutnya, maka otomatis gugatannya itu gugur. Namun Sholeh Yudhana yang dite

Rapat paripurna intenal DPRD Kabupaten Malang memutuskan menunda dua raperda untuk didok pada Senin (13/2), yaitu raperda pelayanan pendidikan bagi fakir miskin dan raperda pelayanan kesehatan bagi fakir miskin. Namun dua raperda lainnya tetap didok dalam rapat paripurna ekternal yaitu raperda perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pusat pembenjaan dan toko modern serta raperda tentang pertambangan. Penggedokan dua raperda usulan eksekutif itu juga dihadiri Bupati Malang, Rendra Kresna dan forum pimpinan daerah lainnya serta kepala SKPD. Namun karena tidak puas dengan penundaan itu bahkan sempat berkembang isu pencabutan dua raperda itu, sebanyak tujuh anggota pansus dari dua raperda itu memilih walkout (WO) dari sidang internal. Kebetulan ketujuh orang itu berasal dari Fraksi PDIP.   “Tapi ini sikap kami pribadi, bukan merupakan sikap Fraksi PDIP,” ujar Budi Kriswiyanto. Mereka melakukan aksi WO dengan duduk-duduk di ruang Fraksi PDIP meski sebelumnya sempat

Bupati Malang, Rendra Kresna menyatakan terkait persiapan regulasi UU No 28/2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah PBB yang akan menjadi pajak daerah efektif pada 2014, Pemkab Malang akan membentuk tim pengalihan. “Tugasnya melakukan penyusunan rencana kerja dan tahapan-tahapan pengalihannya baik payung hukum untuk dijadikan dasar pemungutan, SDM dll,” ujar Bupati Malang pada saat penyerahan SPPT PBB dan pekan perdana pembayaran PBB 2012 di Pendopo Kabupaten Malang, Kamis (16/2). Acara itu antara lain dihadiri para camat, lurah dan dan kepala desa se Kabupaten Malang Menurut Rendra, jika pada pengalihan nanti hasilnya baik, maka akan berdampak pada PAD Kabupaten Malang. Untuk itu ia meminta kepada para kades dan lurah untuk berkoordinasi dengan para camat melakukan sosialisasi serta melakukan koreksi terhadap seluruh SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) yang diterima agar disesuaikan dengan kondisi riil data subyek dan objek pajak di lapangan, yaitu mengenai luas bumi

PD Jasa Yasa, perusahaan daerah milik Pemkab Malang yang mengelola sembilan unit usaha ternyata memiliki tunggakan pajak hiburan mencapai ratusan juga rupiah. Ini merupakan nilai akumulasi sejak 2009 hingga 2011. “Nilai tunggakan pajaknya mencapai Rp 800 juta. Tapi sudah terbayarkan Rp 360 juta. Berikutnya akan kita cicil sesuai dengan kemampuan kita setiap bulannya,” ujar Soepri Hadiono, Direktur Utama PD Jasa Yasa dikonfirmasi Jumat (16/2). Menurutnya, ia belum melakukan telaah mengapa sampai PD Jasa Yasa menunggak pembayaran pajak hiburan yang harusnya sudah disetorkan ke DPPKA (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset) Kabupaten Malang ini. “Soalnya, ketika saya masuk, sudah ada tunggakan ini. In tinggalan direktur lama,” urai Soepri. Karena itu, pihaknya kemudian berusaha melakukan pemutihan atas itu dengan mengajukan surat kepada Bupati Malang, selaku pemilik PD Jasa Yasa. Tapi ternyata pajak itu tidak bisa diputihkan berdasarkan UU Perpajakan. Sehingga menjadi pajak ter

Endro (31), warga Jl Wisnu Wardhana, Dusun Jago, Desa/Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, pasien UGD Puskesmas Tumpang akhirnya meninggal dalam perjalanan menuju RSUD Kanjuruhan Kepanjen karena sakit brokhitisnya, Jumat (17/2). Yang disesalkan oleh keluarga, puskesmas memberi surat rujukan ke RSUD, tapi tidak ada paramedis yang mendampingi perjalanan itu. Selain itu, keluarga memakai mobil ambulans desa untuk membawa Endro yang bekerja sebagai pengayuh becak di Pasar Tumpang. Sebab keluarganya tidak mampu membayar sewa ambulans puskesmas sebesar Rp 250.000. Ketika dibawa mobil ambulans desa, oksigen yang sempat dipasang di Endro selama di UGD juga dilepaskan.“Waktu kita minta izin agar tabung oksigen tetap dipasang, namun tidak diizinkan oleh petugas,” cerita Syaiful, adik korban ditemui di rumahnya di Dusun Jago RT 6/RW 8, Jumat sore. Yang ia lihat, selama dalam perjalanan, kakaknya terlihat drop dan lemas. Untuk mengecek kondisinya, Endro yang memakai ambulans milik desa mampir k

iAnggota Komisi D DPRD Kabupaten Malang ketika melihat kelas rusak di SDN Amadanom 1, Dampit, Kabupaten Malang. Rencananya sekolah ini mendapat perbaikan pada tahun ini dari DAK 2012. on Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Malang bertekat ’membebaskan’ seluruh sekolah rusak pada tahun ini untuk mendapat perbaikan. Anggarannya berasal dari DAK pendidikan dan block grant.   Dindik sudah meminta kepada UPTD Dindik di kecamatan-kecamatan untuk melakukan survei sekolah yang perlu perbaikan. ”Untuk DAK 2012, selain dari APBN juga mendapat anggaran pendampingan dari APBD. Anggaran pendampingan dari APBD sudah siap. Sedang dana block grant itu nanti digulirkan untuk sekolah yang tidak ter cover dalam DAK,” ujar Suwandi, Kadindik Kabupaten Malang, Minggu (12/2). Namun beda dengan DAK, anggaran block grant minimal untuk rehabilitasi sebanyak tiga kelas. Ia memperkirakan akan ada 400 ruang/lokal kelas yang bisa diperbaiki dari dana block grant . Jumlah dananya per kelas yang direhab juga

Jika lokalisasi Suko yang berada di Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang ditutup, para pekerjanya merasa siap. Asalkan mereka diberi pelatihan keterampilan agar mereka tidak kembali terjun ke pekerjaan itu. Masalah itu bahkan telah diusulkan dalam Musrembang 2013 Kecamatan Sumberpucung pada 8 Februari lalu. “Intinya mereka welcome dan siap ditutup asal ada pelatihan keterampilan dari pemerintah daerah,” jelas Mumuk Hadi Martono, Camat Sumberpucung, Senin (13/2). Tak hanya pekerjanya, tapi juga mucikarinya. Menurutnya, jumlah wanita pekerja seks (WPS) yang aktif sekitar 30-an orang. Tapi yang terdata mencapai 164 orang. Di   Suko ada 36 wisma dengan jumlah mucikari sebanyak 36 orang. Menurut Mumuk, dalam pembicaraan/pendekatan informal, mereka yang ingin berhenti menjadi WPS rata-rata berusia 30 tahunan. Menurutnya, ada yang ingin membuka usaha pracangan andai mendapat modal untuk keluar dari pekerjaannya itu. Setiap harinya, para wanita pekerja seks ini setidaknya mendapat pengh

Rapat paripurna intenal DPRD Kabupaten Malang memutuskan menunda dua raperda untuk didok pada Senin (13/2), yaitu raperda pelayanan pendidikan bagi fakir miskin dan raperda pelayanan kesehatan bagi fakir miskin. Namun dua raperda lainnya tetap didok dalam rapat paripurna ekternal yaitu raperda perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pusat pembenjaan dan toko modern serta raperda tentang pertambangan. Penggedokan dua raperda usulan eksekutif itu juga dihadiri Bupati Malang, Rendra Kresna dan forum pimpinan daerah lainnya serta kepala SKPD. Namun karena tidak puas dengan penundaan itu bahkan sempat berkembang isu pencabutan dua raperda itu, sebanyak tujuh anggota pansus dari dua raperda itu memilih walkout (WO) dari sidang internal. Kebetulan ketujuh orang itu berasal dari Fraksi PDIP.   “Tapi ini sikap kami pribadi, bukan merupakan sikap Fraksi PDIP,” ujar Budi Kriswiyanto. Mereka melakukan aksi WO dengan duduk-duduk di ruang Fraksi PDIP meski sebelumnya sempat

Gugatan M Sholeh Yudhana, mantan PNS Pemkab Malang yang diberhentikan dengan tidak hormat oleh Gubernur Jawa Timur pada 1989 nampaknya kandas untuk sementara. Sebab dalam putusan sela yang dikeluarkan oleh PN Surabaya pada 18 Januari 2012 lalu,   gugatan itu bukan merupakan merupakan kewenangan dari PN Surabaya untuk memutuskan. Sholeh menggugat Bupati Malang sebagai tergugat satu senilai Rp 782.416.625. Sementara Gubernur Jawa Timur sebagai tergugat dua dengan nilai Rp 10 miliar. Besaran nilai gugatan itu harus ditanggung renteng oleh tergugat satu dan dua. Sidang pertama kasus ini dilaksanakan pada 13 September 2011 lalu. ”Pemkab masih menunggu respons dari penggugat terkait keluarnya putusan sela dari PN Surabaya ini. Kalau penggugat masih terus seperti ke PTUN, ya kita layani,” ujar Heri Iriyanto, Kabag Hukum Pemkab Malang, Senin (10/2). Tapi kalau lebih dari 90 hari, penggugat tidak melakukan apa-apa, lanjutnya, maka otomatis gugatannya itu gugur. Namun Sholeh Yudhana yang dite

Setelah Desa Argoyuwono, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang mendapat bantuan masker, giliran tiga desa di tiga kecamatan lain mendapat pasokan masker, Jumat (10/2). Hal ini sebagai dampak dari peningkatan aktivitas Gunung Semeru. Tiga desa yang medapat pasokan masker   sebanyak 9000 buah yaitu   Desa Tamansari, Kecamatan Ampelgading. Kemudian Desa Taman Satriyan*Kecamatan Tirtoyudo serta Desa Mbambang, Kecamatan Wajak. “Masing-masing desa mendapat 3000 masker,” jelas Hafi Lutfi, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang, Jumat (10/2). Menurut Hafi, dengan kondisi saat ini karena gejolak Gunung Semeru, yang merasakan dampaknya masih Desa Argoyuwono. ”Namun kami juga mengantisipasi desa-desa lainnya. Kalau diperlukan, kami juga siap memasok masker lagi baik dari PMI, Dinkes atau BPBD sendiri,” ungkap Hafi. Di Desa Argoyuwono pada Jumat masih turun hujan abu meski tipis dan langitnya agak hitam. Pihaknya juga akan menyusun langkah evakuasi pada masyarakat di sana jika terjadi apa-a

Dugaan korupsi dalam pelaksaaan DAK pendidikan akan dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Kepanjen oleh MCW (Malang Corruption Watch) dalam waktu dekat. Saat ini, MCW masih melengkapi hasil investigasinya di lapangan sebagai barang bukti. “Kami telah melakukan sampling ke 21 sekolah di sejumlah tempat,” ujar Didit M Sholeh, Koordinator Badan Pekerja MCW, Jumat (10/2). Dari hasil sampling itu, ia melihat implementasi di lapangan jika melihat anggaran DAK yang cukup besar untuk rehab kelas, tapi terjadi perubahan-perubahan dalam bahan materialnya. Selain itu, MCW melihat kejaksaan sepertinya juga tidak pro aktif dengan hal itu. “Tidak perlu harus menunggu masa pemeliharaan gedung dari rekanan selesai. Kejaksaan harus pro aktif setidaknya dengan melakukan penelitian,” kata Didit. Di sisi lain, DAK pendidikan 2011 yang merupakan proyek satu tahun anggaran 2011 mengapa juga masih belum selesai pada 2012 ini.   Ia menyoroti keanehan itu.   Ia berharap DPRD terus mengawal pengawasan DAK setidak

Ditemukannya dua kelas rehabilitasi dengan menggunakan anggaran DAK pendidikan yang masih menggunakan tegel lama warna hitam kusam di SDN Sonowangi 01, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang memprihatinkan Komisi D DPRD Kabupaten Malang. Sugeng Pujianto, Ketua Komisi D mendesak agar rekanan menggantinya dengan keramik. Sementara Dindik Kabupaten Malang menyeriusi temuan Komisi D dari hasil sidak itu dengan memanggil rekanan (CV) dan konsultan yang mengerjakan sekolah itu, Kamis (9/2). Namun karena rekanan masih berada di Banyuwangi, mereka tidak bisa datang pada Kamis. ”Iya, kami memang diminta datang ke Dindik hari ini (Kamis). Tapi karena masih di luar kota karena urusannya sangat penting sekali, kami tidak bisa datang,” ujar Suwoko, rekanan yang mengerjakan rehab DAK di SDN Sonowangi 01 Ampelgading. Kata Suwoko, kalau acaranya sudah selesai, ia siap ke Dindik dan mempertanggungjawabkan pekerjaannya. ”Tidak ada masalah dengan pemanggilan itu karena semua sudah sesuai perhitungan

Sub terminal Ampelgading, Kabupaten Malang meski sudah dioperasionalkan sejak pertengahan 2010, namun hingga sekarang tetap diogahi oleh bus-bus rute Malang-Dampit-Lumajang PP. Sehingga suasananya melompong. Lahan di lokasi itu antara lain dimanfaatkan warga untuk menjemur jagung, Rabu (9/2).  Di sub terminal itu ada  bangunan yang nampaknya direncanakan untuk difungsikan untuk kantor namun tidak terpakai. ”Karena tidak terpakai ya..tidak ada petugas dishub yang ditempatkan di sini,” aku Didik Hadi, Kepala UPT Terminal Dampit ditemui di Ampelgading. Sub terminal Ampelgading menjadi bagian dari Terminal Dampit. Didik menduga, keengganan bus masuk ke sub terminal itu karena lokasi di tikungan. Bus rute Malang-Dampit-Lumajang PP yang lewat adalah bus Parikesit dan Putramulya.  Lokasi sub terminal itu juga berdampingan dengan pasar desa yang tujuan awalnya adalah saling mengerek keramaian. Tapi karena sub terminal sepi, pasar juga relatif ikut sepi. Sub terminal itu dibangun sec