Enggan Jual Beras Ke Bulog



Sidak ke penggilingan padi di Kepanjen milik Haryono


Haryono, pemilik PP (penggilingan padi) Bukit Emas Jaya yang berada di Desa Mojosari, Kecamatan Kepanjen masih enggan menjual berasnya ke Bulog karena harga di pasaran masih jauh lebih bagus. Di PP-nya ia masih memiliki 70 ton beras dan gabah sebanyak 250 ton. ”Harga beras saat ini sedang bagus meski fluktuatif. Naik turun harganya cepat sekali. Seminggu naik, seminggu kemudian turun. Beras sekarang jadi rebutan,” kata Haryono di gudangnya, Senin (28/11). Harga gabah kering panen mencapai Rp 4.300 per kg. Setelah menjadi beras bisa dijual Rp 7.700-Rp 7.800 per kg-nya saat dikirim ke toko. Toko mungkin menjualnya mulai Rp 8.000 per kg.
Sementara untuk beras kelas medium di tempatnya mencapai Rp 7.400 per kg. Katanya, ia juga sering memasok beras ke Bulog. Terakhir ia lakukan pada Juni 2011 lalu saat HPP (harga pokok pemerintah) di Bulog masih mencapai Rp 5.060 per kg. Ia hanya mendapat selisih harga/untung Rp 20-Rp 30 per kg. HPP saat ini sudah mengalami beberapa kali perubahan hingga kini mencapai Rp 6.500 per kg. Sementara harga jual beras tingkat medium saja sudah mencapai Rp 7.500 per kg. Karena itu, Haryono lebih melayani penjualan beras sesuai harga pasar karena lebih menarik sebagai pengusaha.
Pria yang sudah memulai usahanya sejak 1990-an itu mengaku mengambil gabah dari para petani sekitar Kepanjen. Penggilingan padi milik Haryono merupakan salah satu gudang yang disampling oleh Tim gabungan dari berbagai SKPD Pemkab Malang dan Bulog Sub Divre Malang ke gudang-gudang beras di Kabupaten Malang. Tujuannya untuk melihat persediaan beras yang ada di masyarakat sekaligus memantau harganya. Pantauan dilakukan di gudang Bulog di Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji kemudian ke PP Bukit Emas Jaya di Desa Mojosari, Kecamatan Kepanjen serta dua gudang beras di Kecamatan Gondanglegi.
Di gudang Bulog ada beras cadangan dari LN (luar negeri) dari Vietnam sebanyak 16.000 ton. ”Stok beras cadangan di Bulog cukup untuk tiga bulan ke depan, tapi sementara ini tidak bisa dikeluarkan karena masih ada kebijaksanaan gubernur,” kata Hasan Tuasikal, Kabid Perdagangan Disperindag dan Pasar Kabupaten Malang, Senin (28/11). Kebijaksanaan Gubernur Jawa Timur melarang peredaran beras impor dengan asumsi beras dari DN (dalam negeri) cukup banyak bahkan surplus. Bahkan Kabupaten Malang berdasarkan data hingga Oktober 2011 lalu, surplus beras 59.000 ton.
Menurut Hasan, sebagai beras cadangan, beras di gudang Bulog tak hanya untuk raskin, tapi juga cadangan beras pemerintah (CBP) serta untuk operasi pasar murni (OPM) yang berfungsi untuk mengendalikan harga beras di pasaran.  Awaluddin Iqbal, Kepala Bulog Sub Divre Malang menyatakan pihaknya sedang konsentrasi pengadaan beras, termasuk ingin mendapatkan beras dari Kabupaten Malang dengan menggandeng gapoktan-gapoktan yang ada. Tapi nampaknya masih ada kendala di harga karena HPP masih dibawah harga pasar.  vie  


Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pejabat Pemkab Malang Terlibat Pembunuhan Janda (1)

Ke Makam Troloyo Mojokerto

Meraup Untung Dari Si Mini