Bupati Izinkan PNS Gunakan Hak Politiknya
MALANG-Resmi mendaftarkan diri untuk mengikuti pilwali Kota Batu, M
Hidayat, Kabag Humas Pemkab Malang sudah mendapat izin dari Bupati Malang,
Rendra Kresna. Dayat, panggilan akrab
pria ini, sudah menghadap kepadanya untuk mengikuti kegiatan tersebut.
“Seminggu lalu ia menghadap saya dan baru izin lisan. Sebagai pimpinan, ya silahkan saja. Itu kan hak politiknya.
Asal sudah ada kendaraan politiknya dan mencapai dukungan 15 persen, saya akan
buatkan surat resmi untuk non aktif sementara,” ujar Rendra Kresna ditemui di
Pringgitan, Jumat (8/6).
Apalagi mantan wartawan ini juga berdomilisi di Kota Batu
dan pernah jadi PNS di Pemkot Batu meski kemudian pindah ke Pemkab Malang. Menurutnya,
tak hanya Hidayat, izin juga sudah resmi diberikan kepada Didik Gatot Subroto, Kades
Tunjungtirto,Kecamatan Singosari ,Kabupaten Malang yang juga ikut mendaftarkan
diri di pilwali Kota Batu. “Kalau Dayat minta dukungan saya, pasti saya dukung. Saya dukung dengan doa.
Doa bupati itu manjur lho,” tandasnya disambung tawa lebar. Kata Rendra, bagi
PNS lain yang ingin menggunakan hak politiknya juga ia perbolehkan.
“Ada PNS yang ingin menjadi kades. Gak papa. Namun izinnya tidak segera saya berikan. Saya menunggu
laporan camat untuk melihat potensi menangnya. Kalau menang, izinnya pasti saya
berikan,” tutur politisi Partai Golkar ini. Terpisah, Agus Dono, Sekretaris I
DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur ketika bertemu di Pemkab Malang
menyatakan Partai Demokrat masih menunggu hasil pembicaraan dengan PDIP terkait
jago partai untuk disandingkan dengan incumbent
Walikota Batu, Eddy Rumpoko. Tapi
semua masih tergantung pada persetujuan dari PDIP hari ini.
“Jika nama itu disetujui incumbent,
ya kita launching nama jago dari
Partai Demokrat,” jelas Agus Dono. Menurut Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa
Timur ini, Joko Lestariono mendaftarkan diri ke pilwali itu atas nama pribadi
sebagai kader Partai Demokrat. Namun
Joko sudah mengoordinasikan itu kepada koorda Partai Demokrat Jawa Timur dan DPC Partai Demokrat Kota Batu. “Namun Pak Joko akan mematuhi jika ada
keputusan dari Jakarta,” jelas Agus Dono. Sylvianita
Widyawati
Komentar
Posting Komentar