Fungsi Penyuluh Terpinggirkan, Dibuatkan Perda
MALANG-Fungsi penyuluh akan diberdayakan lagi dengan akan
dibahasnya raperda tentang penyuluh oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Raperda ini
agar segera digarap pada tahun ini. Menjelang pembahasan dilakukan kunjungan ke
sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Malang. “Fungsi penyuluh selama masa
reformasi ini terpinggirkan. Beda dengan zaman orde baru lalu, dimana penyuluh
malah menjadi garda terdepan,” ujar Agus Dono, Ketua Komisi B DPRD Provinsi
Jawa Timur usai diterima Bupati Malang, Rendra Kresna dan bersama sejumlah
pimpinan SKPD Pemkab Malang, Jumat (8/6/2012).
Menurutnya, raperda ini sangat penting. Sebab di
daerah-daerah banyak yang membutuhkan penyuluh namun tidak ada cantolannya.
Sementara menunggu PP-nya juga masih belum ada. “Kalau sudah ada perda
penyuluh, otomatis bisa diaplikasikan di masing-masing daerah,” kata pria yang
juga menjabat sebagai Sekretaris I DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur ini.
Penyuluh harusnya ada di sejumlah SKPD seperti di pertanian, perikanan,
kehutanan dll. Terpisah, Bupati Malang, Rendra Kresna menyatakan, Kabupaten
Malang sudah memiliki Badan Ketahanan Pangan dan Penyelenggara Penyuluh (BKP3)
yang menjadi organ para penyuluh.
“Tapi jumlah penyuluhnya memang masih sedikit. Kita malah
tidak punya penyuluh pertambangan,” ujar Rendra. Kabupaten Malang yang
merupakan wilayah terluas kedua di Jawa Timur hanya punya 160 penyuluh.
Terbanyak ada di pertanian ada 114 penyuluh. “Perikanan hanya ada sembilan
penyuluh, peyuluh kehutanan hanya ada 23 orang, ” tutur Rendra. Idealnya,
lanjut bupati, sesuai SK menteri, untuk penyuluh pertanian, harusnya ada di
tiap desa. Untuk Kabupaten Malang yang mengandalkan pertanian, harusnya itu
jumlah penyuluh ada di tiap desa. Tapi tidak terealisasi. “Nggak ada SDM-nya,”
tutur politisi Partai Golkar ini. Sylvianita Widyawati
Komentar
Posting Komentar