Cerita Cerita

Penyakit hipertensi kini banyak diderita oleh warga Kabupaten Malang. Kini posisinya menempati urutan ketiga mencapai 64.000 orang selama Januari hingga akhir September lalu. Sementara pada tahun lalu, penyakit ini hanya mencapai porsi kecil. Tahun lalu, posisi ketiga penyakit masih diisi penyakit diare. Tapi kini telah diisi dengan hipertensi. “Urutan pertama masih dipegang oleh penyakit ISPA dengan jumlah penderita mencapai 382.000 orang dan penyakit jaringan otot di posisi kedua sebanyak 65. 000 oranng,” jelas Mursyidah, Kadinkes Kabupaten Malang, Senin (17/10). Sementara penyakit diare bergeser ke posisi empat dengan jumlah penderita mecnapai 56.000 orang. “Jumlah penderita hipertensi telah menyebar. Tidak hanya di daerah perkotaan saja pada kecamatan tertentu,” papar wanita berjilbab ini. Menurutnya, penyakit hipertensi diakibatkan dari pola makan, perubahan gaya hidup sehingga tidak mengomsumsi makanan sehat. “Mungkin juga karena kelebihan uang sehingga banyak warga Kabupaten

Sebanyak 189 hektare lahan kelurahan eks desa yang terdiri atas 256 bidang segera disertifikasi oleh Pemkab Malang. Lahan itu terserak di 12 kelurahan yang ada di Kecamatan Kepanjen, Turen, Dampit, Singosari dan Lawang. ”Validasi data terakhir nanti pada 17 Oktober, para lurah harus menyerahkan berkas-berkas terkait lahan tersebut,” ujar Edy Suhartono, staf ahli Bupati Malang, Kamis (13/10). Data pada 2010, tercatat sebagai 270 bidang dengan luas mencapai 1.737.623,39 meter persegi atau 1,7 hektare. Sementara data pada 2011, lahan kelurahan eks desa menjadi 256 bidang dengan luas mencapai 1.894.978.50 meter persegi. Menurut Edy, pertambahan luas ini karena ada data yang sebelumnya tidak masuk, seperti tanah komunal/ulayat yang dipergunakan untuk kepentingan umum seperti lapangan, kuburan, pasar dll. ”Seperti sebuah lapangan di Kecamatan Singosari itu sebelumnya juga tidak terdata. Namun akhirnya juga masuk sehingga luasannya menjadi bertambah dibanding pada data 2010,” paparnya. As

Kentang impor di pasar sayur Karangploso Kentang impor yang menyerbu pasar tradisional memukul harga kentang lokal. Karena itu petani lokal juga meresahkan kehadiran kentang ini. Di satu sisi, konsumen juga menyukai kentang impor karena harganya lebih murah dan ukurannya lebih besar dengan kualitas cukup baik. ”Harga kentang sangat jatuh. Pedagang cuma mau membeli seharga Rp 3000 per kg,” jelas Bialah, salah satu petani kentang dari Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Selasa (11/10). Padahal, katanya, biasanya harga kentang lokal mencapai Rp 6.000-Rp 7.000 per kg. Menurut istri Kades Ngadas ini, penduduk Ngadas yang seluruhnya merupakan petani kentang dan bawang prei juga mengeluhkan hal ini. Katanya, alasan pedagang membeli harga sebesar Rp 3.000 per kg karena di pasar juga beredar kentang impor yang kualitas bagus sudah bisa didapat sekitar Rp 2.500-Rp 3.000 per kg. ”Padahal untuk biaya produksi saja sudah tidak cukup, Mbak. Belum lagi ongkros transportasiny

Sejak pekan lalu, beras impor dari Vietnam sudah memenuhi gudang Bulog Sub Divre Malang ada yang di Gadang, Kota Malang dan di Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Jumlahnya mencapai 10.000 ton sebagai beras cadangan. Sebanyak 4.000 ton ditempatkan di gudang Gadang dan sisanya di gudang Bulog di Kebonagung. “Untuk sementara ini, berasnya ya kita tahan di gudang sampai menunggu perkembangan berikutnya,” jelas Awaludin Iqbal, Kepala Bulog Sub Divre Malang di ruang kerjanya, Selasa (11/10). Sebelumnya Soekarwo, Gubernur Jawa Timur beberapa waktu lalu menolak menggunakan beras impor itu untuk penggunaan beras raskin. Kehadiran beras impor itu merupakan program G to G antar pemerintah dengan pelaksana Bulog. Jawa Timur sebagai salah satu wilayah yang memiliki pelabuhan besar, juga akhirnya mendapat beras ini dan disimpan di gudang Bulog. Menurut Iqbal, jika masalahnya sudah klir, maka beras ini bisa dimanfaatkan. Selama berada di gudang, beras akan menjalani perawatan

Pertamina mengusulkan tambahan BBM bersubsidi untuk tahun depan menjadi 43 juta kiloliter. Namun semakin banyak pasokan BBM bersubsidi,   yang menikmatinya justru masyarakat yang harusnya tidak mendapat subsidi. Padahal jika peredaran BBM subsidi makin banyak, maka hal tersebut semakin membebani anggaran negara. “Namun usulan dari Pertamina itu belum tentu diterima. Sebab kalau bisa pengguna pertama BBM subsidi adalah nelayan dan petani,” jelas Dr Hary Azhar Aziz MA, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI usai workshop wartawan di Klub Bunga Batu, Sabtu (5/10). Namun kondisi di lapangan saat ini, karena hanya hanya bersifat himbauan untuk tidak memakai BBM bersubsi, maka para pemilik mobil pribadi lebih memilih membeli BBM bersubsidi yang harganya hanya Rp 4.500 per liter daripada membeli Pertamax yang harganya bisa dua kali lipat dari BBM bersubsidi. Menurut Hary, sebanyak 55 persen penyerap BBM bersubsidi ada di Pulau Jawa karena banyak kendaraan berada di Pulau Jawa. Sisanya baru tersera

Jalal Bin Saimo menyiapkan barang-barang untuk berhaji Calon jemaah haji (CJH) tertua disebut Kementrian Agama Kabupaten Malang adalah Jalal Bin Saimo (93), warga Dusun Cura Ampel, Desa Ampeldento, Kecamatan Pakis. Ditemui di rumahnya pada Rabu pagi (26/10), Jalal nampak bersantai mengisap rokok di rumahnya. Meski sudah tua, ia terlihat masih sangat sehat. Jika diajak berkomunikasi juga sangat lancar dan suka bercanda. ”Biar panjang umur,” kata Jalal tentang kesukaan bercanda. Disebut calon haji tertua, ia juga hanya tertawa ringan. ”Mungkin ya. Soalnya saya juga tidak hafal tahun pasti tanggal kelahiran saya. Ya ikut saja usia sesuai yang didaftar haji itu,” celetuknya ringan. Rencananya, Jalal dan CJH lainnya akan berangkat pada Sabtu, 29 Oktober dalam kloter 86 nanti ke Surabaya dan kemudian ke Mekkah. ”Saya berangkat sendiri dan tidak ditemani anak-anak,” kata Jalal. Kebetulan di kampungnya juga ada tetangganya yang sama-sama akan berangkat haji yaitu pasutri Mat Fauzi-Narsih

Sumber air Krabayakan yang berada di Kecamatan Lawang akan segera mulai dilakukan studi kelayakan. Airnya sudah diincar untuk dialirkan ke pelanggan PDAM Kabupaten Sidoarjo dan PDAM Kabupaten Pasuruan. “Untuk studi kelayakannya, semuanya dibiayai oleh Bappenas. Saya tidak mengetahui berapa anggarannya. Pemkab Malang hanya membiayai tim pendamping dari Bappenas dan konsultan yang ditunjuk,” jelas Abdul Malik, Sekda Kabupaten Malang, Rabu (21/9). Ditambahkan oleh Dwi Siswahyudi, Kabid Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah Bappekab Malang, studi kelayakan dilakukan konsultan Studio Galli yang berasosiasi dengan PT Taram yang selama empat bulan melakukan studi kelayakan air krabayakan sejak 22 Agustus 2011 lalu. Launching memulai studi kelayakan dilakukan pada Rabu di Ruang Anusapati Pemkab Malang yang dihadiri oleh Direktur Kerjasama Pemerintah Swasta Bappenas, Direktur PDAM Kabupaten Sidoarjo, PDAM Kabupaten Pasuruan dan SKPD terkait di Pemkab Malang. “Datangnya PDAM Kabuapaten S

PT Radio Kanjuruhan milik Pemkab Malang ingin menjadi LPP (Lembaga Penyiaran Publik). Namun menuju itu, harus diperdakan. Usulan itu akan dimasukkan oleh Bagian Humas Setda Kabupaten Malang nya agar bisa menjadi bahasan dalam program legislasi daerah (prolegda) 2012. “Sebab meski Radio Kanjuruhan jadi PT, namun juga tidak berjopersi layaknya PT. Ini sudah berlangsung sejak tiga atau empat tahun lalu,” jelas M Hidayat, Kabag Humas Pemkab Malang, Senin (26/9). Namun karena belum diperdakan, maka radio itu melekat di bagian humas sebagai alat sosialisasi ke warga. Konsekuensinya, maka dana operasionalnya dibebankan ke bagian humas. Menurut Hidayat, panggilan akrabnya, setiap tahunnya dikeluarkan anggaran Rp 90 juta untuk biaya listrik, telepon dan pergantian bola lampu untuk pengganti transisitor Rp 20 juta per tahun. Sementara untuk ‘menghidupi’ isi radio itu adalah para personel dari bagian humas. “Untuk mendapatkan iklan juga tidak bisa. Mungkin nanti jika ada perdanya, bisa diatur

Rencana PBB-P2 (Pedesaan dan Perkotaan) diserahkan 100 persen ke daerah sesuai dengan UU No 28/2009 mulai 2012 hingga maksimal 2014 disosialisasikan oleh Ditjen Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan di Kabupaten Malang, Kamis (27/10). Waktu yang disediakan hingga 2014 karena tidak semua daerah siap dengan infrastrukturnya, seperti peraturan daerah hingga SDM-nya   Dengan menjadi pajak daerah, maka kebijakan PBB-P2 ditetapkan oleh daerah. Bisa juga tidak dipungut jika tidak memiliki potensi yang tidak memadai. Dengan menjadi pajak daerah, maka hasil dari PBB bisa menjadi PAD. Selama ini, hasil dari PBB sebanyak 64,8 persen diberikan ke daerah, 16 persen ke provinsi dan 10 persen ke pusat. ”Sejak ada rencana penyerahan hasil PBB diberikan ke daerah, Kabupaten Malang termasuk sangat responsif,” ujar Abdul Malik, Sekda Kabupaten Malang usai acara. Termasuk dengan mengeluarkan perda No 8/2010. Sebab penyerahan hasil PBB itu harus disertai denga perangkatnya yaitu adanya peraturan dae

Satpol PP menggelar sidang tipiring kedua di luar gedung pengadilan bertempat di aula Bappekab Malang dipimpin oleh hakim ketua, Riyono SH MH, Kamis (127/10). Ada 18 pelanggaran. Rinciannya sebanyak 12 usaha tidak memiliki izin dan enam usaha izinnya sudah mati dan tidak mengurusnya lagi. ”Semuanya melakukan pelanggaran perda No 12/2007 yaitu tidak memiliki HO (izin gangguan),” jelas Stefanus CH, Kabid Penyidikan dan Penindakan Satpol PP Kabupaten Malang. Dalam sidang terungkap, ada terdakwa tipiring yang sudah berniat mengurus perizinan HO, tapi ternyata terkendala tanda tangan salah satu kades di Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Hal itu diungkapkan oleh Florianus Bajo, penanggung jawab distributor PT Sariayu Indonesia yang tidak memiliki izin HO sejak 2010 dalam sidang ”Kantor kami baru lima bulan pindah ke Pakisaji dari Singosari dan kami sudah berusaha melakukan proses pengurusan perzinan. Ketika mengurus kantor di Singosari dulu tidak seperti itu,” kata Bajo kepada Riyono

Pembuatan awal blongsong/kroso Sebagian besar warga Dusun Curah Ampel, Desa Ampeldento, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang menggeluti usaha pembuatan kroso/ blongsong. Kroso adalah semacam anyaman dari bambu yang digunakan untuk melindungi buah kelengkeng. Jika tidak dilindungi, maka pertumbuhan buah kelengkeng itu berpacu dengan waktu dengan codhot. Binatang itu doyan sekali dengan buah-buah yang memiliki kemanisan. Jika buah itu sudah keduluan dimakan oleh binatang itu, maka petani kelengkeng juga tinggal gigit jari karena tidak ada buah yang bisa dipanen. 'Pahlawan' petani kelengkeng mungkin Ny Kasiani, Ia sudah puluhan tahun menggeluti pembuatan kerajinan kroso. ”Sebenarnya untuk mengisi waktu senggang setelah menjadi buruh tani,” cerita Ny Kasiani di rumahnya pekan lalu. Katanya, dari hasil sebagai buruh tani per hari mendapat sekitar Rp 15.000-an. Sehingga sangat tidak cukup untuk biaya hidup. Sementara suaminya, adalah buruh bangunan yang jika ada pekerjaan

Mahmud, warga Desa/Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang harus mengeluarkan uang Rp 770.000 saat istrinya melahirkan di RSUD Kanjuruhan pada awal Juni lalu ketika mengikuti jaminan persalinan (jampersal). Uang itu untuk pendaftaran di loket Rp 25.000, Rp 590.000 untuk pembelian obat   dan sisanya untuk pembelian alat-alat pra operasi. Kejadiannya berawal dari ketika istrinya dibawa ke puskesmas Bantur dalam kondisi ketubannya sudah pecah. “Akhirnya disarankan untuk dirujuk ke RSUD,” jelasnya pekerja swasta itu. Maka berangkatlah ia   ke RSUD Kanjuruhan di Kepanjen tanpa membawa apa-apa dalam kondisi panik karena kondisi istrinya. Karena tidak membawa identitas apa-apa serta uang, akhirnya petugas disarankan untuk mengikuti persalinan secara umum dulu. Setelah itu, ia disarankan   mengikuti berbagai persyaratan untuk mengikuti jampersal. Istrinya kemudian melahirkan lewat   operasi caesar menghabiskan biaya Rp 6,2 juta karena terkendala penyempitan pinggul. Sebenarnya Mahmud saat ini s

Seringnya ada beda pendapat penetapan UMK di kota/kabupaten ketika dikirim ke Gubernur Jawa Timur, selalu tak bisa dihindari setiap tahunnya. Posisi pemerintah dalam hal ini serba sulit sehingga perlu kesepakatan utama dari dua unsur yaitu pengusaha dan pekerjanya. “Kalau dalam dua unsur itu sudah enak-enakan, maka bisa pemerintah dengan mudah akan mengesahkannya. Gubernur juga tidak akan terlalu pusing karena sering seperti jadi bola panas,” ujar Saifullah Yusuf, Wakil Gubernur Jawa Timur ketika berada di Pemkab Malang, Selasa (25/10). Selalu dua unsur itu yang berpolemik karena memiliki alat ukur yang berbeda ketika menghitung UMK itu. Menurutnya, ketika suatu hari perusahaan ternyata mendapatkan keuntungan, lanjutnya, maka tinggal membagikan kepada pekerjanya. Dua unsur itu juga diterapkan di Eropa ketika ia melakukan studi banding di salah satu negara di Eropa baru-baru ini. “Semua diselesaikan di tingkat pengusaha dan pekerja,” katanya. Menurutnya, yang lebih baik lagi sebenarn

Jumlah calon jemaah haji (CJH) Kabupaten Malang berkurang lagi dengan meninggalnya Mulyono, CJH dari Kecamatan Gedangan beberapa waktu lalu. Sebelumnya meninggal Isfandi, CJH asal Kecamatan Sumberpucung. Mulyono adalah mantan kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Sebelum meninggal, almarhum Mulyono juga sempat mengalami koma selama 10 hari. ”Sehingga CJH Kabupaten Malang sekarang tinggal 1.586 orang dari sebelumnya 1.588 orang,” jelas Mukari, Kasi Pelayanan Haji dan Umroh Kementerian Agama Kabupaten Malang, Selasa (25/10). Kedua CJH yang meninggal itu berasal dari kloter 86 yang rencananya akan berangkat pada Sabtu, 29 Oktober mendatang. Terkait pengembalian BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) uang yang telah disetorkan oleh CJH ternyata kemudian meninggal, sejauh ini belum ada pengajuan dari keluarga mereka. ”Harus ada permohonan yang diajukan oleh ahli waris,” kata Mukari. Untuk keberangkatan CJH Kabupaten Malang selain diberi anggaran dari

Produk impor macam gula, kentang, atau beras memang dilarang masuk ke Jawa Timur (Jatim). Namun Pemprov Jatim tetap ’menganak emaskan’ produk kedelai. Produk kedelai impor yang masuk ke Jatim itu, berasal dari Amerika dan China. Wakil Gubenur Jatim, Saifullah Yusuf mengatakan, kedelai impor lebih pro rakyat. Perajin tempe Jatim lebih menyukai menggunakan kedelai impor untuk bahan tempe dibanding kedelai lokal. ”Perajin tempe kalau memakai kedelai lokal rugi karena bijinya kecil-kecil. Sementara memakai kedelai impor, bijinya besar. Kondisi ini sudah terjadi sangat lama,” kata Gus Ipul, panggilannya, saat di Pemkab Malang, Selasa (25/10). Produksi perajin tempe juga bisa bertahan karena ditunjang konsumsi tempe yang besar oleh masyarakat. Dengan bercanda ia mengatakan hal itu karena tempe sudah masuk kategori ’iwak’ (maksudnya lauk). ”Sehingga ketika makan tempe menyebutnya’ iwak’ tempe,” ujarnya guyon. Di sisi lain, ketersediaan kedelai lokal juga masih minus. Menurut mantan Menter

Era globalisasi tidak bisa membendung lalu lintas para pekerja. Namun dengan kondisi itu, harus dipikirkan bagaimana tidak semua sektor bisa diisi oleh orang luar negeri. Kebutuhan di dalam negeri juga harus dipikirkan. Untuk itu, lembaga pendidikan harus mengantisipasi dengan menyiapkan lulusannya yang sesuai kompentesi dan mampu bersaing di dunia kerja, termasuk mereka yang berkecimpung di bidang kesehatan. “Lembaga pendidikan jangan hanya memproduksi lulusan saja. Apalagi sekarang ruma h sakit dari luar negeri juga sudah banyak yang membuka cabang di Indonesia. Ini juga merupakan peluang yang terbuka,” ungkap Muhaimin Iskandar, Menakertrans usai memberikan orasi ilmiah dalam wisuda D3 Keperawatan STIKES Kepanjen di Pendopo Kabupaten Malang, Selasa (18/10). Sejak 2008, Indoensia telah menempatkan perawat ke Jepang dalam program G to G . Selain itu juga dari hasil kunjungan ke Timur Tengah juga kemungkinan menjajaki penempatan tenaga kerja sektor formal atau yang memiliki kemampuan

Situs LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) barang dan jasa Kabupaten Malang sejak di launching pada Juni lalu ternyata disukai hacker . Beberapa kali ada nampaknya mencoba merusak situs itu . “Hackernya banyak. Kita tidak bisa menutupnya. Tapi setidaknya bisa meminimalisirnya. Apalagi kita sudah mengetahui IP (Index Protocol)-nya. Namun mungkin dilakukan lewat warnet ,” jelas Henry Tanjung, Kabag PDE (Pengelolaan Data Elektronik) Pemkab Malang, Kamis (20/10).   Sebab serangan itu akan mengganggu sistem yang ada Misalkan ketika ada yang ingin mengunduh dan menggunggah dokumen lelang yang diinginkan. Menurut Henry, dari 38 kota/kabupaten di Jawa Timur, yang baru melaksanakan sistem lelang online baru di 26 kota/kabupaten. Di kota/kabupaten itu lain juga sering terjadi gangguan itu sehingga apa yang ingin dilaksanakan dengan baik untuk kegiatan itu menjadi terganggu. Upaya melakukan gangguan biasanya saat malam hari. Pihaknya juga berupaya agar makin sering menyosialisasikan pro

Tak juga dipenuhi kebutuhan mebeler dan perangkat lainnya sebagai kewajiban Pemkot Malang dan Pemkot Batu membuat Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur turun tangan. Sehingga bisa dibilang macet. Tujuan take over ini agar rencana pengoperasian Bandara Abd Saleh yang baru bisa dilaksanakan pada Desember mendatang. ”Untuk kewajiban dari dua kota itu akan kita alihkan dalam bentuk lain. Sebab kebutuhannya masih banyak,” ujar Didik Sudiwinarto, Kabid Perhubungan Dishub dan LLAJ Provinsi Jatim usai rakor pembahasan bandara, Senin (24/10). Pengadaan barang-barang itu didapat dari anggaran PAK beberapa waktu lalu. Kewajiban Pemkot Malang antara lain AC, kursi penumpang di ruang tunggu, kursi penumpang di ruang kedatangan dan mebeler untuk berbagai kegiatan di bagasi, saat boarding dll. Sementara Pemkot Batu yaitu pengadaan mebeler di kantor UPT Bandara Abd Saleh dan peralatan kantor , kitchen set dll. Karena kebutuhan yang menjadi kewajiban dua kota itu cukup banyak, maka Dishub dan LLAJ

Contoh KTA jukir Dishubkominfo Kabupaten Malang akan mendata lagi para juru pakir (jukir). Penataan itu dilakukan guna peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) parkir pada 2012 nanti. “Selama ini surat tugas kepada jukir otomatis kita berikan. Namun sekarang jukir harus mengajukan permohonan dan mengisi formulir dan bermaterai,” jelas Moch Darwis, Kabid Pemadu Moda Transportasi Dishubkominfo Kabupaten Malang, Senin (24/10). Untuk proses itu, jukir bisa melakukan lewat UPT Dishubkominfo dan akan ditindaklanjuti oleh dinas. Surat tugas itu berlaku selama setahun yaitu pada November 2011 hingga Oktober 2012 yang dilengkapi foto jukir. Menurut Darwis dengan adanya model seperti ini, maka diharapkan ada efek jera jika mereka melakukan pelanggaran karena surat tugas bisa ditarik lagi oleh Dishubkominfo. Katanya, surat tugas yang sudah terbit sekarang tidak berlaku lagi karena sudah ada perda baru yaitu perda No 10 dan 11/2010 yang menggantikan perda pada no 3/1006. Selain itu, dengan mod

Meski penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) untuk koperasi dan UMKM sudah dilaksanakan, namun dalam pelaksanaan masih dinilai kurang berpihak pada rakyat. Sehingga masih butuh sosialisasi terpadu dengan seluruh pihak. Salah satu ketidakberpihakan itu adalah masalah jaminan yang sering menjadi masalah bagi usaha. Begitu juga dengan KUR buat TKI. “KUR buat TKI tidak berjalan lancar. Sebab untuk TKI kan perlu penjaminan. Ini yang nampaknya tidak disiapkan ketika KUR itu dilaksanakan,” kata Hariyadi B, Kepala UPT P3TKI (Pelayanan Penempatan Perlindungan TKI) Jawa Timur usai kegiatan rakor dengan Sektretariat Wakil Presiden di Pemkab Malang, Senin (24/10). Sehingga KUR TKI hanya sebatas wacana. KUR TKI direncanakan sebagai modal bagi TKI untuk berangkat ke luar negeri sehingga tidak meminta ’bantuan’ ke bank titil atau rentenir yang memberikan bunga tinggi. Mungkin juga karena bank pemberi KUR tidak memiliki bank korenpondensi di tiap negara sehingga ada kekhawatiran misalkan tidak memba

Warga dua desa di Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang yaitu Desa Pandanmulyo dan Ngawonggo sebanyak 1.700 jiwa mendapatkan akses air bersih dari kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) dari Monsanto Indonesia, perusahaan di bidang pertanian   dan Habitat for Humanity. Kegiatan itu diresmikan oleh istri Gubernur Jawa Timur, Ny Nina Soekarwo sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provisi Jawa Timur didampingi Ny Jajuk Rendra Kresna, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malang, Selasa (27/9). Program yang dilaksanakan sejak Juli 2010 itu telah selesai pada Juni 2011 berupa pemasangan satu pompa sistem hidran, dua unit penampungan utana dan enam penampungan kecil, pemasangan pipa sebanyak 452 meter untuk mengalirkan air bersih dari sumber ke rumah penduduk. Selain itu juga pembangunan satu tempat pemandian dan cuci umum, pembangunan toilet dan pemasangan dua unit percontohan biogas. Keseluruhan program menelan anggaran 66,667 dolar AS. Menikmati air sungai yang sudah difilter. Sueeger..

Memilah sampah dari masyarakat di TPST Mulyoagung, Kec DauBisa Apa yang dilakukan oleh KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) TPST Mulyoagung Bersatu di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang bisa dicontoh oleh desa atau KSM lainnya. Bila sebelumnya selama 20 tahun sampah dari masyarakat terbuang percuma, maka setelah ada TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu), sampah itu dikelola dan malah bisa menghasilkan uang. Sebelum ada TPST Mulyoagung yang beroperasi sejak 2 Februari 2011 lalu, desa ini memiliki tempat pembuangan sampah yang berada di dekat sungai Brantas. Sehingga sampah-sampah kadang juga terbuang di sungai. Sampai akhirnya ada pemikiran pengolahannya dan merintisnya sejak 2009 untuk mendapat bantuan. Baru pada 2010 ada pembiayaan dari empat mata anggaran yaitu PNPM, APBN, ABPD dan desa. TPST yang kini menjadi binaan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang ini menampung volume sampah dari masyarakat sebanyak 15-20 meter kubik per harinya. Meski baru melayani D

Peserta Batu Flowers Festival Semarak HUT Kota Batu yang ke 10 dimeriahkan dengan kegiatan Batu Flowers Festival (BFF) ketiga yang dibuka oleh Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko bertempat   Stadion Gelora Brantas, Sabtu, 8 Oktober 2011 lalu.  Para peserta BFF sendiri sudah berkumpul di sekitar stadion sejak pukul 10.00 WIB. Mobil mereka sudah dihiasi aneka bunga yang menandakan makna tertentu. Para peserta sendiri karena sudah menunggu terlalu lama, banyak memanfaatkan waktunya untuk duduk-duduk. Sedang warga memanfaatkan waktu itu untuk berfoto dan melihat detil mobil hias. “Iya, kita sudah siap sejak pukul 10.00 WIB tadi. Kok belum diberangkatkan juga,” ujar Samuel Rusdi, Direktur Utama Selecta, yang mengelola objek wisata Selecta. Ia mengira di dalam stadion sudah dilaksanakan acara seremonial untuk membuka acara itu. Ia dan sejumlah anak buahnya juga duduk-duduk di dekat mobil hias Selecta. Wali Kota Batu dan rombongannya, baru datang ke stadion sekitar pukul 13.45 WIB. Acara pembu