Selasa, 25 Oktober 2011

KUR TKI Hanya Jadi Wacana



Meski penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) untuk koperasi dan UMKM sudah dilaksanakan, namun dalam pelaksanaan masih dinilai kurang berpihak pada rakyat. Sehingga masih butuh sosialisasi terpadu dengan seluruh pihak. Salah satu ketidakberpihakan itu adalah masalah jaminan yang sering menjadi masalah bagi usaha. Begitu juga dengan KUR buat TKI. “KUR buat TKI tidak berjalan lancar. Sebab untuk TKI kan perlu penjaminan. Ini yang nampaknya tidak disiapkan ketika KUR itu dilaksanakan,” kata Hariyadi B, Kepala UPT P3TKI (Pelayanan Penempatan Perlindungan TKI) Jawa Timur usai kegiatan rakor dengan Sektretariat Wakil Presiden di Pemkab Malang, Senin (24/10).
Sehingga KUR TKI hanya sebatas wacana. KUR TKI direncanakan sebagai modal bagi TKI untuk berangkat ke luar negeri sehingga tidak meminta ’bantuan’ ke bank titil atau rentenir yang memberikan bunga tinggi. Mungkin juga karena bank pemberi KUR tidak memiliki bank korenpondensi di tiap negara sehingga ada kekhawatiran misalkan tidak membayar cicilan kreditnya. ”Di satu sisi, banyak TKI juga berani mengambil kredit dengan bunga tinggi ke bank asing,” tutur Hariyadi.
Namun tidak menutup kemungkinan kondisi kerja TKI juga menjadi pertimbangan, seperti rentan diputus hubungan kerjanya. Sehingga kalaupun ada penyaluran kredit tidak langsung ke TKI-nya, namun ke PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta). Padahal ia melihat dari potensi TKI sangat besar, Di Kabupaten Malang saja, jumlah TKI yang berangkat pada 2010 mencapai 5.821 orang. Sementara TKI yang berangkat dari Kota Malang sebanyak 291 orang. Angka itu belum yang berangkat tanpa dokumen yang lewat embarkasi Juanda.
A Latif SH, Kabid Ketenagakerjaan dari asisten Deputi Kesra Berbasis Usaha, Sekretariat Wakil Presiden menyatakan pihaknya turun ke sejumlah daerah di Indonesia bukan untuk mengevaluasi proyek. ”Kami ingin masukan dari daerah-daerah buat pimpinan kami untuk kebijakan ke depannya,” jelas Latif usai pertemuan. Bidang yang menjadi perhatian kunjungan sesuai lingkup kerja asdep kesra berbasis usaha yaitu tenaga kerja, akses usaha mikro kecil dan menengah serta KUR. Dengan begitu, dari pihaknya bisa melihat apakah dari kebijaksaan itu ada sosiliasasi dan koordinasinya. ”Termasuk juga masukan soal KUR TKI yang hanya wacana menurut keterangan dari Pak Hariyadi,” pungkasnya. Menurutnya yang perlu diketahui adalah KUR itu bukan dana bantuan

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar