Perbaikan Sekolah DAK Tanpa Diberi Pintu

Rehab kelas di SDN Kromengan 3 Kab Malang

Proyek perbaikan sekolah dengan DAK pendidikan menimbulkan masalah di SDN Kromengan 3, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang. Sebab pelaksana proyek perbaikan sekolah itu tidak memasang daun pintu pada tiga lokal kelas yang telah diperbaiki. Sekolah sendiri tidak mengetahui apakah proyek itu sudah selesai atau belum karena tidak ada pemberitahuan.  ”Sepertinya belum selesai, tapi sudah tidak ada aktifitas lagi,” ujar Paidin Sudaryanto, guru kelas V ketika ditemui di lokasi sekolah, Rabu (25/1). Hal ini bisa dilihat karena sudah tidak ada bahan bangunan/peralatan di sekolah itu.

Pembangunan di sekolah itu terakhir dilakukan pada pekan lalu. Para siswa di SDN itu, selain belajar di lokal kelas yang tersisa, juga ada yang belajar di tempat lain. Dari pengamatan di lapangan, dari tiga lokal ruangan yang diperbaiki, hanya dua lokal yang ada perbaikan keramik putihnya. Sementara satu lokal lainnya tetap menggunakan keramik putih lama. Sedang kusen-kusennya masih menggunakan kusen lama. Ini bisa dilihat dari kusen jendela yang dipasang  sudah teralis besi. Di satu lokal ini saja yang sudah berpintu meski memakai pintu lama. Sedang yang lainnya tidak ada pintunya.

Pemakaian kacanya jendela juga lama. Bahkan sudah ada yang pecah, tapi tidak diganti dengan yang baru. ”Menurut aturan, harusnya kan diganti baru. Ini sudah tidak diganti, namun juga tidak ada kompensasi ke sekolah,” ujar Unggul Nugroho, Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Malang yang meninjau lokasi sekolah. Katanya, kalau dengan kondisi tidak berpintu itu,  ia kasihan pada siswa-siswa di sekolah itu. Kepala UPTD Dindik Kecamatan Kromengan, Wariyanto ketika dihubungi lewat ponselnya, ada nada panggil tapi tidak diangkat. Sedang ponsel Kadindik, Suwandi sedang dimatikan.

Perbaikan kelas di SDN Sumbertempur 3 Kec Wonosari Kab Mlg

Apakah hal itu terjadi karena anggarannya kurang? Menurut Unggul,  tidak mungkin. ”Sebab anggaran kan ada dan besar. Buktinya SDN lain juga bisa memperbaiki dengan bagus,” ujar Unggul. Ia mencontohkan pembangunan di SDN Sumber Tempur 1 dan 3, Kecamatan Wonosari.  ”Kualitas bangunan yang di Kecamatan Wonosari bagus meski masih belum selesai,” ujar Unggul. Dwi Cahyono, pengawas pelaksana di SDN Sumber Tempur 3 menyatakan pihaknya akan mengajukan perpanjangan pembangunan ke PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) di Dindik Kabupaten Malang terkait rehabilitasi tiga lokal di sekolah tersebut. ”Harusnya memang sudah selesai pada akhir Desember lalu. Tapi kami kesulitan mendapatkan galvalum,” ujar Dwi Cahyono.

Galvalum akhirnya didapatkan dari Surabaya. Sehingga perkiraan dia, rehab sekolah itu baru selesai pada pertengahan Februari atau akhir Februari nanti. Kondisi rehab 60 persen juga terjadi di SDN Bangelan 1 dan SDN Kebobang 1 yang juga dikerjakan oleh pelaksana proyek yang sama di SDN Sumber Tempur 1 dan 3. Sedang di SDN Ternyang 2, Kecamatan Sumberpucung, rehab tiga lokal kelas diperkirakan juga baru selesai pada akhir Februari. Hal itu diungkapkan oleh Mulyadi, pengawas bangunan. Katanya, molornya pembangunan karena pihaknya kesulitan mendapatkan galvalum selama tiga minggu dan faktor cuaca. ”Ini juga masih menunggu kiriman keramik dari Kediri,” jelas Mulyadi.

Rehabilitasi sekolah yang mendapat DAK pendidikan di SDN Kromengan 3, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang yang tidak diberi daun pintu menimbulkan keheranan Bupati Malang, Rendra Kresna. Katanya, sangat tidak mungkin dalam RAB (Rencana Anggaran Belanja) untuk rehabilitasi itu tidak menyertakan daun pintu. Dengan kondisi seperti itu juga tidak mungkin membebankan keberadaan daun pintu kepada sekolah karena semuanya sudah ditanggung dalam DAK. “Sekolah dapat duit darimana kalau harus memasang daun pintu itu,” tanya Rendra Kresna, Bupati Malang, Kamis (26/1) sore usai menerima kunker DPR RI di Pringgitan. Padahal per lokal kelas untuk rehabilitasi DAK 2011 nilainya mencapai Rp 72 juta.

Yang jelas, dari pantauan di lapangan, dari tiga lokal kelas yang direhabilitasi, semua kusen, baik pintu dan jendela masih menggunakan kusen lama. Begitu juga kaca-kacanya. Sedang keramik lantai, yang diganti hanya dua lokal. Sedang satu lokal lain masih menggunakan keramik lama. Kata Rendra, dengan anggaran DAK itu, lokal yang diperbaiki harus diberi keramik pada temboknya. ”Tiga hari lalu, saya sudah memanggil Kadindik, Suwandi dan dua PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) terkait DAK. Saya sudah meminta mereka untuk tidak membayarkan uang rekanan jika hasil pengerjaannya tidak sesuai yang ditargetkan. Selain itu, mereka juga saya larang memberi tanda tangan jika proyek yang mereka kerjakan belum selesai,” paparnya.

Jika hal itu tetap dilakukan oleh pejabat dindik, maka ia tak segan menyalahkannya. Harapannya, proyek-proyek DAK itu benar-benar diawasi oleh Dindik agar hasilnya sesuai harapan. Baik Suwandi, Kadindik maupun Wahyudi, PPK yang juga Kabid TK SD Dindik Kabupaten Malang tetap tidak bisa dihubungi ponsel mereka. Ketika didatangi di kantornya di Kepanjen, semua berada di Pujon mengikuti kegiatan bupati di Desa Bendosari. Sedang Achmad Andi, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Malang menyatakan dengan kejadian seperti ini, dindik harus berani memblack list rekanan yang nakal. Tujuannya agar bisa menjaga citra SKPD pengguna anggaran.

”Kalau ada masalah-masalah terkait DAK, kita hanya bisa memanggil dinas pendidikan dalam rapat kerja. Hasil monitoring teman-teman di Komisi D kita inventarisir kok dan kita sampaikan ke mereka,” ujar Andi. Harapan komisi D dengan pemanggilan itu bisa menjadi perbaikan. Tapi kalau ternyata cara itu kurang efektif dalam membawa perbaikan, pihaknya bisa membawa dalam rapat paripurna bersama bupati. Hasil yang diperoleh pantauan Komisi D bisa disampaikan ke bupati. ”Berikutnya sudah menyangkut kewenangan bupati terhadap SKPD-nya,” ujar politisi Partai Golkar ini. vie