Reklame Wabup Malang Dilucuti



Setelah resmi menjadi BNN Kabupaten Malang dari sebelumnya bernama BNK Kabupaten Malang, maka reklame-reklame bergambar A Subhan, Wakil Bupati Malang yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua BNK Kabupaten Malang bakal segera dicopoti. Gambar-gambar yang bakal dilucuti itu berada di 52 titik dalam berbagai bentuk selain reklame, banner, baliho dll. “BNN tidak boleh berpromosi, kecuali di tempatkan di dekat sekolah,” kata Rendra Kresna, Bupati Malang usai melantik para pejabat struktural Pemkab Malang yang ditempatkan di BNN Kabupaten Malang di Ruang Anusapati, Selasa (3/1).
Hal itu juga berdasarkan surat dari BNN Pusat. Tapi bekas tempat promosi BNK itu tidak akan dibongkar, tapi akan dimanfaatkan oleh SKPD sebagai tempat mempromosikan program kerjanya sehingga lebih diketahui oleh masyarakat luas. Menurut bupati, dengan menjadi BNN, maka anggaran program kerjanya didapat dari pusat. Tahun ini, BNN Kabupaten Malang digerojok anggaran Rp 2,9 miliar. Saat menjadi BNK dulu, untuk operasionalnya mendapat dana hibah dari Pemkab Malang. Berbagai unsur terlibat di BNN seperti kepolisian hingga PNS. Yang menjadi Kepala BNN Kabupaten Malang adalah AKBP Supriyadi yang menjabat sebagai Oktober 2011 lalu.
Pria yang bertugas di Polres Malang itu sebelumnya adalah ketua pelaksana harian BNK Kabupaten Malang. Sedang PNS Pemkab Malang yang ditempatkan di BNN Kabupaten Malang sebanyak enam orang. Mereka yaitu Mariyoto menjadi Kasi Pencegahan BNN Kabupaten Malang yang sebelumnya bertugas sebagai pengawas sekolah madya Dindik Kabupaten Malang dan lima orang lainnya yang sebelumnya bertugas di Dindik, Satpol PP, Badan Keluarga Berencana, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang serta Dinas Bina Marga Kabupaten Malang. Mereka ditugaskan Pemkab Malang di BNN selama tiga tahun. ”Selanjutnya bisa kembali ke Pemkab Malang atau berkarier sebagai pegawai BNN Pusat,” kata bupati.
Pilihan berkarier di BNN juga bisa sebagai langkah bagus karena persaingan jabatan struktural di Pemkab Malang juga sangat ketat karena jumlah PNS-nya mencapai 17.000-an orang. AKBP Supriyadi menyatakan selama masa transisi BNK kota/kabupaten menjadi BNN, hingga 2015 nanti hanya memberikan peta jaringan perdagangan narkoba. ”Untuk penyidikan masih ditangani BNN pusat,” ujarnya. Dari seluruh Indonesia, baru sebanyak 75 BNK kota dan kabupaten yang telah berubah menjadi BNN. Menurut bupati, tugas di BNN sebenarnya berat karena masalah narkoba jelas ada, namun kadang sulit dibuktikan. Sebanyak 71 kasus terkait narkoba terjadi pada 2011 dan diyakini masih ada lagi yang tak terungkap. Menurutnya, masalah narkoba, psikotropika tak hanya merupakan problem dunia dan berdampak pada kehilangan generasi. vie   

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pejabat Pemkab Malang Terlibat Pembunuhan Janda (1)

Ke Makam Troloyo Mojokerto

Meraup Untung Dari Si Mini