Program SKPD Harus Pro Gender


Program kerja SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemkab Malang harus memiliki kegiatan yang pro gender dan pro lingkungan. Untuk itu, dalam waktu enam bulan mendatang, kegiatan SKPD, terutama yang pejabatnya adalah laki-laki diminta membuat program kegiatan yang mendukung pengarustamaan gender dan lingkungan. ”Jika ada SKPD yang tidak ada program pro gender dan lingkungan, maka anggarannya bisa dicoret dan mungkin hanya diberi anggaran hanya untuk membayar pegawainya,” kata M Hidayat, Kabag Humas Pemkab Malang, Selasa (3/1) memaparkan salah satu hasil lunch meeting antara bupati dengan para pimpinan SKPD yang dilaksanakan, Senin (2/1).
Program ini sangat terkait dengan perolehan prestasi Kabupaten Malang dalam pengarustamaan gender yang selalu diperoleh setiap tahunnya dari Presiden SBY. Dimana ada komitmen besar dari pemerintah daerah yang memberikan anggaran program pro gendernya yang diwujudkan oleh SKPD yang ada. Didik Budi Mulyono, Kepala BKD Kabupaten Malang menyatakan sudah memasukkan program kegiatan pro gender di SKPD-nya. ”Seperti sosialisasi perkawinan dan perceraian dengan menggandeng Kementrian Agama dan Inspektorat Kabupaten Malang. Selain itu juga penyamarataan kesempatan untuk menjadi pejabat struktural bagi PNS wanita,” kata Didik ditemui terpisah.
Begitu juga masalah hukuman dispiliner juga tidak melihat gender. Menurutnya, selama ini meski sudah banyak PNS wanita yang menjadi penjabat struktural, namun masih didominasi oleh PNS pria yang mencapai 60 persen dan sisanya adalah PNS wanita yang memiliki jabatan. ”Beberapa kepala SKPD juga dijabat oleh PNS wanita. Diupayakan nanti bisa setara mencapai 50:50. Idealnya begitu. Namun untuk menjadi pejabat struktural kan sudah sangat tergantung pada pendidikan dan kepangkatannya. Namun jika wanita memang bisa mencapai itu, peluang penyetaraan jabatan itu selalu terbuka,” papar Didik. Menurut mantan Kadis ESDM Kabupaten Malang ini, jabatan setingkat kasi juga sudah banyak yang didudtki kaum hawa.
Ditambahkan, dari sisi jumlah PNS Pemkab Malang yang mencapai lebih dari 17.000-an, jumlah PNS pria mencapai 65 persen dan PNS wanita sebanyak 35 persen. Sedang Bambang Sumantri, Kepala Bakesbangpol Kabupaten Malang mengatakan sebanyak 30 persen program kerjanya sudah pro gender. ”SKPD harus menyambut terbuka masalah itu karena jumlah penduduk Indonesia terbanyak juga para wanita,” kata Bambang. Ia menyebut seperti kegiatan pendidikan politik yang bisa membuka wawasan politik bagi kader-kader politik yang duduk dalam partai. Menurut Bupati Malang, Rendra Kresna, program pro gender tak hanya menjadi tugas dari Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang. ”Tahun ini, saya ingin program kerja SKPD juga ada pro lingkungan,” ungkap Rendra. vie


Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pejabat Pemkab Malang Terlibat Pembunuhan Janda (1)

Ke Makam Troloyo Mojokerto

Meraup Untung Dari Si Mini