Cerita Cerita

MALANG- Dua orang warga Desa Sukoraharjo dan Desa Tegalsari, Kecamatan Kepanjen diduga menderita flu Singapura. Namun apakah penderitanya itu anak-anak atau orang dewasa, masih akan ditindaklanjuti oleh Dinkes Kabupaten Malang. Informasi itu diterima Dinkes dari SMS gateway yang menghubungkan berbagai informasi dari puskesmas ke dinkes. “Kami masih akan menindaklanjuti besok (hari ini, Red),” ujar Mursyidah, Kadinkes Kabupaten Malang, Kamis (26/4).  Sehingga masih belum diketahui penderitanya anak-anak atau orang dewasa. Data lainnya terkait penderita flu Singapura masih belum ada. “Kalau di satu wilayah ada yang terkena, kami akan berusaha menindaklanjutinya agar tidak berkembang,” jawabnya. Menurut Mursyidah, ia sudah meminta kepada seluruh puskesmas untuk mengantisipasi virus flu Singapura dengan cara memberikan sosialisasi ke masyarakat bagaimana hidup sehat. “Sebab virus akan mudah menyerang pada mereka yang ketahanan tubuhnya rendah atau kurang fit,” tutur Mursyidah. Untuk

MALANG-Sudah dikembangkannya Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sejak dua bulan terakhir di Desa Girimoyo, Kecamatan Karangploso menarik perhatian para staf Biro Humas dari 30 kementrian. Mereka berkunjung ke lokasi itu untuk melihat aplikasi KRPL yang dicanangkan oleh Presiden SBY pada 13 Januari lalu di Desa Kayen, Kabupaten Pacitan. Di Kabupaten Malang, ada tiga kecamatan yang akan mengembangkan pola ini, yaitu Kecamatan Karangploso, Lawang dan Tajinan. Tapi yang sudah siap berkembang ada di Kecamatan Karangploso karena kesiapan masyarakatnya.  Saat kunjungan itu, mereka melihat rumah contoh KRPL yang sudah dikembangkan warga. Namun warga sendiri sudah menanami halaman rumahnya untuk berbagai jenis tumbuhan, terutama yang bisa dikonsumsi oleh keluarga. Menurut Suroto, Camat Karangploso, masyarakat mengembangkan KRPL secara swadaya dengan anggarannya sendiri. “Anggarannya mungkin sudah sekitar Rp 150 juta,” kata Suroto. Sementara bantuan dari Provinsi Jawa Timur direncanakan m

MALANG-Kalau merasa pada akhir-akhir suhu udara terasa panas, ini karena sedang mendekati  musim kemarau. Hal itu berperangaruh pada  suhu udara di Malang Raya sudah di atas rata-rata. “Suhu di Malang biasanya masih variasi. Kalau rata-rata-nya sekitar  Malang mencapai 28 derajat celcius. Tapi kini sudah mencapai 29, 2 derajat celcius,” jelas Amat Subekti, Kepala BMKG Karangploso ditemui di kantornya, Kamis (26/4). Pada pagi hari, biasanya suhunya masih rata-rata. Tapi jika sudah datang siang hari, biasanya sudah di atas rata-rata. Apalagi jika tidak akan turun hujan, maka masyarakat merasakan suhu yang panas. Namun kelembaban udaranya masih sekitar 56 persen. “Jika kelembaban udaranya sudah mencapai 45 persen, maka pasti orang sudah merasa panas,” ujarnya. Menurut Amat, jika pada siang hari panas terik, biasanya masih ada hujan. “Namun adanya musim kemarau, tidak berarti tidak ada hujan. Sebab kadang-kadang masih turun hujan meski curah hujanya tidak terlalu banyak. Antara 0-50 

MALANG-DPPKA (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset) Kabupaten Malang akan melakukan pengadaan IPad untuk SKPD Pemkab Malang. Tapi tidak seluruh SKPD dipenuhi kebutuhannya. Namun hanya akan dibelikan sebanyak 10 buah yang diharapkan bisa menunjang kerja SKPD bersangkutan.  Menurut Willem P Salamena, Kadis DPPKA Kabupaten Malang mengatakan pengadaan IPad itu mencari harga yang murah. “Harganya per unit tidak sampai Rp 10 jutaan,” kata Willem P Salamena kepada wartawan, Rabu (25/4). Sehingga penyedia barang adalah DPPKA yang nantinya akan diberikan kepada sejumlah SKPD. Menurutnya, rencana itu sudah disampaikan kepada Sekda Kabupaten Malang dan telah dibahas bersama setelah sebelumnya ada masukan. Karena itu direncanakan pengadaan IPad tersebut.  Terkait SKPD yang akan diutamakan menerima Ipad ini, belum ditentukan. Namun hal itu dibantah oleh Bupati Malang, Rendra Kresna di sela kegiatannya di Kepanjen secara tegas mengatakan tidak ada rencana pengadaan Ipad itu. “Meman

MALANG-Dinas Pendidikan Kabupaten Malang menambah satu SMPN baru yang ditempatkan di Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singosari. Di atas lahan seluas 5,5 hektare itu telah berdiri dulu SMKN 2 Singosari dan TK Negeri. Sekarang kawasan sekolah itu ditambahi dengan SMPN 4 Singosari. “Rencananya nanti akan dibuka  pada tahun ajaran baru tahun ini,” jelas Edy Suhartono, Kadindik Kabupaten Malang, Rabu (18/4). Rencana sekolah baru itu telah ditinjau oleh Bupati Malang, Rendra Kresna disela melihat pelaksanaan ujian nasional hari ketiga. Menurut Edy, nantinya di sekolah baru itu  telah disiapkan dua lokal kelas untuk menampung siswa baru. Tapi ia belum mengetahui berapa siswa yang bisa diterima dalam rombongan belajar nanti di tiap kelasnya. “Kalau peminatnya banyak, jika dua kelas itu tidak mampu menampung ya..mungkin akan kami letakkan di SMKN 2,” tutur Edy. Lokasi sekolah itu berbatasan dengan Kecamatan Karangploso. Sehingga memungkinkan juga bisa bersekolah di SMPN yang baru itu. Kecama

MALANG-Jalan rusak di sepanjang Jl Sumberwaras, Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang diperbaiki secara patungan antara PT Otsuka dan PT Molindo Raya. Anggaran perbaikan sebanyak Rp 368 juta ditanggung sebanyak 65 persen oleh Molindo dan sisanya, 35 persen oleh Otsuka. Perbaikan jalan yang kini telah di aspal hotmix itu memiliki panjang 860 meter dengan lebar bervariasi antara 4 sampai 10 meter.  “Perbaikan ini memang berawal dari rusaknya jalan di Jl Sumberwaras yang berlubang-lubang. Dengan sudah menjadi baik ini, maka selain bisa dirasakan oleh perusahaan, juga masyarakat sekitarnya,” ujar Imam Hadipurnomo, Direktur Umum dan Personalia PT Molindo Raya, Senin (23/4). Hal yang sama juga disebutkan oleh Direktur Operasional PT Otsuka, Sudiantoro sebagai bagian dari berkonstribusi kepada lingkungan. Hasil perbaikan jalan itu sudah diselesaikan  sejak Jumat pekan lalu. Kini jalannya sudah mulus dan kemudian diresmikan oleh Bupati Malang, Rendra Kresna pada Senin so

Kumpulan cerpen Yusri Fajar "Surat dari Praha                                                  Tinggal di negeri orang menimbulkan kreatifitas sendiri. Imajinasi juga berkembang. Apalagi ketika mendengarkan banyak cerita dari orang Indonesia yang bermukim di sejumlah negara di Eropa. Hasilnya adalah sebuah buku kumpulan cerita pendek (kumcer) bertajuk Surat Dari Praha yang dirilis pada Maret 2012 lalu. Kumcer itu terdiri atas 12 cerita. Pengalaman menarik itu didapatkan oleh Yusri Fajar, Dosen Jurusan Bahasa dan Sastra, Fakultas Ilmu   Budaya Universitas Brawijaya Malang ketika mendapatkan kesempatan menyelesaikan Master of Arts pada 2008-2010 di bidang Kajian Sastra dan Budaya di Universitas Bayreuth Bayern Jerman. Alumnus Universitas Negeri Jember kelahiran Banyuwangi tahun 1977 itu berada di negara Eropa barat itu atas sponsor dari Dinas Pertukaran Akademis Jerman (DAAD). “Sayang kalau keberadaan saya di sana hanya menulis kajian/penelitian terkait  sastra dan

Suasana pemecahan rekor MURI di Lawang, Kab Malang Rekor menulis Al Quran dengan metode follow the line yang pecah di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malng, Sebelumnya rekor itu tercipta di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dengan jumlah peserta sebanyak 3.319 peserta pada 11 Februari 2012. Sedang di Lawang, rekor pesertanya mencapai 3.712 pelajar se Kecamatan Lawang, Akhirnya MURI (Museum Rekor Dunia Indonesia) mencatatkan pemecahan rekor itu ke nomor 5.395 yang diberikan kepada YLPI Ar Roihan Lawang dan Camat Lawang, Bambang Istiawan, Minggu (22/4/2012). Pemecahan rekor MURI itu dibacakan oleh Sri Widayati di panggung dan selanjutnya menyerahkan piagam MURI yang ditandatangani oleh Jaya Suprana kepada Direktur YLPI Ar Roihan, Laili Qomariyah. Camat Lawang juga mendapatkannya karena termasuk ikut menyelengggarakannya. Penyerahan itu disaksikan oleh staf ahli Bupati Malang, Eko Suwanto yang membuka acara itu. “Paling ribet memang mempersiapkan jumlah pesertanya. H-3 kita ba

MALANG-Tim penilaian Adipura dari Kementrian Lingkungan Hidup memberikan masukan kepada  Pemkab Malang yang ingin mendapatkan Adipura Kencana pada tahun ini. Masih banyak hal yang perlu dibenahi karena penilaian untuk Adipura Kencana cukup berat. Apalagi dalam waktu dekat akan ada tim yang melakukan penilaian kedua (P2).  “Masuk Kota Kepanjen masih kurang ‘greng’ karena kurang cantik,” jelas Asisten Deputi Bidang 4 Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) di Ruang Anusapati Pemkab Malang, Jumat (20/4). Acara paparan itu juga dihadiri oleh Bupati Malang, Rendra Kresna dan para pimpinan SKPD. Ia mengharapkan agar pembenahan bisa dilakukan segera agar bisa memperoleh Adipura Kencana. Sebab makin tahun, tentunya penilaian makin sulit. Ditambahkan oleh Mirda, penanggungjawab penilaian Adipura KLH, untuk mendapat Adipura Kencana, Kota Kepanjen harus punya taman kota. Saat ini yang ada di Kota Kepanjen adalah RTH (ruang terbuka hijau). Sedang jika ada taman kota, selain bersih, maka akan dinil

MALANG-Para bidan  mengeluh karena klaim  uang jampersal (jaminan persalinan) belum juga turun.  Padahal mereka telah melaksanakan tugasnya kepada warga yang memanfaatkan jampersal.  “Untuk BPS (Bidan Praktik Swasta) memang sebagian besar sudah ada yang dibayar. Tapi bidan-bidan di puskesmas banyak yang belum dibayarkan klaim jampersalnya,” ujar Sunarsih Yudawati, Ketua IBI (Ikatan Bidan Indonesia) Kabupaten Malang yang juga berpraktik sebagai BPS (Bidan Praktik Swasta), Kamis (19/4).  Mereka menjelaskan itu ketika para anggota Komisi B mengunjungi Puskesmas Lawang dan kebetulan para bidan di kecamatan itu sedang rapat. Menurut Sunarsih, jumlah bidan di Kabupaten Malang tercatat sebanyak 811 bidan meski tidak semuanya berpraktik. Namun yang sudah bekerja sama dengan Dinkes Kabupaten Malang untuk menjalankan jampersal ada 131 bidan. Pengakuan para bidan, uang yang belum dibayar adalah periode Agustus-Desember 2011 serta hingga April 2012 ini.  Ia memastikan bahwa persyaratan yang

MALANG-Komisi A dan Komisi C DPRD Kabupaten Malang mengusulkan perlunya pembentukan holding company untuk membawahi seluruh BUMD. Mereka yang mengelola   holding company adalah para professional.  “Namun untuk kepemilikan sahamnya nanti mayoritas tetap dimiliki oleh Pemkab Malang sebanyak 51 persen, dan sisanya, 49 persen adalah saham publik,” urai Imam Syafi’I, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Malang, Rabu (18/4). BUMD milik Pemkab Malang adalah PD Jasa Yasa, PDAM Kabupaten Malang, BPR Artha Kanjuruhan dan  Radio Kanjuruhan . Selain itu juga ada penyertaan modal Pemkab Malang di  PT Kigumas (Kawasan Industri Gula Masyarakat).  Namun PT ini dalam kondisi sulit karena tidak berkembang sesuai harapan. Sehingga dalam program legislasi daerah (prolegda) 2012 termasuk yang diusulkan oleh eksekutif untuk dicabut perdanya, yaitu Perda No 16 tahun 2003 tentang PT Kigumas. Begitu juga dengan PT Radio Kanjuruhan yang akan dicabut perdanya No 7/2004 tentang perseroan terbatas PT Radio

MALANG-Dalam program legislasi daerah (prolegda) 2012, setidaknya ada tiga perda Kabupaten Malang yang akan dicabut. Perda itu adalah pencabutan atas perda Kabupaten Malang  No 7 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas (PT) di PT Radio Kanjuruhan. Juga pencabutan perda No 2/Tahun 2003 tentang bagi hasil kepada desa/kelurhan dari penerimaan pajak daerah dan retribusi tertentu. Juga pencabutan atas perda No 16 Tahun 2003 tentang PT Kawasan Industri Gula Milik Masyarakat (Kigumas).  Menurut Abdul Malik, dicabutkan perda No 7/tahun 2004 tentang PT di PT Radio Kanjuruhan karena tidak bisa mengembangkan amanah dalam perda itu dimana Radio Kanjuruhan menjadi PT. “Karena tidak bisa ditindaklanjuti amanah itu, maka perda itu akan dicabut karena tidak bisa menjadikan Radio Kanjuhan sebagai PT. Sehingga radio itu tetap menjadi lembaga penyiaran publik lokal,” kata Abdul Malik. Pencabutan tiga perda itu merupakan inisiatif dari Pemkab Malang. Sedang  untuk pencabutan perda No 2 Tahun 2003 tent

MALANG-PT Inka, produsen pembuat kereta api komuter yang akan dijalankan di rute Lawang-Kepanjen diminta untuk melakukan survei ulang terhadap kondisi jalan. Sebab untuk kondisi jalan antara Lawang-Singosari ada tanjakan. “Apakah nanti komuter itu bisa dijalankan dengan kondisi itu. Makanya kami minta PT Inka untukmelakukan survei lagi,” jelas Nazar T Selian, Kadishub dan Kominfo Kabupaten Malang, Selasa (24/4). Harapannya, ketika kereta komuter itu datang, semuanya bisa berjalan lancar dan tak mendapa kendala teknik. Namun harapan melakukan survei itu akan dilakukan ketika tim terpadu yang dibentuk menjelang pengoperasian KRD komuter itu sudah disah oleh Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur. Jika SK-nya sudah turun, tim yang beranggotakan Dishub Provinsi Jawa Timur, Dishub Kota Malang dan Kabupaten Malang serta PT KAI itu akan mengirim permintaan ke PT Inka. Rencananya, komuter yang dipakai nanti memiliki lima gerbong. “Kalau untuk Kabupaten Malang, kita disarankan untuk sudah me

MALANG-Para tenaga honorer kategori dua (K2) di lingkungan Pemkab Malang ketika melakukan proses verifikasi kedua  beberapa waktu lalu,oleh  BKD Kabupaten Malang ternyata juga menyodorkan surat pernyataan. Surat pernyataan itu harus ditandatangani tenaga honorer dan diberi materai senilai Rp 6.000. Pada awalnya surat pernyataan yang dibuat terkait adanya verifikasi, validasi dan perekaman data yang dibuat BKD Kabupaten Malang adalah mengenai tidak adanya pungutan biaya dan jika pihak yang memungut, maka tenaga honorer wajib melaporkan ke pihak berwenang. Surat pernyataan itu dibubuhi materai Rp 6.000. Tapi kemudian dirubah lagi dengan dibuatkannya surat pernyataan yang lain.  Dua poin di surat pernyataan itu adalah tidak adanya pungutan biaya dan tidak menuntut untuk diangkat menjadi CPNS dengan dalih apapun. Poin kedua inilah yang ‘agak mengganggu’ tenaga honorer yang memang berharap ingin diangkat menjadi CPNS.  Apalagi mengingat lamanya mereka mengabdi ke Pemkab Malang lewat s

MALANG-Tenaga honorer tertua di Kabupaten Malang, Ismadji (55) memutuskan tidak mengikuti pendaftaran ulang tenaga honorer kategori dua (k2) yang telah dilaksanakan pada dua pekan lalu oleh BKD Kabupaten Malang. Verifikasi ulang untuk K2 ini berdasarkan SE No 3/2012. Pria yang bekerja sebagai PTT di SMKN 1 Singosari itu menyadari usianya sudah tidak memberi peluang lagi padanya untuk menjadi CPNS. “Ini keputusan saya sendiri. Kalau melihat usia saya, kan sudah tidak mungkin lagi diangkat menjadi CPNS. Tahun ini, usia saya 55 tahun. Apalagi nanti masih ada ujian lagi untuk K2,” ujar Pak Dji, panggilan akrabnya ditemui di warungnya dekat tempat ia bekerja, Senin (16/4). Katanya, di SMKN 1 Singosari ada tiga PTT yang memutuskan tidak mendaftar ulang karena menyadari faktor usianya. Semuanya sudah berkepala lima. Ijazah terakhirnya adalah SMP dan bekerja di sekolah itu sejak 1979. Awalnya ditugaskan di bagian gudang dan terakhir hingga kini menjadi tukang parkir sepeda di SMKN 1 Sin

MALANG-Perda No 3 tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan akan direvisi. Sebab dalam perda itu hanya mengatur tentang perempuan dan anak-anak korban kekerasan. Namun belum mengatur secara keseluruhan tentang bagaimana upaya-upaya perlindungan kepada perempuan dan anak sehingga menjamin pemenuhan hak-haknya. “Tujuannya agar bisa tercapai kesetaraan jender dan pengarusutamaan hak-hak anak,” jelas Pantjaningsih Sri Rejeki, Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang, Minggu (15/4). Menurutnya, masalah itu sudah dirampaikan ke Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD Kabupaten Malang. Pihaknya mendorong revisi itu sehingga menjadi raperda inisiatif dewan lagi. Sebab ketika ada pembuatan perda No 3/2009 saat itu juga menjadi perda inisiatif dewan. “Nanti jika sudah direvisi, maka perlindungan perempuan dan anak korban kekerasaan hanya akan menjadi bagian kecil dari isi raperda itu. Banyak hal yang perlu diangkat lebih global,” pa

MALANG-Dinas Bina Marga Kabupaten Malang pada tahun ini menganggarkan dana kemitraan sebanyak Rp 37, 8 miliar. Anggaran itu meningkat dibanding pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp 22,5 miliar. “Yang sudah mengajukan anggaran kemitraan mencapai 1.200 proposal,” jelas M Anwar, Kadis Bin a Marga Kabupaten Malang, Minggu (15/4). Dengan program kemitraan, maka jika melakukan suatu pembangunan, misalkan jalan, maka Pemkab Malang bisa sharing anggaran dengan desa setempat. Sehingga tidak semua ditanggung oleh Pemkab Malang. Dijelaskan Anwar, prioritas dana kemitraan untuk pembangunan jalan. “Sebab masih banyak jalan-jalan di Kabupaten Malang yang belum beraspal. Baik menuju ke desa, dari desa ke kecamatan atau dari kecamatan ke jalan kabupaten,” ungkapnya. Panjang jalan desa di Kabupaten Malang mencapai 7000 Km. Sebanyak 60 persen sudah makadam dan beraspal. Namun sisanya belum beraspal. Prioritas pihaknya memberikan anggaran itu untuk infrastruktur jalan jika akses jalan sudah bagus, m

Industri rumah songkok indentik ada di Gresik. Namun di Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang dikembangkan oleh Sueb, 32, warga Desa Sukolilo yang merupakan ‘alumnus’ sebuah usaha sejenis di Gresik. Ketika songkoknya beredar di pasarnya, kompetitornya juga berasal dari Gresik dengan harga dan kualitas yang kompetitif. Menjahit songkok Usaha songkok Sueb dilakukan di rumahnya yang lumayan luas dibantu dengan istrinya, Mutmainah atau akrab dipanggil Iin. Sejak 10 tahun lalu, usaha itu dibangun. Kini ia sudah memiliki tiga merek yang menandakan kualitas songkok produksinya. Untuk merek Panah Emas yang merupakan kualitas satu harga jualnya Rp 20.000 per biji. Kemudian merek Utama untuk kualitas dua harga jualnya Rp 15.000 dan merek Nasional untuk kualitas tiga dengan dengan harga jual Rp 8.000 per biji. “Adanya beragam merek itu untuk memenuhi kebutuhan pasar. Karena mungkin ada yang mampu dengan harga murah dan mahal,” ungkap Sueb ketika ditemui Surya di rumahnya beberapa waktu la

Membuat karikatur ternyata sangat diminati oleh Hari Sasongko, Ketua DPRD Kabupaten Malang. Sayang, kini waktunya sudah tidak terlalu banyak untuk meluangkan ide membuat karikatur yang ditekuninya sejak tercatat sebagai mahasiswa FIA Jurusan Administrasi Negara Universitas Brawijaya Malang pada tahun 1982-an. “Padahal asyik lho membuat karikatur itu karena tidak perlu banyak kata-kata. Tapi karakter tokohnya harus kuat. Sehingga pesan yang disampaikan juga bisa jelas,” ungkap Hari Sasongko ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu. Tidak ada ikon tokoh khasnya. Biasanya yang menjadi sorotan dalam coretan karikaturnya semasa mahasiswa dulu adalah isu yang sedang ‘in’ saat itu. Seperti kritik politik, kebebasan pers, hutang luar negeri yang saat itu masih ada IGGI. Ia melihat, perkembangan media massa sekarang jauh lebih berkembang dan begitu mudah bisa menyebarkan karikatur. “Dulu penyalurannya hanya ke majalah kampus ke terbitan-terbitan gelap,” kata pria kelahiran Malang, 2 Janua

MALANG-Hasil pengawasan Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP) pada 2011 yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Malang mengenai pemeriksaan non regular (kasuistik) sebanyak 65 laporan. Terbanyak mengenai permasalahan desa, mengenai pelayanan, kasus ADD (Alokasi Dana Desa) hingga soal tanah kas desa. “Sekdes banyak dilaporkan oleh masyarakat karena masih mendapatkan hasil dari pengelolaan tanah desa,” ujar Tridiyah Maistuti, Sekretaris Inspektorat Kabupaten Malang, Selasa (10/4).  Padahal sekdes sebagai PNS, harusnya sudah tidak boleh mendapatkan itu. Namun masalahnya, banyak proses penyewaan lahan tanah kas desa dilakukan sebelum sekdes menjadi PNS. Proses sekdes menjadi PNS dimulai sejak 2009 silam bagi yang lolos administrasi. Dimana sebelum mereka menjadi PNS, sekdes mendapat hak juga atas pengelolaan tanah kas desa. “Solusinya ya diselesaikan hingga akhir masa penyewaan itu. Selanjutnya, hasil dari tanah kas desa harus dimasukkan dalam APB (Anggaran Pendapatan Belanj

MALANG-BKD Kabupaten Malang sedang melakukan proses merekap hasip pemutakhiran data tenaga honorer kategori dua (K2).  Sebab baru saja ada dua staf BKD yang mengikuti pelatihan singkat mengenai pengaplikasian rekap data di BKN. “Saya berharap sebelum akhir bulan, seluruh data sudah diserahkan ke Kementrian PAN dan Reformasi Birokrasi (RB),” jelas Rofiq, Plt Kepala BKD Kabupaten Malang, Jumat (113/4). Menurutnya, sebanyak 2.844 tenaga honorer diverifikasi ulang terkait keluarnya SE No 3/2012 yang dikeluarkan oleh Kementrian PAN dan RB.  Katanya, seluruh data akan diserahkan pihaknya ke kementrian, termasuk data tenaga honorer yang usianya kini sudah lewat dari 46 tahun atau memasuki usia kritis setelah ada kegiatan verifikasi tenaga honorer K2 pada pekan lalu.  Hal ini karena setelah ada pendataan pada 2010 nyaris tidak ada progres berarti untuk nasib pada tenaga honorer.  Apalagi hingga kini PP terkait tenaga honorer belum juga disahkan.  Padahal sesuai syarat di SE 5/2010, usia

MALANG-Gubernur Jawa Timur, Soekarwo yang mengusulkan Bandara Abd Saleh kepada Kementrian Perhubungan untuk menjadi bandara internasional disambut baik oleh Bupati Malang, Rendra Kresna. Menurut Rendra, jika bisa terlaksana, maka bisa menjadi embarkasi haji/umroh dan bisa didarati oleh pesawat ukuran besar.  “Saat ada kegiatan Muktamah Thoriqoh beberapa waktu lalu di Bululawang, saya sudah menyampaikan kepada Menag terkait rencana itu,” ujar Rendra Kresna, Kamis (12/4). Menurutnya, Menag memberi respons positif. Namun hal itu masih perlu kesiapan infrastruktur di bandara itu sendiri. Sebab untuk menjadi bandara internasional, setidaknya harus memiliki landasan pacu sepanjang 3.000 meter.  Saat ini, panjang landasan pacu sudah mencapai 2.250 meter dari semula 1.980 meter. Penambahan panjang landasan itu menggunakan dana dari APBN karena mahalnya biasa pembuatan landasan. Direncanakan pada tahun ini juga ada tambahan lagi perpanjangan landasan hingga bisa mencapai 3.000 meter.  Dit

Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang memiliki kemiripan dengan Kota Wisata Batu yang mengandalkan kondisi alam dan kebun apelnya. Bagi yang suka berpetualangan, wilayah yang diberi predikat agropolitan ini merupakan salah satu pintu masuk ke Gunung Bromo. Ada sejumlah homestay di kecamatan ini untuk menjadi jujugan tamu ala backpacker. SYLVIANITA W MALANG Meski baru merintis usaha homestay tanpa plat nama sejak 2007, namun Anang Fawzi,24, terlihat menjalankan sepenuh hati dibantu kedua orangtuanya, yaitu Khusnen dan Naturi. Rumahnya sangat bersih. Dua kamar tidur di bagian depan sudah ‘disulap’ layaknya kamar hotel. “Tapi bisnis homestay memang masih belum diandalkan. Sebab tidak selalu ada tamu yang menginap,” jelas Anang Fawzi ketika ditemui di rumahnya beberapa waktu lalu. Ia mematok Rp 75.000 per hari untuk tamu wisawatan. Untuk menyiasati kondisi itu, kadang-kadang mahasiswa yang sedang menjalankan KKN di tempatnya juga dijaring sebagai tempat kos dengan bi

MALANG-Ibukota Kabupaten Malang, Kepanjen meski dikelilingi oleh Sungai Metro dan Sungai Brantas, namun hingga kini masih sering menghadapi masalah banjir sehingga menimbulkan genangan.  Setidaknya akan empat titik genangan yang menjadi perhatian Pemkab Malang sebagai kawasan rawan banjir.  Menurut Dwi Siswahyudi, Kabid Pengembangan Sarana dan Prasana Wilayah Bappekab Malang menyatakan empat kawasan itu ada  Desa Ngadilangkung, tepatnya di depan RM Bojana Putri Jl Panglima Sudirman. Kemudian di Jl A Yani, Kepanjen dan Jalan Panurkan serta Jl Krapyak, Panggungrejo termasuk juga kawasan office block Pemkab Malang. “Bappekab Malang sudah membuat masterplan sarana dan prasarana di kawasan perkotaan Kepanjen. Mengenai penataan drainase, misalnya, sudah kita siapkan hingga 20 tahun mendatang. Teknisnya nanti akan dikerjakan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dengan mengacu pada masterplan ini seperti membuat DED-nya ,” jelas Dwi, Senin (9/4). Menurut Dwi, kawasan Jl Panglima Sudirm

MALANG-Tiga desa di tiga kecamatan yaitu Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang kemudian Desa Girimoyo, Kecamatan Karangploso dan Desa Randugading, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang menjadi pilot project   Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).  Pencanangan KRPL dilakukan pertama kali oleh Presiden SBY pada 13 Januari lalu di Desa Kayen, Kabupaten Pacitan dan kemudian dikembangkan di kota/kabupaten di Indonesia, termasuk Kabupaten Malang.  “Nanti kalau sudah bisa berkembang baik di tiga desa itu, saya harapkan bisa dikembangkan di seluruh desa dan kecamatan di Kabupaten Malang,” ujar Ny Jajuk Rendra Kresna, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malang yang melihat kesiapan Desa Girimoyo melaksanakan kegiatan itu, Senin (9/4). KRPL adalah semacam kegiatan pemanfaatan lahan rumah-rumah penduduk yang saat ini kurang maksimal dengan berbagai jenis tanaman yang bisa dimanfaatkan oleh warga sendiri.  Seperti yang dilakukan oleh Ny Mistin, warga Dusun Ngambon, Desa Girimoyo. Ia mengaku baru semingg

MALANG-Sebanyak 40 orang guru dari Indonesia, Belanda, Malaysia dan Amerika berkumpul di Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Murnajati, Lawang hingga pekan depan.  Mereka adalah para guru SD hingga SMA dari berbagai mata pelajaran. Mereka berkumpul selain menggelar workshop, field trip hingga membuiat pameran yang umumnya menfaatkan limbah dari berbagai produk konsumsi.  Para siswa yang menjadi relawan lingkungan juga dilibatan di acara ini. Para guru inilah yang nantinya  bisa mengajak ke para siswa untuk lebih peduli pada lingkungan.  “Kami ingin memberdayakan para remaja untuk melihat berbagai permasalahan di dunia dalam perspektif global, contohnya masalah perubahan iklim,” ungkap Wayne Schimpff, pendiri Caretakers of the Enviroment International  yang bekerja sama dengan FMIPA UB mengadakan acara itu. Perubahan iklim perlu diketahui karena dampaknya nanti kepada mereka dan masa depannya. “Mulai dari masalah makanan, tempat mereka bermain dan dampaknya nanti ke anak cucu me

MALANG-Bupati Malang memenangkan gugatan di PTUN melawan Mujito, mantan Kades Senggreng, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang.   PTUN telah menolak gugatan penggugat yaitu Mujito serta menolak eksepsi penggugat dan  penggugat harus membayar biaya perkara. “Dengan begitu, gugatan itu dimenangkan oleh tergugat, Bupati Malang,” jelas Heri Irianto, Kabag Hukum Pemkab Malang, Minggu (8/4).  Katanya, sejauh ini pihaknya belum tahu respons dari penggugat karena saat sidang keputusan pada dua pekan lalu, Mujito tidak hadir. Katanya, Pemkab Malang  hanya menunggu langkah Mujito  selanjutnya pasca keluarnya keputusan itu. “Kalau ternyata dalam 14 hari setelah keputusan itu tidak ada langkah hukum lainnya, maka berarti ini sudah menjadi keputusan tetap (inkrach),” tambah Heri.  Bupati Malang, Rendra Kresna mengeluarkan surat pemberhentian Mujito sebagai Kades Senggreng pada 15 Nopember 2011 lalu lewat SK No  180 / 694 / KEP / 421.013 / 2011. Keputusan itu dikeluarkan setelah ia terlilit m

MALANG- Wilayah pantai selatan yang kaya dengan gelombang ingin dimanfaatkan oleh Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Kabupaten Malang sebagai sumber energi. Selama ini, untuk energi listrik telah menggunakan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH), pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga biodiesel.  Menurut rencana, gelombang laut sepanjang Kecamatan Ampelgading hingga Kecamatan Donomulyo itu akan dimanfaatkan sebagai penerangan kawasan dusun tak berlistrik yang ada di Malang selatan.  ”Dibandingkan dengan  energi alternaf lainnya, potensi gelombang di Malang Selatan lebih tinggi,” ujar Kepala Dinas ESDM Budi Iswoyo,  Minggu (8/4). Namun  untuk penerapanny`, Budi mengaku masih belum bisa memastikannya. Pihaknya masih ingin berkoordinasi dengan Universitas Brawijaya (UB) Malang. Tujuan koordinasi  itu adalah untuk menghitung potensi sumber energi dari gelombang di kawasan Malang selatan.  Di sisil lain, pihaknya juga ingin mendapat kepastian berapa kawasan yang

MALANG-Bakesbang dan Pol Kabupaten Malang  masih menunggu SPJ (surat pertanggungjawaban) dari parpol-parpol yang telah mendapatkan dana bantuan politik dari Pemkab Malang. Pada 2011, dikucurkan sebanyak Rp 724 juta untuk bantuan politik kepada sembilan parpol yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Malang.  Sebanyak enam parpol   yang mendapat dana bantuan politik 2011 itu hingga belum menyerahkan juga SPJ-nya meski Bakesbang dan Pol Kabupaten Malang sudah tiga kali  melayangkan surat peringatan.   “Harusnya SPJ itu sudah diselesaikan dua bulan setelah mendapatkan dana itu. Tapi hingga April 2012, mereka belum juga menyerahkan,” ujar Suprih Widodo, Kasub Bidang Kelembanggan Partai Politik, Bakesbang dan Pol Kabupaten Malang, Jumat (6/4). Padahal dana banpol pada 2011 lalu telah dikucurkan pada September. Harapannya waktu itu, SPJ maksimal pada akhir tahun 2011 sudah diserahkan. Tapi ternyata sudah melewati tiga bulan lebih pada 2012 ini. Padahal saat ini, lanjut Suprih, pemeriksaan B