BPK ‘Pelototi’ Subsidi Pertanian Petani

BPK memberi perhatian pada subsidi pertanian yang dikucurkan untuk petani. Sebab dari hasil pemeriksaan BPK ditemukan adanya modus operandi memainkan subsidi itu sehingga tidak dirasakan oleh petani. Subsidi pertanian antara lain seperti pupuk dan benih. ”Tahun ini saja, subsidi untuk pertanian mencapai Rp 16,7 triliun. BPK punya kepentingan masuk disitu karena menyangkut uang negara dan agar subdisi itu bisa sampai ke petani,” jelas Ali Masykur Musa, anggota IV BPK RI, Minggu (4/3). Hal itu dipaparkan usai kegiatan penyerahan bantuan benih padi dan jagung dari cadangan benih nasional 2012 di Desa Sutojayan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang.

Namun menurutnya yang terjadi di lapangan adalah barang-barang subsidi itu ada yang dijual untuk kepentingan pasar. Sehingga yang menjadi hak petani, justru terabaikan. Dari hasil penelusuran BPK, ujar pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) ini, BPK menemukan tiga modus operandi terkait penyalahgunaan anggaran subdisi pertanian itu. Tiga hal yang menjadi temuan BPK adalah para distributor yang mempunyai kewenangan untuk kepada para pengecer sering membuat berita acara palsu yang seakan-akan misalkan seperti pupuk subsidi itu telah dibagikan/terdistribusikan.

”Dengan begitu, BAP-nya palsu,” jelas alumnus Universitas Negeri Jember ini. Sedang modus operandi yang kedua adalah dari para petani sendiri yang tidak menggunakan kebutuhan benih dan pupuk subsidi saat awal proses tanam awal. Sehingga jatah kelompok tani ini kemudian dijual. ”Saat mereka menanam, jatahnya sudah tidak ada sehingga mereka harus membeli dengan harga pasar,” katanya. Modus ketiga yaitu tidak adanya data yang akurat tentang jumlah petani yang disubsidi. Padahal di satu sisi, produsen pupk bersubsidi sudah mendapatkan anggaran dari data awal yang mungkin tidak akurat.

”Anggaran sudah ada, tapi data penerima subsidi tidak lengkap. Ini kan hanya menguntungkan produser. Seakan-akan ada petani, tapi tidak ada,” paparnya. Kemudian kondisi itu dimanfaatkan produser dengan menjual barang subsidi itu dengan harga pasar. ”Padahal seluruh biaya produksi telah diambil dari biaya pemerintah dari harga subsidi,” paparnya. Sementara dari kegiatan pembagian benih itu dihadiri oleh Bupati Malang, Rendra Kresna, anggota DPR RI Ali Maschan Musa, Dirut Pertani Dwi Antono dan Direktur Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian, para petani dan pejabat Pemkab Malang.  

Kesempatan itu dimanfaatkan menampung keluhan para petani. Taham, petani Kecamatan Pakisaji mengharapkan subsidi pupuk tidak dihapus. ”Namun pemerintah harus menetapkan harga standar untuk harga gabah agar tidak jatuh saat musim panen,” ujar Taham. Sedang Fauzan mengeluhkan soal bantuan benih yang terlambat datang, sehingga petani membeli benih sendiri. Selain itu juga masalah kendala irigasi ke sawah petani padahal di satu sisi menjadi bagian dari ketahanan pangan. vie