Banyak Sumbangan, Wali Murid Mumet


MALANG-Banyaknya jenis sumbangan untuk siswa baru di SMPN 1 Bululawang dipertanyakan oleh MCW (Malang Corruption Watch) dan aliansinya FMPP (Forum Masyarakat Peduli Pendidikan)  yang mendatangi sekolah yang berada di Jl Sempal  Wadak, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, Selasa (3/7). Mereka ditemui oleh Arifin SH, ketua komite sekolah serta guru. Sebab kepala SMPN 1 Bululawang, Sri Hastutik sedang tidak ada di tempat. Heru Prabowo dari FMPP menyatakan banyaknya jenis sumbangan sangat memberatkan orangtua/wali murid pada saat pendaftaran siswa baru.
Ia mencontohkan dari pantauan banyak yang meminjam uang di koperasi dan pegadaian. “Orangtua mumet,” kata Heru. Namun kadang sekolah justru banyak memanfaatkan momen itu untuk berbagai hal.  Ia mencontohkan siswa baru di SMPN 1 Bululawang harus membeli LKS untuk semester ganjil dan genap total Rp 180.000, iuran bulanan Rp 36.000 dan 10 item pembayaran lainnya sekali dalam setahun yaitu kegiatan OSIS, BAPOPSI, PMI, Iuran pramuka, sarana prasarana, dana pendamping program, asuransi, tes psikologi dll. Selain itu membayar seragam Rp 495.000 dan biaya rencana pembangunan gedung baru dimana per anak diharuskan membayar Rp 660.000.
 Arifin SH, Ketua Komite Sekolah menyatakan masalah pembayaran itu sudah dirapatkan dengan wali murid, termasuk pembelian seragam di sekolah. “Sekolah tidak menyediakan seragam. Waktu rapat wali murid  disarankan untuk membeli di pasar, ternyata banyak yang mengeluh misalkan warna tidak sama,” tutur Arifin, usai pertemuan dengan MCW dan FMPP. Akhirnya komite menjembatani dengan pengusaha sebuah CV di Malang yang menyiapkan bahan seragam yang masih harus dijahit sendiri oleh walimurid. “Sedang iuran Rp 35.000 per anak per bulan karena anggaran dari BOS hanya Rp 59.000 per anak,” tuturnya.  Sedang untuk sumbangan biaya pembangunan gedung, karena ada rencana pembangunan tiga lokal kelas lagi dengan cara meningkat karena lahan di SMPN itu terbatas.
Anggarannya diperlukan Rp 190 juta. “Yang setuju ada. Yang keberatan tidak menyumbang ya silahkan, terutama bagi yang tidak mampu, yatim piatu asal meminta surat keterangan dari kades dan menghadap ke komite dan kepala sekolah, maka bisa dibebaskan,” tutur Arifin yang berprofesi sabgai pengacara ini. Untuk pembayaran uang gedung, lanjutnya, bisa dicicil sampai satu semester.  Ika Setyawati, salah satu walimurid, warga Desa Tangkilsari, Kecamatan Tajinan juga merasakan berat melunasi biaya untuk memasukkan anak keduanya di SMPN 1 Bululawang. “Saya baru membayar uang seragam saja. Ini juga masih harus dijahitkan dulu. Sehingga perlu biaya lagi,” kata Ika ditemui di rumahnya yang sederhana.
Sebab, suaminya baru dua bulan menjadi TKW di Serawak, Malaysia sebagai buruh bangunan dan ia masih harus menghidupi empat anaknya. “Penghasilan tidak mencukupi,” tuturnya. Hal serupa juga diungkapkan Musika, wali murid yang lain. Ia juga baru membayar uang seragam. Mereka berharap ada pengurangan biaya untuk memasukkan anaknya ke sekolah itu. Sylvianita Widyawati 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pejabat Pemkab Malang Terlibat Pembunuhan Janda (1)

Ke Makam Troloyo Mojokerto

Meraup Untung Dari Si Mini