Banyak Sumbangan, Wali Murid Mumet
MALANG-Banyaknya jenis sumbangan untuk siswa baru di SMPN 1
Bululawang dipertanyakan oleh MCW (Malang Corruption Watch) dan aliansinya FMPP
(Forum Masyarakat Peduli Pendidikan) yang
mendatangi sekolah yang berada di Jl Sempal
Wadak, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, Selasa (3/7). Mereka
ditemui oleh Arifin SH, ketua komite sekolah serta guru. Sebab kepala SMPN 1
Bululawang, Sri Hastutik sedang tidak ada di tempat. Heru Prabowo dari FMPP
menyatakan banyaknya jenis sumbangan sangat memberatkan orangtua/wali murid
pada saat pendaftaran siswa baru.
Ia mencontohkan dari pantauan banyak yang meminjam uang di
koperasi dan pegadaian. “Orangtua mumet,” kata Heru. Namun kadang sekolah
justru banyak memanfaatkan momen itu untuk berbagai hal. Ia mencontohkan siswa baru di SMPN 1
Bululawang harus membeli LKS untuk semester ganjil dan genap total Rp 180.000,
iuran bulanan Rp 36.000 dan 10 item pembayaran lainnya sekali dalam setahun
yaitu kegiatan OSIS, BAPOPSI, PMI, Iuran pramuka, sarana prasarana, dana
pendamping program, asuransi, tes psikologi dll. Selain itu membayar seragam Rp
495.000 dan biaya rencana pembangunan gedung baru dimana per anak diharuskan
membayar Rp 660.000.
Arifin SH, Ketua
Komite Sekolah menyatakan masalah pembayaran itu sudah dirapatkan dengan wali
murid, termasuk pembelian seragam di sekolah. “Sekolah tidak menyediakan
seragam. Waktu rapat wali murid disarankan untuk membeli di pasar, ternyata banyak
yang mengeluh misalkan warna tidak sama,” tutur Arifin, usai pertemuan dengan
MCW dan FMPP. Akhirnya komite menjembatani dengan pengusaha sebuah CV di Malang
yang menyiapkan bahan seragam yang masih harus dijahit sendiri oleh walimurid.
“Sedang iuran Rp 35.000 per anak per bulan karena anggaran dari BOS hanya Rp
59.000 per anak,” tuturnya. Sedang untuk
sumbangan biaya pembangunan gedung, karena ada rencana pembangunan tiga lokal
kelas lagi dengan cara meningkat karena lahan di SMPN itu terbatas.
Anggarannya diperlukan Rp 190 juta. “Yang setuju ada. Yang
keberatan tidak menyumbang ya silahkan, terutama bagi yang tidak mampu, yatim
piatu asal meminta surat keterangan dari kades dan menghadap ke komite dan
kepala sekolah, maka bisa dibebaskan,” tutur Arifin yang berprofesi sabgai
pengacara ini. Untuk pembayaran uang gedung, lanjutnya, bisa dicicil sampai
satu semester. Ika Setyawati, salah satu
walimurid, warga Desa Tangkilsari, Kecamatan Tajinan juga merasakan berat
melunasi biaya untuk memasukkan anak keduanya di SMPN 1 Bululawang. “Saya baru
membayar uang seragam saja. Ini juga masih harus dijahitkan dulu. Sehingga
perlu biaya lagi,” kata Ika ditemui di rumahnya yang sederhana.
Sebab, suaminya baru dua bulan menjadi TKW di Serawak,
Malaysia sebagai buruh bangunan dan ia masih harus menghidupi empat anaknya.
“Penghasilan tidak mencukupi,” tuturnya. Hal serupa juga diungkapkan Musika,
wali murid yang lain. Ia juga baru membayar uang seragam. Mereka berharap ada
pengurangan biaya untuk memasukkan anaknya ke sekolah itu. Sylvianita
Widyawati
Komentar
Posting Komentar